OSLO- Perdana Menteri (PM) Norwegia Jens Stoltenberg kemarin menganggap pembunuhan yang menewaskan 76 orang sepekan silam merupakan serangan terhadap demokrasi.
Stoltenberg memimpin hening cipta semenit sebelum memberikan pidato di hadapan ratusan anggota partainya, sayap pemuda yang menjadi target dalam dua serangan mematikan. Anders Behring Breivik, 32, menjadi tersangka utama penyerangan tersebut.
“Peluru menerjang pemuda kita, tapi mereka juga menyerang seluruh bangsa. Serangan terhadap pertemuan politik merupakan serangan terhadap demokrasi kita,” tegas Stoltenberg, menyebut serangan di pulau Utoeya tempat 68 korban tewas.
Massa mengikuti upacara yang dipenuhi mawar merah, atribut Partai Buruh, untuk mengenang para korban penyerangan. “Hari ini, tepatnya sepekan sejak Norwegia diserang oleh setan. Sekarang, waktunya telah tiba untuk mengenang mereka yang meninggal dunia,” kata Stoltenberg.
Korban tewas pertama dikuburkan kemarin. Menteri Luar Negeri Norwegia Jonas Gahr Stoere menghadiri pemakaman Bano Rashid yang berasal dari Kurdistan, di kota Nesodden pada pukul 1.00 siang waktu setempat.
Bendera dikibarkan setengah tiang di penjuru negara berpenduduk lima juta jiwa tersebut. Bendera juga dikibarkan setengah tiang di penjara Ila berkeamanan tinggi yang menanhan tersangka utama Anders Behring Breivik, 32.
Sedangkan Breivik, warga Norwegia yang mengaku melaukkan serangan pada 22 Juli itu diperiksa untuk kedua kalinya oleh polisi, kemarin. Dia dibawa ke kantor pusat kepolisian dalam sebuah mobil bersenjata kemarin pagi, dari penjara Ila. Jendela-jendela mobil ditutup untuk mencegah para fotografer dan kameramen melihat ke dalamnya.
Polisi menyatakan, Breivik ditanyai tentang informasi terkait kejadian beberapa hari lalu. Tapi polisi menolak memberikan rincian lebih banyak.
Kejaksaan Norwegia memilih dua psikiater untuk mengetahui kondisi mental Breivik. Para pakar akan menetapkan apakah terdakwa dapat bertanggung jawab atas kejahatan itu. “Laporan psikiater itu akan diberikan pada 1 November,” ujar jaksa Paal-Fredrik Hjort Kraby pada wartawan.
Breivik mengaku bertanggung jawab atas pengeboman dan penembakan yang menewaskan 76 orang. Hjort Kraby mengatakan, interogasi fokus pada mereview rincian transkrip wawancara terdakwa sebelumnya pada Sabtu silam (23/7).
“Kami akan mulai dari wawancara terbarnya, yang sangat panjang, lebih dari 50 halaman, sehingga mungkin tidak ada pertanyaan-pertanyaan baru. Itu yang akan menjadi bahan untuk wawancara selanjutnya pada pekan depan,” papar Hjort Kraby. “Dia telah menjelaskannya dan jika dia sepakat, tidak akan ada lagi konfrontasi.”
Kejaksaan mengatakan, keterangan Breivik selama jam-jam pertama interogasinya kemarin, hampir sama dengan interogasi pada Sabtu (23/7). “Dalam wawancara selanjutnya kami akan mengkonfrontasi keterangan dia selanjutnya,” tutur Kraby.
Rashid yang menjadi korban tewas dalam serangan itu, merupakan aktivis pemuda Partai Buruh yang sering menulis tentang rasisme dan diskriminasi. Adik perempuannya berhasil menyelamatkan diri dari pembantaian di pulau tersebut. Ibunya mengatakan, “Jawabannya tidak boleh kebencian, tapi lebih banyak cinta.:
Ekstrimis kanan-jauh Breivik mengatakan dalam tulisan yang dipublikasikan di Internet sebelum dia melakukan pembunuhan, bahwa dia mencoba mengubah kebijakan-kebijakan pemerintahan Eropa barat yang mendorong imigrasi Muslim ke Norwegia.
Sedangkan korban penembakan lainnya, Ismail Haji Ahmed, 19, akan dimakamkan di Hamar, Norwegia bagian baratdaya, pada pukul 2.00 siang waktu setempat.
Breivik ditahan di Utoeya pada Jumat silam (22/7) setelah menambak mati 68 orang dan melukai beberapa orang lainnya, beberapa jam setelah bom mobil miliknya menewaskan delapan orang dan meluluhlantakkan lapangan pemerintahan Oslo.
Setelah hearing pada Senin (25/7), hakim menetapkan dia tetap dipenjara untuk periode awal delapan pekan. Tapi jaksa mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan Breivik tidak akan dibawa ke meja hijau hingga paling cepat tahun depan.
Breivik sebelum melakukan serangan menyatakan dalam manifesto 1.500 halaman bahwa dia merupakan satu dari lebih 80 sel martir yang direkrut di penjuru Eropa Barat untuk menggulingkan pemerintahan yang toleran terhadap Islam. (syarifudin)
Jumat, 29 Juli 2011
Inggris Secara Resmi Membuka Penyelidikan
LONDON- Hakim Inggris Brian Leveson secara resmi membuka penyelidikan skandal penyadapan telepon pada Kamis (28/7) waktu setempat. Publik hearing pertama akan digelar pada September dan akan fokus pada etika media.
Leveson menepis berbagai tuduhan tentang kaitannya dengan kerajaan media Rupert Murdoch, setelah muncul kabar bahwa hakim sebelumnya memiliki koneksi sosial dengan putri kandung dan putra menantu Murdoch.
“Pertama-tama, penyelidikan akan fokus pada apa yang saya sebut hubungan antara pers dan publik, dan isu terkait regulasi pers,” tutur Leveson dalam pernyataan pembuka. Duduk bersama enam anggota tim hakim, dia menyatakan akan menggunakan kekuasaannya untuk menghadirkan berbagai saksi agar bersedia memberikan bukti-bukti penyadapan telepon.
Bukti-bukti dan kesaksian akan diberikan di bawah sumpah. Leveson meminta para pemimpin redaksi, jurnalis, dan pemilik media untuk menghindari praktek-praktek ilegal dalam mengumpulkan informasi.
“Ini mungkin menggiurkan bagi sebagian orang untuk melakukannya dan masalah itu terjadi di kelompok jurnalis yang kemudian bekerja di News of the World. Tapi saya akan mendorong semua pihak memiliki pandangan luas tentang kebutuhan publik dan membantu saya menghadapi masalah yang mendalam ini,” tutur Leveson.
Menurut Leveson, proses penyelidikan juga termasuk menggelar sejumlah seminar pada Oktober dengan tema jurnalisme, serta hubungan pers dengan polisi dan politisi.
Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron memerintahkan penyelidikan awal bulan ini dalam skandal yang berujung pada penutupan tabloid News of the World (NoW) milik Murdoch.
Skandal itu meledak awal bulan ini setelah terungkap bahwa NoW menyadap telepon Milly Dowler, seorang gadis remaja berusia 13 tahun yang ditemukan tewas terbunuh. Pengaruh Murdoch dalam sistem politik Inggris melalui berbagai surat kabar dan perusahaan TV kabel BskyB merupakan jantung kritis tersebut.
Dalam ruangan di lantai empat di gedung Queen Elizabeth II Conference Centre, pusat London, yang berdekatan dengan Westminster Abbey, Leveson dan panel yang memilihnya, duduk mengelilingi meja berbentuk tapal kuda, saat Leveson memberikan pernyataan pembuka.
Panel itu termasuk seorang kepala kepolisian, mantan pemimpin surat kabar, mantan redaktur politik surat kabar dan televisi, matnan kepala pengawas media, dan mantan pemimpin kelompok penekan kebebasan sipil. Mereka menjelaskan kaitannya mereka sendiri dengan pers, politisi, dan polisi.
Leveson mengakui dalam deklarasi penyelidikan pada Senin (25/7) bahwa dia pernah bertemu guru public relation Matthew Freud, suami putri kandung Murdoch, Elisabeth, secara kebetulan dalam satu makan malam pada Februari 2010.
Dia kemudian menghadiri dua acara malam di kediaman Freud di London pada Juli 2010 dan Januari 2011 dalam kapasitasnya sebagai ketua Dewan Vonis Inggris, yang menangani panduan memvonis kasus-kasus kejahatan. (syarifudin)
Leveson menepis berbagai tuduhan tentang kaitannya dengan kerajaan media Rupert Murdoch, setelah muncul kabar bahwa hakim sebelumnya memiliki koneksi sosial dengan putri kandung dan putra menantu Murdoch.
“Pertama-tama, penyelidikan akan fokus pada apa yang saya sebut hubungan antara pers dan publik, dan isu terkait regulasi pers,” tutur Leveson dalam pernyataan pembuka. Duduk bersama enam anggota tim hakim, dia menyatakan akan menggunakan kekuasaannya untuk menghadirkan berbagai saksi agar bersedia memberikan bukti-bukti penyadapan telepon.
Bukti-bukti dan kesaksian akan diberikan di bawah sumpah. Leveson meminta para pemimpin redaksi, jurnalis, dan pemilik media untuk menghindari praktek-praktek ilegal dalam mengumpulkan informasi.
“Ini mungkin menggiurkan bagi sebagian orang untuk melakukannya dan masalah itu terjadi di kelompok jurnalis yang kemudian bekerja di News of the World. Tapi saya akan mendorong semua pihak memiliki pandangan luas tentang kebutuhan publik dan membantu saya menghadapi masalah yang mendalam ini,” tutur Leveson.
Menurut Leveson, proses penyelidikan juga termasuk menggelar sejumlah seminar pada Oktober dengan tema jurnalisme, serta hubungan pers dengan polisi dan politisi.
Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron memerintahkan penyelidikan awal bulan ini dalam skandal yang berujung pada penutupan tabloid News of the World (NoW) milik Murdoch.
Skandal itu meledak awal bulan ini setelah terungkap bahwa NoW menyadap telepon Milly Dowler, seorang gadis remaja berusia 13 tahun yang ditemukan tewas terbunuh. Pengaruh Murdoch dalam sistem politik Inggris melalui berbagai surat kabar dan perusahaan TV kabel BskyB merupakan jantung kritis tersebut.
Dalam ruangan di lantai empat di gedung Queen Elizabeth II Conference Centre, pusat London, yang berdekatan dengan Westminster Abbey, Leveson dan panel yang memilihnya, duduk mengelilingi meja berbentuk tapal kuda, saat Leveson memberikan pernyataan pembuka.
Panel itu termasuk seorang kepala kepolisian, mantan pemimpin surat kabar, mantan redaktur politik surat kabar dan televisi, matnan kepala pengawas media, dan mantan pemimpin kelompok penekan kebebasan sipil. Mereka menjelaskan kaitannya mereka sendiri dengan pers, politisi, dan polisi.
Leveson mengakui dalam deklarasi penyelidikan pada Senin (25/7) bahwa dia pernah bertemu guru public relation Matthew Freud, suami putri kandung Murdoch, Elisabeth, secara kebetulan dalam satu makan malam pada Februari 2010.
Dia kemudian menghadiri dua acara malam di kediaman Freud di London pada Juli 2010 dan Januari 2011 dalam kapasitasnya sebagai ketua Dewan Vonis Inggris, yang menangani panduan memvonis kasus-kasus kejahatan. (syarifudin)
Panglima Perang Pemberontak Libya Tewas
BENGHAZI- Jenderal Abdel Fatah Younes, mantan pejabat senior rezim Muammar Khadafi yang membelot menjadi panglima komando pemberontak, tewas ditembak kelompok bersenjata saat menuju Benghazi.
Kabar tersebut diungkapkan kemarin oleh Dewan Transisi Nasional (NTC). Younes ditembak saat dalam perjalanan ke Benghazi setelah dia dari garis depan untuk mengetahui situasi militer.
“Dengan sedih, saya informasikan pada Anda meninggalnya Abdel Fatah Younes, panglima komando pasukan pemberontak kita,” papar Kepala NTC Mustafa Abdel Jalil, kemarin, saat sejumlah serangan bom NATO kembali mengguncang pusat ibu kota Libya, Tripoli. “Pelaku pembunuhan telah ditangkap.”
Jalil tidak memberi penjelasan lebih rinci tentang dalang serangan tersebut. “Kami mengadakan masa berkabung selama tiga hari untuk menghomati Younes,” ujarnya.
Rumor pun berkembang di Benghazi sejak Kamis (28/7) bahwa Younes yang dikenal sebagai orang nomor dua dalam rezim Khadafi yang membelot hanya beberapa hari setelah revolusi Libya bangkit, ditangkap dan dibunuh oleh pemberontak sendiri. Tapi rumor ini tidak dapat dikonfirmasi.
“Saya minta Anda untuk berhenti memperhatikan berbagai rumor bahwa pasukan Khadafi mencoba masuk ke dalam barisan kita,” kata Abdel Jalil setelah pertemuan tertutup dengan anggota NTC.
Beberapa saat setelah pengumuman tewasnya Younes, dua kendaraan berisi senjata anti-pesawat terbang dan sepuluh pria bersenjata menembaki ke arah udara di hotel Tibesti, tempat pengumuman itu dibuat.
Seorang saksi mata mengatakan, mereka berusaha masuk ke dalam hotel dengan persenjataan mereka, tapi pasukan keamanan menenangkan mereka dan meminta mereka pergi. “Mereka berteriak ‘Kalian membunuhnya,’” teriak kelompok bersenjata itu, menuduh NTC.
Lebih dari tiga ledakan mengguncang pusat Tripoli pada Kamis (28/7), saat televisi Libya melaporkan pesawat-pesawat terbang di atas ibu kota Libya. Televisi Al-Jamahiriya melaporkan bahwa beberapa lokasi warga sipil dibombardir NATO pada Kamis (28/7).
“Pemberontak Libya menguasai dua lokasi dekat perbatasan Tunisia pada Jumat (29/7) sebagai bagian dari serangan pra-Ramadan yang bertujuan menggulingkan Khadafi,” papar seorang koresponden AFP.
Lokasi pertama yang dikuasai ilaha kota Al-Ghazaya, 12 kilometer dari perbatasan Tunisia, dan lokasi kedua yakni kota Umm Al-Far yang dihuni ratusan warga dan terletak 10 kilometer dari perbatasan Tunisia.
Serangan di Al-Ghazaya dimulai pada pukul 8.00 pagi waktu setempat untuk mengusir pasukan Khadafi. Sejumlah amunisi ditemukan disimpan di sebuah sekolah dan gedung-gedung publik lainnya di kota tersebut.
Pemberontak kemudian bergerak menuju Umm Al-Far dan membombardirnya, meledakkan sisa amunisi. Dusun kecil itu dapat mereka kuasai pada pukul 5.00 sore dan para pemberontak yang sebagian besar jalan kaki, bergerak ke jalanan untuk mengamankan desa itu dalam satu setengah jam berikutnya.
Selama ini Al-Ghazaya digunakan sebagai basis pasukan Khadafi untuk menembakkan roket ke pasukan pemberontak di kota Nalut. Setelah Al-Ghazaya dikuasai pemberontak, pemimpin Libya menegaskan bahwa dia siap berkorban untuk memastikan kemenangan dalam perang sipil.
Serangan dini hari dari perbukitan sekitar merupakan bagian aksi ofensif pemberontak yang bertujuan melumpuhkan Tripoli dan menggulingkan Khadafi. Serangan awal dimulai pada Rabu (27/7), seperti diungkapkan sumber militer pada koresponden AFP di Zintan, wilayah Nalut, barat Libya.
Sebelum pemberontak menuju kota itu, seorang koresponden AFP melihat puluhan kendaraan militer ditarik mundur saat menghadapi tembakan artileri pemberontak dari perbukitan di sekitar Al-Ghazaya. Perbukitan Nafusa itu merupakan lokasi pertempuran sengit antara pasukan Khadafi dan pemberontak. Dua pihak sudah bertempur secara seimbang selama lima bulan, setelah gerakan pemberontakan yang menyulut perang sipil.
Khadafi menegaskan, dia siap berkorban untuk mengalahkan pemberontak setelah dia diperingatkan bahwa batas waktu baginya untuk mundur dan berada di Libya sudah habis. “Kami tidak takut. Kami akan mengalahkan mereka,” tegas Khadafi dalam pesan suara, merujuk pada aliansi NATO dan pemberontak. “Kami akan membayar harganya dengan nyawa kami, perempuan kami dan anak-anak kami. Kami siap mengorbankan diri kami sendiri untuk mengalahkan musuh.” (syarifudin)
Kabar tersebut diungkapkan kemarin oleh Dewan Transisi Nasional (NTC). Younes ditembak saat dalam perjalanan ke Benghazi setelah dia dari garis depan untuk mengetahui situasi militer.
“Dengan sedih, saya informasikan pada Anda meninggalnya Abdel Fatah Younes, panglima komando pasukan pemberontak kita,” papar Kepala NTC Mustafa Abdel Jalil, kemarin, saat sejumlah serangan bom NATO kembali mengguncang pusat ibu kota Libya, Tripoli. “Pelaku pembunuhan telah ditangkap.”
Jalil tidak memberi penjelasan lebih rinci tentang dalang serangan tersebut. “Kami mengadakan masa berkabung selama tiga hari untuk menghomati Younes,” ujarnya.
Rumor pun berkembang di Benghazi sejak Kamis (28/7) bahwa Younes yang dikenal sebagai orang nomor dua dalam rezim Khadafi yang membelot hanya beberapa hari setelah revolusi Libya bangkit, ditangkap dan dibunuh oleh pemberontak sendiri. Tapi rumor ini tidak dapat dikonfirmasi.
“Saya minta Anda untuk berhenti memperhatikan berbagai rumor bahwa pasukan Khadafi mencoba masuk ke dalam barisan kita,” kata Abdel Jalil setelah pertemuan tertutup dengan anggota NTC.
Beberapa saat setelah pengumuman tewasnya Younes, dua kendaraan berisi senjata anti-pesawat terbang dan sepuluh pria bersenjata menembaki ke arah udara di hotel Tibesti, tempat pengumuman itu dibuat.
Seorang saksi mata mengatakan, mereka berusaha masuk ke dalam hotel dengan persenjataan mereka, tapi pasukan keamanan menenangkan mereka dan meminta mereka pergi. “Mereka berteriak ‘Kalian membunuhnya,’” teriak kelompok bersenjata itu, menuduh NTC.
Lebih dari tiga ledakan mengguncang pusat Tripoli pada Kamis (28/7), saat televisi Libya melaporkan pesawat-pesawat terbang di atas ibu kota Libya. Televisi Al-Jamahiriya melaporkan bahwa beberapa lokasi warga sipil dibombardir NATO pada Kamis (28/7).
“Pemberontak Libya menguasai dua lokasi dekat perbatasan Tunisia pada Jumat (29/7) sebagai bagian dari serangan pra-Ramadan yang bertujuan menggulingkan Khadafi,” papar seorang koresponden AFP.
Lokasi pertama yang dikuasai ilaha kota Al-Ghazaya, 12 kilometer dari perbatasan Tunisia, dan lokasi kedua yakni kota Umm Al-Far yang dihuni ratusan warga dan terletak 10 kilometer dari perbatasan Tunisia.
Serangan di Al-Ghazaya dimulai pada pukul 8.00 pagi waktu setempat untuk mengusir pasukan Khadafi. Sejumlah amunisi ditemukan disimpan di sebuah sekolah dan gedung-gedung publik lainnya di kota tersebut.
Pemberontak kemudian bergerak menuju Umm Al-Far dan membombardirnya, meledakkan sisa amunisi. Dusun kecil itu dapat mereka kuasai pada pukul 5.00 sore dan para pemberontak yang sebagian besar jalan kaki, bergerak ke jalanan untuk mengamankan desa itu dalam satu setengah jam berikutnya.
Selama ini Al-Ghazaya digunakan sebagai basis pasukan Khadafi untuk menembakkan roket ke pasukan pemberontak di kota Nalut. Setelah Al-Ghazaya dikuasai pemberontak, pemimpin Libya menegaskan bahwa dia siap berkorban untuk memastikan kemenangan dalam perang sipil.
Serangan dini hari dari perbukitan sekitar merupakan bagian aksi ofensif pemberontak yang bertujuan melumpuhkan Tripoli dan menggulingkan Khadafi. Serangan awal dimulai pada Rabu (27/7), seperti diungkapkan sumber militer pada koresponden AFP di Zintan, wilayah Nalut, barat Libya.
Sebelum pemberontak menuju kota itu, seorang koresponden AFP melihat puluhan kendaraan militer ditarik mundur saat menghadapi tembakan artileri pemberontak dari perbukitan di sekitar Al-Ghazaya. Perbukitan Nafusa itu merupakan lokasi pertempuran sengit antara pasukan Khadafi dan pemberontak. Dua pihak sudah bertempur secara seimbang selama lima bulan, setelah gerakan pemberontakan yang menyulut perang sipil.
Khadafi menegaskan, dia siap berkorban untuk mengalahkan pemberontak setelah dia diperingatkan bahwa batas waktu baginya untuk mundur dan berada di Libya sudah habis. “Kami tidak takut. Kami akan mengalahkan mereka,” tegas Khadafi dalam pesan suara, merujuk pada aliansi NATO dan pemberontak. “Kami akan membayar harganya dengan nyawa kami, perempuan kami dan anak-anak kami. Kami siap mengorbankan diri kami sendiri untuk mengalahkan musuh.” (syarifudin)
Indonesia Bisa Samai China-Korea Selatan
Friday, 29 July 2011. JAKARTA – Indonesia berpeluang menyamai China dan Korea Selatan (Korsel) apabila mampu menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Indonesia dinilai merupakan negara yang unik, sehingga mampu bersaing di tingkat global.
“Fakta bahwa negaranegara begitu cepat berubah, tapi Indonesia mampu mempertahankan kestabilan politik dan ekonomi. Jika stabilitas ini tetap terjaga, Indonesia akan mempunyai banyak kesempatan untuk menyamai China,” ujar futurolog George Friedman di sela acara International Conference on Futurology,“How the World will Change in the Next 30 Years: World Experts Talk about Global Trends and Forces that will Sweep the 21st Century, di Jakarta kemarin.
Dia menuturkan, investor asing akan mendapatkan banyak keuntungan apabila berinvestasi di Indonesia.Sebaliknya, posisi China tidak lagi kompetitif. Negara itu tidak bisa menguasai pasar dalam negerinya sendiri,sehingga harus terus meningkatkan ekspor.“ Penduduk di China penghasilannya kecil sekali,sekitar USD3 per hari, sehingga mereka semakin terbebani dengan rakyatnya yang miskin,” paparnya.
Vice Chairman Citi, Global Head, Public Sector and Sovereign Wealth Funds Zubaid Ahmad mengatakan, dalam 30 tahun mendatang masalah populasi akan menghambat perekonomian China. Sedangkan, Indonesia dan India akan masuk dalam lima besar negara yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi.
Saat ini posisi China memang bisa mengalahkan Amerika Serikat (AS) namun hal itu tidak akan berlangsung lama. “Dalam 10 tahun terakhir Indonesia melakukan hal hebat dan mampu meningkatkan produk domestik bruto (PDB).Tantangannya adalah mengambil jalur yang benar,”ucapnya.
Kendati demikian, Zubaid mengingatkan bahwa kondisi infrastruktur bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, dia berharap, masalah infrastruktur di Tanah Air harus segera diselesaikan. “Infrastruktur dan politik menjadi pendorong perubahan ekonomi di masa depan. Kita harus mempunyai rencana jangka panjang,”kata Zubaid.
Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung menjelaskan, saat ini kondisi infrastruktur di Indonesia memang belum memadai.Namun, dia meyakini, pemerintah tengah berupaya keras untuk mengatasi masalah itu. Peran swasta juga dibutuhkan untuk berinvestasi di sektor infrastruktur.
“ Aturan harus diperbaiki dan diubah. Kalau infrastruktur dibiayai swasta, itu silakan asalkan menguntungkan mereka,”ujar Chairul. Chairul menjelaskan,PDB yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia terus tumbuh.
Indonesia mempunyai masa depan yang cerah dan mampu bersaing di tingkat global. “Indonesia tidak bisa diremehkan. Kami dan generasi muda percaya Indonesia lebih baik daripada negara lain,”cetusnya. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan, Indonesia mampu mengelola kebijakan moneter dan fiskal dalam beberapa tahun terakhir.
Hal itu bisa menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Dino Patti Djalal mengatakan,Indonesia bisa menjadi negara yang penting serta mampu bersaing di tingkat global apabila mampu mengembangkan ideologi keunggulan dan persatuan.
“Ini semuanya sangat penting dan akan terus relevan untuk generasi yang akan datang. Kita perlu menggandakan ideologi persatuan dengan ideologi keunggulan yakni seperti idealisme dan inovasi,” ujarnya. Dia mengatakan,Indonesia tidak boleh puas pada prospek semata.
Indonesia harus menjadi bangsa yang memiliki inovasi dan berpikir global di 30 tahun mendatang.“Indonesia jangan cepat merasa puas dengan prospek saja.Tetapi, bagaimana prospek-prospek baik tersebut terealisasikan,” tegas Dino.
Inovasi
Pendiri Institute for Global Futures James Canton mengatakan, inovasi merupakan kunci untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Inovasi itu lebih mengarah kepada teknologi. “Pengembangan inovasi merupakan investasi masa depan,”katanya.
Menurut Canton, masa depan yang ekstrem lebih banyak menghadapi risiko dibandingkan sebelumnya. Risiko itu di antaranya jumlah penduduk yang semakin besar, semakin kompleksnya persoalan lantaran semakin banyak pola pikir, dan berbagai kesempatan yang ekstrem.
“Perubahan pun bakal terjadi, baik di tingkat individu hingga institusi,” papar James Canton. Dia memprediksi, inovasi bakal merambah semua bidang, mulai pertanian hingga medis. “Nantinya juga bakal ada kombinasi antara medis dan fashion,” katanya.
Ketika saat ini orang hanya dapat memiliki sepatu, di masa mendatang orang dapat membeli kaki yang indah. Pada dekade mendatang, gen pun dapat dimodifikasi. Operasi medis pun dapat dilaksanakan dengan robot dan dilaksanakan dari jarak jauh. “Era teknologi informasi pun menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi,”katanya.
Ranah keamanan juga dipengaruhi oleh teknologi. Menurut Canton, pertahanan suatu negara juga sangat bergantung pada teknologi.“Komputer semakin kecil. Semua orang pun menggunakan teknologi 3D, dari televisi hingga ponsel,”kata Canton.
Futurolog lainnya, Roger Beachy,menilai pentingnya ketahanan pangan di masa mendatang. Agar mampu meningkatkan hasil panen, diperlukan penerapan teknologi aplikasi.“ Keamanan pangan menjadi tantangan utama di masa mendatang,”katanya. sandra karina/andika hendra m/rini harumi w
“Fakta bahwa negaranegara begitu cepat berubah, tapi Indonesia mampu mempertahankan kestabilan politik dan ekonomi. Jika stabilitas ini tetap terjaga, Indonesia akan mempunyai banyak kesempatan untuk menyamai China,” ujar futurolog George Friedman di sela acara International Conference on Futurology,“How the World will Change in the Next 30 Years: World Experts Talk about Global Trends and Forces that will Sweep the 21st Century, di Jakarta kemarin.
Dia menuturkan, investor asing akan mendapatkan banyak keuntungan apabila berinvestasi di Indonesia.Sebaliknya, posisi China tidak lagi kompetitif. Negara itu tidak bisa menguasai pasar dalam negerinya sendiri,sehingga harus terus meningkatkan ekspor.“ Penduduk di China penghasilannya kecil sekali,sekitar USD3 per hari, sehingga mereka semakin terbebani dengan rakyatnya yang miskin,” paparnya.
Vice Chairman Citi, Global Head, Public Sector and Sovereign Wealth Funds Zubaid Ahmad mengatakan, dalam 30 tahun mendatang masalah populasi akan menghambat perekonomian China. Sedangkan, Indonesia dan India akan masuk dalam lima besar negara yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi.
Saat ini posisi China memang bisa mengalahkan Amerika Serikat (AS) namun hal itu tidak akan berlangsung lama. “Dalam 10 tahun terakhir Indonesia melakukan hal hebat dan mampu meningkatkan produk domestik bruto (PDB).Tantangannya adalah mengambil jalur yang benar,”ucapnya.
Kendati demikian, Zubaid mengingatkan bahwa kondisi infrastruktur bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, dia berharap, masalah infrastruktur di Tanah Air harus segera diselesaikan. “Infrastruktur dan politik menjadi pendorong perubahan ekonomi di masa depan. Kita harus mempunyai rencana jangka panjang,”kata Zubaid.
Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung menjelaskan, saat ini kondisi infrastruktur di Indonesia memang belum memadai.Namun, dia meyakini, pemerintah tengah berupaya keras untuk mengatasi masalah itu. Peran swasta juga dibutuhkan untuk berinvestasi di sektor infrastruktur.
“ Aturan harus diperbaiki dan diubah. Kalau infrastruktur dibiayai swasta, itu silakan asalkan menguntungkan mereka,”ujar Chairul. Chairul menjelaskan,PDB yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia terus tumbuh.
Indonesia mempunyai masa depan yang cerah dan mampu bersaing di tingkat global. “Indonesia tidak bisa diremehkan. Kami dan generasi muda percaya Indonesia lebih baik daripada negara lain,”cetusnya. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan, Indonesia mampu mengelola kebijakan moneter dan fiskal dalam beberapa tahun terakhir.
Hal itu bisa menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Dino Patti Djalal mengatakan,Indonesia bisa menjadi negara yang penting serta mampu bersaing di tingkat global apabila mampu mengembangkan ideologi keunggulan dan persatuan.
“Ini semuanya sangat penting dan akan terus relevan untuk generasi yang akan datang. Kita perlu menggandakan ideologi persatuan dengan ideologi keunggulan yakni seperti idealisme dan inovasi,” ujarnya. Dia mengatakan,Indonesia tidak boleh puas pada prospek semata.
Indonesia harus menjadi bangsa yang memiliki inovasi dan berpikir global di 30 tahun mendatang.“Indonesia jangan cepat merasa puas dengan prospek saja.Tetapi, bagaimana prospek-prospek baik tersebut terealisasikan,” tegas Dino.
Inovasi
Pendiri Institute for Global Futures James Canton mengatakan, inovasi merupakan kunci untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Inovasi itu lebih mengarah kepada teknologi. “Pengembangan inovasi merupakan investasi masa depan,”katanya.
Menurut Canton, masa depan yang ekstrem lebih banyak menghadapi risiko dibandingkan sebelumnya. Risiko itu di antaranya jumlah penduduk yang semakin besar, semakin kompleksnya persoalan lantaran semakin banyak pola pikir, dan berbagai kesempatan yang ekstrem.
“Perubahan pun bakal terjadi, baik di tingkat individu hingga institusi,” papar James Canton. Dia memprediksi, inovasi bakal merambah semua bidang, mulai pertanian hingga medis. “Nantinya juga bakal ada kombinasi antara medis dan fashion,” katanya.
Ketika saat ini orang hanya dapat memiliki sepatu, di masa mendatang orang dapat membeli kaki yang indah. Pada dekade mendatang, gen pun dapat dimodifikasi. Operasi medis pun dapat dilaksanakan dengan robot dan dilaksanakan dari jarak jauh. “Era teknologi informasi pun menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi,”katanya.
Ranah keamanan juga dipengaruhi oleh teknologi. Menurut Canton, pertahanan suatu negara juga sangat bergantung pada teknologi.“Komputer semakin kecil. Semua orang pun menggunakan teknologi 3D, dari televisi hingga ponsel,”kata Canton.
Futurolog lainnya, Roger Beachy,menilai pentingnya ketahanan pangan di masa mendatang. Agar mampu meningkatkan hasil panen, diperlukan penerapan teknologi aplikasi.“ Keamanan pangan menjadi tantangan utama di masa mendatang,”katanya. sandra karina/andika hendra m/rini harumi w
Kamis, 28 Juli 2011
Pembuat Peralatan Sinyal Kereta China Minta Maaf
BEIJING- Perusahaan China yang mendesain peralatan sinyal dan disalahkan dalam kecelakaan kereta di kota Wenzhou, meminta maaf atas insiden tersebut, kemarin.
Dua kereta ekspres bertabrakan pada Sabtu (23/7) dan menewaskan sedikitnya 39 orang dan melukai 200 orang lainnya. Kecelakaan itu merupakan yang terburuk dalam sejarah kereta di negara itu sejak 2008.
“Kami menyatakan duka cita mendalam pada korban tewas dan meminta maaf sebesar-besarnya pada korban yang terluka dan keluarga korban tewas,” papar pernyataan Perusahaan Komunikasi dan Sinyal Institut Desain dan Riset Kereta Nasional Beijing, kemarin, seperti dikutip AFP.
Sebelumnya, kantor berita Xinhua mengutip sumber pejabat kereta Shanghai yang menyalahkan peralatan sinyal sebagai penyebab kecelakaan. “Sistem sinyal gagal mengubah lampu hijau menjadi merah, setelah sambaran petir,” papar An Lusheng, kepala Biro Kereta Shanghai, saat menjelaskan hasil rapat investigator.
Menurut Xinhua, peralatan sinyal telah beroperasi sejak September 2009. Institut yang menjadi bagian Perusahaan Komunikasi dan Sinyal Kereta China milik pemerintah, juga berjanji bekerja sama dengan tim investigator, bertanggung jawab dan siap menghadapi hukuman apa pun.
“Kami akan menggunakan semua kemampuan kami untuk memastikan produk kami aman dan dapat digunakan,” papar pernyataan Institut tersebut.
Permintaan maaf itu diungkapkan saat para pengguna internet, kerabat korban, dan media pemerintah meningkatkan kritik terhadap cara pemerintah mengatasi kecelakaan tersebut. mereka juga menuduh pihak terkait bersikap arogan dengan menutupi hasil penyelidikan.
Perdana Menteri (PM) China Wen Jiabao pada Rabu (27/7) memerintahkan hasil investigasi dipublikasikan. Dia mengunjungi lokasi kecelakaan, kemarin, dan berjanji memberikan hukuman terberat pada pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan mematikan tersebut.
“Kami akan menghukum seberat-beratnya pada pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu dan siapa pun yang terkait, sesuai undang-undang negara,” tegas PM Wen.
Sementara itu, keluarga korban tewas dalam kecelakaan itu menolak kompensasi hingga penyebab insiden itu dipublikasikan secara transparan. “Kami tidak butuh uang. Kami ingin kebenaran,” tegas seorang anggota keluarga korban tewas, Wang Hui, seperti dikutip China Daily.
Setiap keluarga korban tewas mendapat kompensasi sebesar USD77.600. Tapi tidak adanya transparansi tentang siapa saja atau apa penyebab kecelakaan masih membuat keluarga korban marah.
“Mereka tidak menjelaskan kecelakaan dan penyebabnya. Mereka hanya fokus pada uang, padahal kami tidak datang kesini hanya untuk uang. Apa yang bisa membuat kami lebih putus asa?” tegas keluarga korban lainnya.
Poling online yang digelar situs jejaring sosial Sina yang populer di China mengungkapkan bahwa 97% responden tidak mempercayai perkataan juru bicara Kementerian Kereta China sejak kecelakaan itu. Poling itu diikuti 37.400 responden.
Sementara itu, kabinet China memerintahkan agar hasil investigasi dipublikasikan. “Investigasi harus terbuka dan transparan, hasilnya harus dipublikasikan, dan kebenaran harus diungkapkan pada rakyat,” tegas pernyataan kabinet China.
Kabinet juga mempertanyakan standar keamanan di sektor-sektor lain, seperti pertambangan batubara, konstruksi, dan industri yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya.
Kecelakaan itu memunculkan berbagai pertanyaan tentang keamanan sistem kereta di China, saat negara itu gencar membangun sistem kereta super cepat terbesar di dunia dalam waktu hanya empat tahun.
China telah menggelontorkan dana sangat besar dalam pembangunan jaringan kereta berkecepatan tinggi yang meliputi jarak 8.358 kilometer pada akhir 2010 dan direncanakan memperpanjang jaraknya hingga 13.000 kilometer pada 2012 dan 16.000 kilometer pada 2020.
Jaringan kereta super cepat senilai USD33 miliar yang menghubungkan Beijing dan Shanghai telah dibuka untuk publik pada 30 Juni, satu tahun sebelum jadwal. Tapi jaringan ini masih mengalami masalah penundaan dan listrik padam.
Tingginya biaya pembangunan jaringan kereta itu dicurigai sarat korupsi. Auditor pemerintah China menyatakan, sejumlah perusahaan konstruksi dan individu pada tahun lalu telah mengkorupsi dana USD29 juta dari proyek kereta Beijing-Shanghai. (syarifudin)
Dua kereta ekspres bertabrakan pada Sabtu (23/7) dan menewaskan sedikitnya 39 orang dan melukai 200 orang lainnya. Kecelakaan itu merupakan yang terburuk dalam sejarah kereta di negara itu sejak 2008.
“Kami menyatakan duka cita mendalam pada korban tewas dan meminta maaf sebesar-besarnya pada korban yang terluka dan keluarga korban tewas,” papar pernyataan Perusahaan Komunikasi dan Sinyal Institut Desain dan Riset Kereta Nasional Beijing, kemarin, seperti dikutip AFP.
Sebelumnya, kantor berita Xinhua mengutip sumber pejabat kereta Shanghai yang menyalahkan peralatan sinyal sebagai penyebab kecelakaan. “Sistem sinyal gagal mengubah lampu hijau menjadi merah, setelah sambaran petir,” papar An Lusheng, kepala Biro Kereta Shanghai, saat menjelaskan hasil rapat investigator.
Menurut Xinhua, peralatan sinyal telah beroperasi sejak September 2009. Institut yang menjadi bagian Perusahaan Komunikasi dan Sinyal Kereta China milik pemerintah, juga berjanji bekerja sama dengan tim investigator, bertanggung jawab dan siap menghadapi hukuman apa pun.
“Kami akan menggunakan semua kemampuan kami untuk memastikan produk kami aman dan dapat digunakan,” papar pernyataan Institut tersebut.
Permintaan maaf itu diungkapkan saat para pengguna internet, kerabat korban, dan media pemerintah meningkatkan kritik terhadap cara pemerintah mengatasi kecelakaan tersebut. mereka juga menuduh pihak terkait bersikap arogan dengan menutupi hasil penyelidikan.
Perdana Menteri (PM) China Wen Jiabao pada Rabu (27/7) memerintahkan hasil investigasi dipublikasikan. Dia mengunjungi lokasi kecelakaan, kemarin, dan berjanji memberikan hukuman terberat pada pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan mematikan tersebut.
“Kami akan menghukum seberat-beratnya pada pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu dan siapa pun yang terkait, sesuai undang-undang negara,” tegas PM Wen.
Sementara itu, keluarga korban tewas dalam kecelakaan itu menolak kompensasi hingga penyebab insiden itu dipublikasikan secara transparan. “Kami tidak butuh uang. Kami ingin kebenaran,” tegas seorang anggota keluarga korban tewas, Wang Hui, seperti dikutip China Daily.
Setiap keluarga korban tewas mendapat kompensasi sebesar USD77.600. Tapi tidak adanya transparansi tentang siapa saja atau apa penyebab kecelakaan masih membuat keluarga korban marah.
“Mereka tidak menjelaskan kecelakaan dan penyebabnya. Mereka hanya fokus pada uang, padahal kami tidak datang kesini hanya untuk uang. Apa yang bisa membuat kami lebih putus asa?” tegas keluarga korban lainnya.
Poling online yang digelar situs jejaring sosial Sina yang populer di China mengungkapkan bahwa 97% responden tidak mempercayai perkataan juru bicara Kementerian Kereta China sejak kecelakaan itu. Poling itu diikuti 37.400 responden.
Sementara itu, kabinet China memerintahkan agar hasil investigasi dipublikasikan. “Investigasi harus terbuka dan transparan, hasilnya harus dipublikasikan, dan kebenaran harus diungkapkan pada rakyat,” tegas pernyataan kabinet China.
Kabinet juga mempertanyakan standar keamanan di sektor-sektor lain, seperti pertambangan batubara, konstruksi, dan industri yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya.
Kecelakaan itu memunculkan berbagai pertanyaan tentang keamanan sistem kereta di China, saat negara itu gencar membangun sistem kereta super cepat terbesar di dunia dalam waktu hanya empat tahun.
China telah menggelontorkan dana sangat besar dalam pembangunan jaringan kereta berkecepatan tinggi yang meliputi jarak 8.358 kilometer pada akhir 2010 dan direncanakan memperpanjang jaraknya hingga 13.000 kilometer pada 2012 dan 16.000 kilometer pada 2020.
Jaringan kereta super cepat senilai USD33 miliar yang menghubungkan Beijing dan Shanghai telah dibuka untuk publik pada 30 Juni, satu tahun sebelum jadwal. Tapi jaringan ini masih mengalami masalah penundaan dan listrik padam.
Tingginya biaya pembangunan jaringan kereta itu dicurigai sarat korupsi. Auditor pemerintah China menyatakan, sejumlah perusahaan konstruksi dan individu pada tahun lalu telah mengkorupsi dana USD29 juta dari proyek kereta Beijing-Shanghai. (syarifudin)
40.000 Tentara Korsel Bantu Pemulihan Pasca-Bencana
SEOUL- Tidak kurang dari 40.000 tentara dan 4.000 polisi Korea Selatan (Korsel) kemarin dikerahkan dalam pemulihan pasca bencana banjir yang menewaskan 44 orang.
Ratusan rumah banjir dan jalanan utama menjadi sungai lumpur, setelah hujan deras yang terjadi sebelumnya. “Ini merupakan bencana besar. Kami akan mengerahkan sebanyak mungkin pasukan sepanjang tidak mengganggu operasi militer normal,” papar juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, kemarin, seperti dikutip AFP.
Ibu kota Seoul yang dihuni 10 juta jiwa, diguyur hujan deras dengan intensitas 473,5 militer pada Selasa (26/7), Rabu (27/7), dan kemarin. Curah hujan pada Rabu (27,7) sebesar 301,5 mm merupakan yang tertinggi pada bulan ini dan mengakibatkan jalan-jalan utama di Seoul digenangi air lumpur. Air juga mengakibatkan beberapa mobil tenggelam. Para pengemudi terpaksa keluar meninggalkan mobil mereka untuk menyelamatkan diri.
“Sebanyak 16 orang tewas di selatan Seoul setelah tanah longsor dari Gunung Umyeon mengenai wilayah pemukiman terdekat,” ungkap pernyataan Badan Menejemen Darurat Nasional (NEMA).
Sedangkan 13 orang, termasuk 10 mahasiswa tewas di daerah Chuncheon, 100 kilometer timur ibu kota, pada Rabu pagi (27/7) setelah tanah longsor dari satu bukit menerjang sebuah hotel dan beberapa rumah.
Tanah longsor dan luapan sungai menewaskan 15 orang di Provinsi Gyeonggi. Lima orang masih hilang di Seoul dan wilayah sekitarnya. Sebanyak 1.370 rumah dan 645 hektar lahan pertanian banjir sehingga memaksa lebih dari 4.900 orang melarikan diri dari rumah mereka. Lebih dari 1.000 orang terpaksa menginap di sejumlah sekolah dan gereja pada Rabu malam (27/7).
Sebagian besar jalan sudah dibuka lagi kemarin, saat hujan deras mulai reda. Namun 32 jalan dan jembatan di dalam dan sekitar Seoul masih ditutup untuk pembersihan. Mesin-mesin dikerahkan untuk menyingkirkan genangan lumpur dan pohon-pohon yang roboh.
Kementerian Pertahanan Korsel menyatakan pihaknya masih melakukan penyisiran di 10 ladang ranjau yang ditanam untuk melindungi unit artileri pertahanan udara di Gunung Umyeon. Tapi sejumlah ranjau berpindah posisi atau tercabut keluar akibat tanah longsor.
Media lokal menyoroti 10 mahasiswa yang tewas akibat tanah longsor di Chuncheon. Pelajar itu dari klub sains di Inha University di barat kota Incheon, yang sedang menjadi sukarelawan di sekolah lokal. “Kami mendengar suara gemuruh besar dan lumpur tiba-tiba menghancurkan jendela dan masuk dalam ruangan kami dalam beberapa detik,” kata seorang korban selamat di sebuah rumah sakit.
Penduduk lokal Kim Hyeong-Woo yang tinggal dekat penginapan tempat mahasiswa itu tinggal, segera menyelamatkan diri setelah merasakan getaran tanah di halaman belakang rumahnya. “Beberapa saat setelah kami menyelamatkan diri, tanah longsor menyapu rumah kami,” ujarnya pada Korea JoongAng Daily.
Saat tragedi terjadi, dia mendengar para mahasiswa berteriak kesakitan dan minta tolong. “Tolong! Tolong! Saya tidak dapat menemukan lengan saya!”
Kim langsung melompat ke rumpur dan menyelamatkan dua mahasiswa. Saat ini para mahasiswa dan staf Inha University sedang menggelar acara berkabung mengenang rekan-rekan mereka yang tewas dalam bencana tersebut. (syarifudin)
Ratusan rumah banjir dan jalanan utama menjadi sungai lumpur, setelah hujan deras yang terjadi sebelumnya. “Ini merupakan bencana besar. Kami akan mengerahkan sebanyak mungkin pasukan sepanjang tidak mengganggu operasi militer normal,” papar juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, kemarin, seperti dikutip AFP.
Ibu kota Seoul yang dihuni 10 juta jiwa, diguyur hujan deras dengan intensitas 473,5 militer pada Selasa (26/7), Rabu (27/7), dan kemarin. Curah hujan pada Rabu (27,7) sebesar 301,5 mm merupakan yang tertinggi pada bulan ini dan mengakibatkan jalan-jalan utama di Seoul digenangi air lumpur. Air juga mengakibatkan beberapa mobil tenggelam. Para pengemudi terpaksa keluar meninggalkan mobil mereka untuk menyelamatkan diri.
“Sebanyak 16 orang tewas di selatan Seoul setelah tanah longsor dari Gunung Umyeon mengenai wilayah pemukiman terdekat,” ungkap pernyataan Badan Menejemen Darurat Nasional (NEMA).
Sedangkan 13 orang, termasuk 10 mahasiswa tewas di daerah Chuncheon, 100 kilometer timur ibu kota, pada Rabu pagi (27/7) setelah tanah longsor dari satu bukit menerjang sebuah hotel dan beberapa rumah.
Tanah longsor dan luapan sungai menewaskan 15 orang di Provinsi Gyeonggi. Lima orang masih hilang di Seoul dan wilayah sekitarnya. Sebanyak 1.370 rumah dan 645 hektar lahan pertanian banjir sehingga memaksa lebih dari 4.900 orang melarikan diri dari rumah mereka. Lebih dari 1.000 orang terpaksa menginap di sejumlah sekolah dan gereja pada Rabu malam (27/7).
Sebagian besar jalan sudah dibuka lagi kemarin, saat hujan deras mulai reda. Namun 32 jalan dan jembatan di dalam dan sekitar Seoul masih ditutup untuk pembersihan. Mesin-mesin dikerahkan untuk menyingkirkan genangan lumpur dan pohon-pohon yang roboh.
Kementerian Pertahanan Korsel menyatakan pihaknya masih melakukan penyisiran di 10 ladang ranjau yang ditanam untuk melindungi unit artileri pertahanan udara di Gunung Umyeon. Tapi sejumlah ranjau berpindah posisi atau tercabut keluar akibat tanah longsor.
Media lokal menyoroti 10 mahasiswa yang tewas akibat tanah longsor di Chuncheon. Pelajar itu dari klub sains di Inha University di barat kota Incheon, yang sedang menjadi sukarelawan di sekolah lokal. “Kami mendengar suara gemuruh besar dan lumpur tiba-tiba menghancurkan jendela dan masuk dalam ruangan kami dalam beberapa detik,” kata seorang korban selamat di sebuah rumah sakit.
Penduduk lokal Kim Hyeong-Woo yang tinggal dekat penginapan tempat mahasiswa itu tinggal, segera menyelamatkan diri setelah merasakan getaran tanah di halaman belakang rumahnya. “Beberapa saat setelah kami menyelamatkan diri, tanah longsor menyapu rumah kami,” ujarnya pada Korea JoongAng Daily.
Saat tragedi terjadi, dia mendengar para mahasiswa berteriak kesakitan dan minta tolong. “Tolong! Tolong! Saya tidak dapat menemukan lengan saya!”
Kim langsung melompat ke rumpur dan menyelamatkan dua mahasiswa. Saat ini para mahasiswa dan staf Inha University sedang menggelar acara berkabung mengenang rekan-rekan mereka yang tewas dalam bencana tersebut. (syarifudin)
Rabu, 27 Juli 2011
Walikota Kandahar Tewas Dibom Bunuh Diri
KANDAHAR- Walikota Kandahar Ghulam Haidar Hameedi tewas dalam serangan bunuh diri, kemarin. Ini merupakan pembunuhan politik terbaru di wilayah selatan Afghanistan.
Hameedi merupakan aliansi dekat Presiden Afghanistan Hamid Karzai. Pembunuhan Hameedi terjadi dua pekan setelah saudara kandung Karzai tewas ditembak di Kandahar. Kejadian ini menjadi kemunduran atas upaya Amerika Serikat (AS) mengontrol wilayah kediaman pemimpin spiritual Taliban saat pasukan asing mulai ditarik mundur.
“Pelaku bom bunuh diri meledakkan bom yang disembunyikan di turbannya dan menewaskan walikota Ghulam Haidar Hameedi yang sedang berbicara dengan warga setempat di lapangan balai kota Kandahar,” papar kepala kepolisian Abdul Razeq pada AFP.
Warga yang mengikuti pertemuan itu menyatakan, Hameedi sedang mendiskusikan sengketa lahan warga setelah dia memerintahkan penggusuran beberapa rumah yang dibangun secara ilegal dan dua anak-anak tewas saat penggusuran dilakukan pada Selasa (26/7).
Taliban menyatakan bertanggung jawab atas pengeboman tersebut. Menurut Taliban, seorang sukarelawan bom bunuh diri melakukan serangan setelah kematian dua anak-anak dalam penggusuran rumah warga. Taliban mengklaim seorang perempuan juga tewas selama penggusuran.
“Dalam serangan bunuh diri oleh seorang sukarelawan di Kandahar, walikota Hameedi terbunuh,” kata juru bicara Taliban Qari Yosuf Ahmadi dalam pesan singkat SMS pada AFP.
Kandahar merupakan kediaman keluarga Presiden Karzai dan menjadi lokasi pertempuran berdasar selama satu dekade. Kandahar juga menjadi wilayah persaingan suku untuk mendapatkan pengaruh dan uang.
Pengamat yang tinggal di Kandahar, Yunos Fakoor mengatakan Hameedi memiliki reputasi menolak korupsi dan aliansi penting Karzai. Hameedi pernah menetap beberapa tahun di AS hingga dia memegang jabatannya pada 2006. “Dia di bawah dukungan langsung saudara-saudara Karzai. Ini kehilangan besar bagi Presiden Karzai,” katanya.
Hameedi pernah selamat dari serangan di mobilnya pada 2009, meski dua wakil walikotanya tertembak mati pada 2010. Selain itu, Kepala Kepolisian Provinsi Kandahar dan Wakil Gubernur Kandahar juga terbunuh tahun ini.
Saudara tiri Presiden Afghanistan, Ahmed Wali Karzai yang dikenal dengan sebutan “Raja Kandahar” tewas ditembak di rumahnya di kota tersebut oleh seorang teman dekatnya dua pekan silam. Pembunuhan ini juga diklaim oleh kelompok pemberontak.
Kematian Wali Karzai diikuti beberapa hari kemudian dengan pembunuhan Jan Mohammad Khan, penasehat senior Karzai dan mantan gubernur Provinsi Uruzgan.
Duta Besar AS di Afghanistan Ryan Crocker mengecam pembunuhan terhadap Hameedi sebagai tindakan mengerikan. Dubes yang baru dilantik itu memperingatkan, maraknya pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting itu bukan pertanda kekalahan upaya koalisi asing di Kandahar.
Dibandingkan kekerasan saat ini dengan pembunuhan politik ketika dia menjadi Dubes di Irak, Crocker mengatakan berbagai pembunuhan itu dapat mencerminkan ketidakmampuan Taliban melakukan lebih banyak serangan terorganisir. “Rakyat Afghanistan sangat tangguh dan reaksi mereka atas semua ini ialah menganggap Taliban berupaya memundurkan kemajuan yang telah ada,” ujarnya.
Tanpa adanya pengganti yang kuat setelah kematian Wali Karzai, diperkirakan keamanan akan kembali dipegang pasukan asing. Wali Karzai merupakan tokoh anti Taliban yang menjalin aliansi rumit dengan pasukan AS. Dia dituduh memberikan informasi pada CIA. Tapi dia juga dituduh menjadi tokoh otoriter dan korup yang mengontrol sebagian besar perdagangan opium dan milisi lokal.
Pasukan NATO menggelar kampanye musim panas tahun lalu untuk mengontrol Provinsi Kandahar. Sejumlah komandan AS menyatakan, kemajuan yang rentan tercipta di sejumlah wilayah, meski masih jauh dari tercapainya kekalahan pemberontak.
Pembunuhan tokoh politik kali ini terjadi setelah fase pertama transisi keamanan dari pasukan asing pada tentara lokal. Tujuh wilayah secara seremonial diserahkan oleh pasukan koalisi pada tentara Afghanistan pekan lalu. Namun pejabat NATO menyatakan, masih memerlukan dua tahun lagi sebelum seluruh wilayah dapat sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah Afghanistan.
Kritik menyatakan, proses transisi keamanan masih prematur karena pasukan Afghanistan tidak siap mengendalikan Taliban. Menurut pengamat, transisi keamanan itu dimotivasi jadwal politik saat negara-negara koalisi mulai menarik beberapa pasukannya keluar dari Afghanistan. Seluruh pasukan tempur Barat dijadwalkan keluar dari Afghanistan pada akhir 2014. (syarifudin)
Hameedi merupakan aliansi dekat Presiden Afghanistan Hamid Karzai. Pembunuhan Hameedi terjadi dua pekan setelah saudara kandung Karzai tewas ditembak di Kandahar. Kejadian ini menjadi kemunduran atas upaya Amerika Serikat (AS) mengontrol wilayah kediaman pemimpin spiritual Taliban saat pasukan asing mulai ditarik mundur.
“Pelaku bom bunuh diri meledakkan bom yang disembunyikan di turbannya dan menewaskan walikota Ghulam Haidar Hameedi yang sedang berbicara dengan warga setempat di lapangan balai kota Kandahar,” papar kepala kepolisian Abdul Razeq pada AFP.
Warga yang mengikuti pertemuan itu menyatakan, Hameedi sedang mendiskusikan sengketa lahan warga setelah dia memerintahkan penggusuran beberapa rumah yang dibangun secara ilegal dan dua anak-anak tewas saat penggusuran dilakukan pada Selasa (26/7).
Taliban menyatakan bertanggung jawab atas pengeboman tersebut. Menurut Taliban, seorang sukarelawan bom bunuh diri melakukan serangan setelah kematian dua anak-anak dalam penggusuran rumah warga. Taliban mengklaim seorang perempuan juga tewas selama penggusuran.
“Dalam serangan bunuh diri oleh seorang sukarelawan di Kandahar, walikota Hameedi terbunuh,” kata juru bicara Taliban Qari Yosuf Ahmadi dalam pesan singkat SMS pada AFP.
Kandahar merupakan kediaman keluarga Presiden Karzai dan menjadi lokasi pertempuran berdasar selama satu dekade. Kandahar juga menjadi wilayah persaingan suku untuk mendapatkan pengaruh dan uang.
Pengamat yang tinggal di Kandahar, Yunos Fakoor mengatakan Hameedi memiliki reputasi menolak korupsi dan aliansi penting Karzai. Hameedi pernah menetap beberapa tahun di AS hingga dia memegang jabatannya pada 2006. “Dia di bawah dukungan langsung saudara-saudara Karzai. Ini kehilangan besar bagi Presiden Karzai,” katanya.
Hameedi pernah selamat dari serangan di mobilnya pada 2009, meski dua wakil walikotanya tertembak mati pada 2010. Selain itu, Kepala Kepolisian Provinsi Kandahar dan Wakil Gubernur Kandahar juga terbunuh tahun ini.
Saudara tiri Presiden Afghanistan, Ahmed Wali Karzai yang dikenal dengan sebutan “Raja Kandahar” tewas ditembak di rumahnya di kota tersebut oleh seorang teman dekatnya dua pekan silam. Pembunuhan ini juga diklaim oleh kelompok pemberontak.
Kematian Wali Karzai diikuti beberapa hari kemudian dengan pembunuhan Jan Mohammad Khan, penasehat senior Karzai dan mantan gubernur Provinsi Uruzgan.
Duta Besar AS di Afghanistan Ryan Crocker mengecam pembunuhan terhadap Hameedi sebagai tindakan mengerikan. Dubes yang baru dilantik itu memperingatkan, maraknya pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting itu bukan pertanda kekalahan upaya koalisi asing di Kandahar.
Dibandingkan kekerasan saat ini dengan pembunuhan politik ketika dia menjadi Dubes di Irak, Crocker mengatakan berbagai pembunuhan itu dapat mencerminkan ketidakmampuan Taliban melakukan lebih banyak serangan terorganisir. “Rakyat Afghanistan sangat tangguh dan reaksi mereka atas semua ini ialah menganggap Taliban berupaya memundurkan kemajuan yang telah ada,” ujarnya.
Tanpa adanya pengganti yang kuat setelah kematian Wali Karzai, diperkirakan keamanan akan kembali dipegang pasukan asing. Wali Karzai merupakan tokoh anti Taliban yang menjalin aliansi rumit dengan pasukan AS. Dia dituduh memberikan informasi pada CIA. Tapi dia juga dituduh menjadi tokoh otoriter dan korup yang mengontrol sebagian besar perdagangan opium dan milisi lokal.
Pasukan NATO menggelar kampanye musim panas tahun lalu untuk mengontrol Provinsi Kandahar. Sejumlah komandan AS menyatakan, kemajuan yang rentan tercipta di sejumlah wilayah, meski masih jauh dari tercapainya kekalahan pemberontak.
Pembunuhan tokoh politik kali ini terjadi setelah fase pertama transisi keamanan dari pasukan asing pada tentara lokal. Tujuh wilayah secara seremonial diserahkan oleh pasukan koalisi pada tentara Afghanistan pekan lalu. Namun pejabat NATO menyatakan, masih memerlukan dua tahun lagi sebelum seluruh wilayah dapat sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah Afghanistan.
Kritik menyatakan, proses transisi keamanan masih prematur karena pasukan Afghanistan tidak siap mengendalikan Taliban. Menurut pengamat, transisi keamanan itu dimotivasi jadwal politik saat negara-negara koalisi mulai menarik beberapa pasukannya keluar dari Afghanistan. Seluruh pasukan tempur Barat dijadwalkan keluar dari Afghanistan pada akhir 2014. (syarifudin)
India dan Pakistan Mulai Babak Baru
NEW DELHI- Menteri Luar Negeri India dan Pakistan menyambut babak baru dalam hubungan kedua negeri, kemarin, setelah perundingan pertama mereka dalam satu tahun terakhir.
Menlu India S.M. Krishna mengatakan hubungan kedua negara kembali ke jalur yang benar. Sedangkan Menlu Pakistan Hina Rabbani Khar mengungkapkan era baru kerja sama dua pihak.
“Kami memiliki beberapa jarak untuk ditempuh, tapi dengan pikiran terbuka dan pendekatan konstruktif, saya yakin kami dapat mencapai tujuan yang kami inginkan untuk memiliki kerja sama bersahabat,” papar Krishna, seperti dikutip AFP.
Dalam pernyataanya pada wartawan, Khar mengatakan ada perubahan pola pikir yang menjadikan dialog perdamaian menjadi proses yang tidak dapat diinterupsi. “Satu generasi baru rakyat India dan Pakistan akan melihat hubungan yang kami harapkan banyak berbeda dari yang pernah kita alami dalam dua dekade terakhir,” ujarnya.
Khar merupakan menlu wanita pertama Pakistan yang dipilih pekan lalu dan baru berusia 34 tahun. Beberapa pihak mempertanyakan apakah pengalaman dia cukup untuk menghadapi salah satu hubungan lintas batas paling rumit di dunia. Sedangkan Krishna yang berusia 79 tahun, lebih tua 45 tahun dibandingkan umur Khar.
Dalam pertemuan itu, mereka tidak banyak membuat kesepakatan penting untuk menunjukkan optimisme. Mereka hanya membuat pernyataan bersama dalam upaya bilateral memerangi terorisme, meningkatkan perdagangan, dan menjaga dialog perdamaian terus berjalan.
Hubungan kedua negara memburuk setelah serangan teror di Mumbai pada 2008. India menuduh serangan itu dilakukan militan yang bersembunyi di Pakistan. Proses perdamaian juga terganjal sejak secara resmi dimulai lagi awal tahun ini akibat munculkan ketidakpercayaan kedua pihak.
India dan Pakistan pernah terlibat dalam tiga perang sejak kemerdekaan pada 1947. Dua perang itu dipicu oleh konflik teritorial atas Kashmir yang hingga kini masih menjadi isu utama dan penghalang terbesar kesepakatan perdamaian komprehensif di masa depan.
Suasana pertemuan kedua menlu itu dibayangi keputusan Khar untuk bertemu para pemimpin separatis Kashmir, segera setelah dia tiba di New Delhi pada Selasa (26/7). Seorang sumber pemerintah India mengatakan, pertemuan Khar dengan pemimpin separatis Kashmir itu bukan ide baik dan tidak berguna dalam kontek dialog perdamaian India-Pakistan.
Kedua menlu menekankan pentingnya hubungan India-Pakistan untuk memastikan perdamaian di kawasan Asia Selatan. India dan Pakistan saat ini saling berebut pengaruh di Afghanistan menjelang penarikan mundur pasukan Amerika Serikat (AS). Washington melihat stabilitas hubungan India-Pakistan sangat penting bagi situasi Afghanistan pasca pendudukan militer AS.
“Ini merupakan Afghanistan yang dinamis yang akan dipengaruhi kontek regional hubungan India-Pakistan untuk beberapa tahun mendatang,” papar C. Raja Mohan, pengamat di Centre for Policy Research, New Delhi.
Khar berasal dari salah satu klan politik dan tuan tanah di Pakistan. Beberapa pengamat menilai pemilihannya sebagai menlu merupakan bukti bahwa negara itu masih dikelola oleh dinasti keluarga. “Orang-orang yang berkuasa, termasuk militer, merasa nyaman karena dia akan mengikuti apa pun pengarahan yang diberikan padanya,” ujar pengamat kebijakan luar negeri Pakistan Hasan Askari. “Dia tidak akan menciptakan gelombang (kejutan).”
Sedangkan media massa India lebih banyak menonjolkan penampilan Khar yang fotogenik. Fotonya pun dipampang di halaman depan sebagian besar surat kabar di India. “Pakistan Menempatkan Wajah Terbaiknya,” tulis The Times of India, surat kabar berbahasa Inggris terbesar di India. Sedangkan surat kabar Hindi, Navbharat Times, menulis, “India Berkeringat Akibat Menteri Seperti Model.”
Tabloid Mumbai Mirror menulis “Bom Pakistan Mendarat di India”. Judul berita halaman depan itu merujuk pada sejarah perang antar kedua negara, dan serangan kelompok militan Pakistan di wilayah India.
Media India selama ini jarang menyoroti gaya berpakaian para tamu negara sebelumnya. Tapi tabloid Mail Today menulis tentang pilihan pakaian Khar saat terbang ke bandara New Delhi pada Selasa (26/7). “Menteri berusia 34 tahun itu menonjolkan pilihan fesyennya saat dia berada di bandara Delhi dengan pakaian berwarna biru, warna musim ini,” tulis Mail Today. “Asesoris yang berkelas, dengan kaca mata Roberto Cavalli, tas besar Hermes Birkin dan perhiasan mutiara klasik, menambah penampilan glamornya.” (syarifudin)
Menlu India S.M. Krishna mengatakan hubungan kedua negara kembali ke jalur yang benar. Sedangkan Menlu Pakistan Hina Rabbani Khar mengungkapkan era baru kerja sama dua pihak.
“Kami memiliki beberapa jarak untuk ditempuh, tapi dengan pikiran terbuka dan pendekatan konstruktif, saya yakin kami dapat mencapai tujuan yang kami inginkan untuk memiliki kerja sama bersahabat,” papar Krishna, seperti dikutip AFP.
Dalam pernyataanya pada wartawan, Khar mengatakan ada perubahan pola pikir yang menjadikan dialog perdamaian menjadi proses yang tidak dapat diinterupsi. “Satu generasi baru rakyat India dan Pakistan akan melihat hubungan yang kami harapkan banyak berbeda dari yang pernah kita alami dalam dua dekade terakhir,” ujarnya.
Khar merupakan menlu wanita pertama Pakistan yang dipilih pekan lalu dan baru berusia 34 tahun. Beberapa pihak mempertanyakan apakah pengalaman dia cukup untuk menghadapi salah satu hubungan lintas batas paling rumit di dunia. Sedangkan Krishna yang berusia 79 tahun, lebih tua 45 tahun dibandingkan umur Khar.
Dalam pertemuan itu, mereka tidak banyak membuat kesepakatan penting untuk menunjukkan optimisme. Mereka hanya membuat pernyataan bersama dalam upaya bilateral memerangi terorisme, meningkatkan perdagangan, dan menjaga dialog perdamaian terus berjalan.
Hubungan kedua negara memburuk setelah serangan teror di Mumbai pada 2008. India menuduh serangan itu dilakukan militan yang bersembunyi di Pakistan. Proses perdamaian juga terganjal sejak secara resmi dimulai lagi awal tahun ini akibat munculkan ketidakpercayaan kedua pihak.
India dan Pakistan pernah terlibat dalam tiga perang sejak kemerdekaan pada 1947. Dua perang itu dipicu oleh konflik teritorial atas Kashmir yang hingga kini masih menjadi isu utama dan penghalang terbesar kesepakatan perdamaian komprehensif di masa depan.
Suasana pertemuan kedua menlu itu dibayangi keputusan Khar untuk bertemu para pemimpin separatis Kashmir, segera setelah dia tiba di New Delhi pada Selasa (26/7). Seorang sumber pemerintah India mengatakan, pertemuan Khar dengan pemimpin separatis Kashmir itu bukan ide baik dan tidak berguna dalam kontek dialog perdamaian India-Pakistan.
Kedua menlu menekankan pentingnya hubungan India-Pakistan untuk memastikan perdamaian di kawasan Asia Selatan. India dan Pakistan saat ini saling berebut pengaruh di Afghanistan menjelang penarikan mundur pasukan Amerika Serikat (AS). Washington melihat stabilitas hubungan India-Pakistan sangat penting bagi situasi Afghanistan pasca pendudukan militer AS.
“Ini merupakan Afghanistan yang dinamis yang akan dipengaruhi kontek regional hubungan India-Pakistan untuk beberapa tahun mendatang,” papar C. Raja Mohan, pengamat di Centre for Policy Research, New Delhi.
Khar berasal dari salah satu klan politik dan tuan tanah di Pakistan. Beberapa pengamat menilai pemilihannya sebagai menlu merupakan bukti bahwa negara itu masih dikelola oleh dinasti keluarga. “Orang-orang yang berkuasa, termasuk militer, merasa nyaman karena dia akan mengikuti apa pun pengarahan yang diberikan padanya,” ujar pengamat kebijakan luar negeri Pakistan Hasan Askari. “Dia tidak akan menciptakan gelombang (kejutan).”
Sedangkan media massa India lebih banyak menonjolkan penampilan Khar yang fotogenik. Fotonya pun dipampang di halaman depan sebagian besar surat kabar di India. “Pakistan Menempatkan Wajah Terbaiknya,” tulis The Times of India, surat kabar berbahasa Inggris terbesar di India. Sedangkan surat kabar Hindi, Navbharat Times, menulis, “India Berkeringat Akibat Menteri Seperti Model.”
Tabloid Mumbai Mirror menulis “Bom Pakistan Mendarat di India”. Judul berita halaman depan itu merujuk pada sejarah perang antar kedua negara, dan serangan kelompok militan Pakistan di wilayah India.
Media India selama ini jarang menyoroti gaya berpakaian para tamu negara sebelumnya. Tapi tabloid Mail Today menulis tentang pilihan pakaian Khar saat terbang ke bandara New Delhi pada Selasa (26/7). “Menteri berusia 34 tahun itu menonjolkan pilihan fesyennya saat dia berada di bandara Delhi dengan pakaian berwarna biru, warna musim ini,” tulis Mail Today. “Asesoris yang berkelas, dengan kaca mata Roberto Cavalli, tas besar Hermes Birkin dan perhiasan mutiara klasik, menambah penampilan glamornya.” (syarifudin)
Selasa, 26 Juli 2011
Daily Mail Bantah Terbitkan Cerita Hasil Penyadapan
LONDON- Grup surat kabar Inggris, Daily Mail & General Trust (DMGT) tidak menerbitkan satu cerita pun yang berdasarkan informasi dari penyadapan. Kepala eksekutif DMGT Martin Morgan menegaskan hal itu saat pesaingnya, News Corp, menghadapi skandal penyadapan telepon dan kini menutup tabloid News of the World.
Menurut Morgan, DMGT mempertimbangkan menerbitkan tabloid Minggu untuk mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan News of the World. Dia menjelaskan, pihaknya juga memperbaiki sirkulasi surat kabarnya Mail on Sunday.
“Kami sedang mempertimbangkan kekosongan di pasar untuk nama baru tabloid Minggu,” papar Morgan kemarin, setelah grup itu melaporkan 2% peningkatan pendapatan untuk kuartal hingga akhir Juni. “Media kami tidak menerbitkan cerita-cerita berdasarkan informasi hasil penyadapan.”
Morgan menegaskan, DMGT tidak melihat perlu dilakukan investigasi internal tentang praktek-praktek pencarian berita yang dilakukan media mereka.
Direktur Keuangan DMGT Stephen Daintith yang mantan CFO News Corp menyatakan, Mail on Sunday telah menambah sirkulasi hingga 500.000 eksemplar sejak News of the World tutup. Mail on Sunday terbantu dengan pemotongan harga cover tabloid itu.
Sirkuasi Mail on Sunday meningkat menjadi 2,4 juta dari 1,9 juta eksemplar. Sebelum News of the World tutup, tabloid itu memiliki sirkulasi hingga 2,7 juta eksemplar.
News of the World mengakui menyadap telepon para selebritas untuk menulis cerita-cerita spektakuler. Tapi terungkapnya fakta bulan ini bahwa tabloid itu juga menyadap telepon seorang gadis pelajar yang terbunuh, mengakibatkan kemarahan publik Inggris.
Sejumlah perusahaan mencabut iklan mereka dari tabloid itu, yang diperkirakan senilai 40 juta poundsterling per tahun dan News Corp terpaksa mengambil keputusan mengejutkan dengan menutup tabloid yang berusia 168 tahun tersebut.
Daily Mail menjelaskan kemarin, terjadi penurunan pendapatan iklan pada Juli, tapi itu akibat pasar yang masih lemah, mencerminkan rentannya ekonomi Inggris. Pendapatan iklan nasional turun 3% pada tiga pekan pertama Juli, dibandingkan penurunan 9% pada Juni. Sedangkan pendapatan iklan regional turun 8% pada empat pekan terakhir, dibandingkan penurunan 10% pada kuartal hingga akhir Juni.
Sementara itu, mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair kemarin menyebut penyadapan telepon oleh media milik News Corp merupakan tindakan tercela. Blair tidak yakin bahwa dia menjadi korban penyadapan tersebut.
Blair yang berkuasa saat skandal penyadapan itu terjadi, menolak berkomentar tentang apakah pemilik News Corp Rupert Murdoch harus menudur dari kerajaan media global yang dia bangun selama beberapa dekade silam.
“Tentu saja, apa yang terjadi terkait penyadapan itu sangat tercela,” ujar Blair pada wartawan di Melbourne dalam konferensi pers bersama PM Australia Julia Gillard.
Mantan pemimpin Inggris itu menyatakan pentingnya penyelidikan mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia menyatakan, dia tidak berpikir bahwa kata-katanya termasuk mereka yang disadap oleh News of the World karena dia tidak emmbawa telepon saat menjadi PM Inggris pada 1997 hingga 2007.
“Saat saya PM Inggris, saya tidak pernah memiliki telepon seluler, yang saat ini saya pikir merupakan satu keuntungan nyata bagi saya. Jadi saya tidak pernah berpikir tentang kemungkinan saya akan disadap. Tapi saya jujur tidak tahu,” tutur Blair. (syarifudin)
Menurut Morgan, DMGT mempertimbangkan menerbitkan tabloid Minggu untuk mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan News of the World. Dia menjelaskan, pihaknya juga memperbaiki sirkulasi surat kabarnya Mail on Sunday.
“Kami sedang mempertimbangkan kekosongan di pasar untuk nama baru tabloid Minggu,” papar Morgan kemarin, setelah grup itu melaporkan 2% peningkatan pendapatan untuk kuartal hingga akhir Juni. “Media kami tidak menerbitkan cerita-cerita berdasarkan informasi hasil penyadapan.”
Morgan menegaskan, DMGT tidak melihat perlu dilakukan investigasi internal tentang praktek-praktek pencarian berita yang dilakukan media mereka.
Direktur Keuangan DMGT Stephen Daintith yang mantan CFO News Corp menyatakan, Mail on Sunday telah menambah sirkulasi hingga 500.000 eksemplar sejak News of the World tutup. Mail on Sunday terbantu dengan pemotongan harga cover tabloid itu.
Sirkuasi Mail on Sunday meningkat menjadi 2,4 juta dari 1,9 juta eksemplar. Sebelum News of the World tutup, tabloid itu memiliki sirkulasi hingga 2,7 juta eksemplar.
News of the World mengakui menyadap telepon para selebritas untuk menulis cerita-cerita spektakuler. Tapi terungkapnya fakta bulan ini bahwa tabloid itu juga menyadap telepon seorang gadis pelajar yang terbunuh, mengakibatkan kemarahan publik Inggris.
Sejumlah perusahaan mencabut iklan mereka dari tabloid itu, yang diperkirakan senilai 40 juta poundsterling per tahun dan News Corp terpaksa mengambil keputusan mengejutkan dengan menutup tabloid yang berusia 168 tahun tersebut.
Daily Mail menjelaskan kemarin, terjadi penurunan pendapatan iklan pada Juli, tapi itu akibat pasar yang masih lemah, mencerminkan rentannya ekonomi Inggris. Pendapatan iklan nasional turun 3% pada tiga pekan pertama Juli, dibandingkan penurunan 9% pada Juni. Sedangkan pendapatan iklan regional turun 8% pada empat pekan terakhir, dibandingkan penurunan 10% pada kuartal hingga akhir Juni.
Sementara itu, mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair kemarin menyebut penyadapan telepon oleh media milik News Corp merupakan tindakan tercela. Blair tidak yakin bahwa dia menjadi korban penyadapan tersebut.
Blair yang berkuasa saat skandal penyadapan itu terjadi, menolak berkomentar tentang apakah pemilik News Corp Rupert Murdoch harus menudur dari kerajaan media global yang dia bangun selama beberapa dekade silam.
“Tentu saja, apa yang terjadi terkait penyadapan itu sangat tercela,” ujar Blair pada wartawan di Melbourne dalam konferensi pers bersama PM Australia Julia Gillard.
Mantan pemimpin Inggris itu menyatakan pentingnya penyelidikan mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia menyatakan, dia tidak berpikir bahwa kata-katanya termasuk mereka yang disadap oleh News of the World karena dia tidak emmbawa telepon saat menjadi PM Inggris pada 1997 hingga 2007.
“Saat saya PM Inggris, saya tidak pernah memiliki telepon seluler, yang saat ini saya pikir merupakan satu keuntungan nyata bagi saya. Jadi saya tidak pernah berpikir tentang kemungkinan saya akan disadap. Tapi saya jujur tidak tahu,” tutur Blair. (syarifudin)
China Review Keamanan Pasca Kecelakaan Kereta
BEIJING- Kementerian Kereta China kemarin memerintahkan dua bulan review keamanan operasi jalur kereta dan meminta maaf atas kecelakaan yang menewaskan 39 orang tersebut.
Surat kabar People’s Daily yang menjadi corong Partai Komunis, mengutip pernyataan Menteri Kereta China Sheng Guangzu bahwa sejumlah pejabat perkeretaapian akan diperintahkan bekerja di garis depan operasi dalam dua bulan ke depan dan belajar dari kecelakaan itu.
“Kampanye keamanan akan diperpanjang hingga akhir September dan akan fokus pada kereta kecepatan tinggi dan penumpang kereta, termasuk pelaksanaan standar perawatan dan menguatkan pemeriksaan jaringan listrik untuk mencegah matinya aliran listrik,” papar Guangzu pada People’s Daily, seperti dikutip Reuters.
Menurut Guangzu, perhatian khusus juga akan dilakukan untuk mencegah kecelakaan yang diakibatkan banjir dan perubahan cuaca.
Sebelum investigasi penyebab kecelakaan berakhir, pemerintah China sudah memecat tiga pejabat tinggi kereta api pada Minggu (24/7). Berbagai upaya yang dilakukan departemen propaganda untuk melarang media China menanyai sejumlah pejabat terkait kecelakaan, kian mengakibatkan kemarahan dan kecurigaan publik. Otoritas China memerintahkan media menggunakan informasi yang dirilis dari pemerintahdan tidak boleh melakukan wawancara independen.
Para pengguna internet di China membanjiri berbagai laman dan mikroblog dengan beragam komentar setelah kecelakaan kereta di Provinsi Zhejiang, timur China. Kecelakaan kereta itu merupakan yang terburuk di negeri itu sejak 2008.
Sejumlah komentar di situs mikroblog mirip Twitter di China, Weibo, memaksa pemerintah bekerja lebih keras untuk meredam kemarahan publik atas kecelakaan tersebut. dalam salah satu survei online Weibo, sebanyak 98% dari lebih 5.000 responden menjawab, “Hanya setan yang mempercayai data resmi korban tewas sebanyak 39 orang.”
“Kami telah menyaksikan kebesaran hati rakyat China selama bencana ini dan keserakahan mereka yang memerintah kami,” tulis salah satu orang yang menyebut namanya "well-behaved partition 57". “Bagi siapa pun yang berbohong pada rakyat China harus membayar harganya.”
Pemerintah China sudah mulai membayar kompensasi pada keluarga korban, dengan keluarga pertama mendapatkan USD77.500. Polisi juga merilis untuk pertama kalinya 28 nama korban tewas beserta alamat tempat tinggal dan nomor kartu identitasnya. “Daftar itu termasuk dua warganegara asing, yakni seorang warga Italia dan seorang warga Amerika Serikat (AS),” tulis kantor berita Xinhua.
The Global Times, tabloid yang diterbitkan People’s Daily, menulis editorial yang mempertanyakan mengapa China mampu mengembangkan perekonomian yang cepat, tapi mengabaikan standar keamanan. “Saat dunia mengalami globalisasi dan integrasi, mengapa China tidak dapat menyediakan keamanan yang sama pada rakyatnya?” tulis tabloid tersebut.
Tapi The Global Times juga memperingatkan publik untuk tidak mudah mengambil kesimpulan. “Kritik dan hukuman akan mempercepat proses menuju kondisi lebih aman, tapi tindakan saling tunjuk (kesalahan) harus harus dihindari. Pembangunan China pada tahap ini tidak bisa sempurna,” paparnya.
Media pemerintah menulis, satu kereta menabrak kereta ekspres yang listriknya putus setelah terkena petir. Putusnya listrik mematikan sistem keamanan elektronik yang didesain untuk memberi peringatan masinis tentang keberadaan kereta lain di jalur mereka.
Kecelakaan itu meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan jaringan kereta yang dikembangkan dengan sangat cepat. Kekhawatiran ini dapat merusak rencana mengeksport teknologi kereta berkecepatan tinggi.
Secara terpisah, pada Senin (25/7), lebih dari 20 kereta tertunda hingga tiga jam karena listrik mati di jalur kereta berkecepatan tinggi antara Beijing dan Shanghai. Ini merupakan gangguan terbaru yang dialami jalur kereta tersebut sejak dibuka pada Juni silam.
“Listrik padam terjadi setelah badai di Provinsi Anhui mengakibatkan tiang-tiang listrik roboh, sehingga memutus aliran listrik pada Senin malam (25/7),” tulis Beijing News, mengutip pejabat dari biro kereta Shanghai. (syarifudin)
Surat kabar People’s Daily yang menjadi corong Partai Komunis, mengutip pernyataan Menteri Kereta China Sheng Guangzu bahwa sejumlah pejabat perkeretaapian akan diperintahkan bekerja di garis depan operasi dalam dua bulan ke depan dan belajar dari kecelakaan itu.
“Kampanye keamanan akan diperpanjang hingga akhir September dan akan fokus pada kereta kecepatan tinggi dan penumpang kereta, termasuk pelaksanaan standar perawatan dan menguatkan pemeriksaan jaringan listrik untuk mencegah matinya aliran listrik,” papar Guangzu pada People’s Daily, seperti dikutip Reuters.
Menurut Guangzu, perhatian khusus juga akan dilakukan untuk mencegah kecelakaan yang diakibatkan banjir dan perubahan cuaca.
Sebelum investigasi penyebab kecelakaan berakhir, pemerintah China sudah memecat tiga pejabat tinggi kereta api pada Minggu (24/7). Berbagai upaya yang dilakukan departemen propaganda untuk melarang media China menanyai sejumlah pejabat terkait kecelakaan, kian mengakibatkan kemarahan dan kecurigaan publik. Otoritas China memerintahkan media menggunakan informasi yang dirilis dari pemerintahdan tidak boleh melakukan wawancara independen.
Para pengguna internet di China membanjiri berbagai laman dan mikroblog dengan beragam komentar setelah kecelakaan kereta di Provinsi Zhejiang, timur China. Kecelakaan kereta itu merupakan yang terburuk di negeri itu sejak 2008.
Sejumlah komentar di situs mikroblog mirip Twitter di China, Weibo, memaksa pemerintah bekerja lebih keras untuk meredam kemarahan publik atas kecelakaan tersebut. dalam salah satu survei online Weibo, sebanyak 98% dari lebih 5.000 responden menjawab, “Hanya setan yang mempercayai data resmi korban tewas sebanyak 39 orang.”
“Kami telah menyaksikan kebesaran hati rakyat China selama bencana ini dan keserakahan mereka yang memerintah kami,” tulis salah satu orang yang menyebut namanya "well-behaved partition 57". “Bagi siapa pun yang berbohong pada rakyat China harus membayar harganya.”
Pemerintah China sudah mulai membayar kompensasi pada keluarga korban, dengan keluarga pertama mendapatkan USD77.500. Polisi juga merilis untuk pertama kalinya 28 nama korban tewas beserta alamat tempat tinggal dan nomor kartu identitasnya. “Daftar itu termasuk dua warganegara asing, yakni seorang warga Italia dan seorang warga Amerika Serikat (AS),” tulis kantor berita Xinhua.
The Global Times, tabloid yang diterbitkan People’s Daily, menulis editorial yang mempertanyakan mengapa China mampu mengembangkan perekonomian yang cepat, tapi mengabaikan standar keamanan. “Saat dunia mengalami globalisasi dan integrasi, mengapa China tidak dapat menyediakan keamanan yang sama pada rakyatnya?” tulis tabloid tersebut.
Tapi The Global Times juga memperingatkan publik untuk tidak mudah mengambil kesimpulan. “Kritik dan hukuman akan mempercepat proses menuju kondisi lebih aman, tapi tindakan saling tunjuk (kesalahan) harus harus dihindari. Pembangunan China pada tahap ini tidak bisa sempurna,” paparnya.
Media pemerintah menulis, satu kereta menabrak kereta ekspres yang listriknya putus setelah terkena petir. Putusnya listrik mematikan sistem keamanan elektronik yang didesain untuk memberi peringatan masinis tentang keberadaan kereta lain di jalur mereka.
Kecelakaan itu meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan jaringan kereta yang dikembangkan dengan sangat cepat. Kekhawatiran ini dapat merusak rencana mengeksport teknologi kereta berkecepatan tinggi.
Secara terpisah, pada Senin (25/7), lebih dari 20 kereta tertunda hingga tiga jam karena listrik mati di jalur kereta berkecepatan tinggi antara Beijing dan Shanghai. Ini merupakan gangguan terbaru yang dialami jalur kereta tersebut sejak dibuka pada Juni silam.
“Listrik padam terjadi setelah badai di Provinsi Anhui mengakibatkan tiang-tiang listrik roboh, sehingga memutus aliran listrik pada Senin malam (25/7),” tulis Beijing News, mengutip pejabat dari biro kereta Shanghai. (syarifudin)
Senin, 25 Juli 2011
Kepolisian Inggris Mendapat Tuduhan Baru
LONDON- Kepolisian Inggris menghadapi tuduhan baru bahwa sejumlah oknum polisi membocorkan informasi tentang korban-korban serangan teror dan gadis pelajar yang terbunuh, pada beberapa wartawan tabloid News of the World.
Tuduhan itu muncul seiring terungkapnya skandal penyadapan telepon oleh tabloid milik Rupert Murdoch tersebut. Skandal itu memaksa Murdoch menutup News of the World dan menyudutkan Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron.
Surat kabar The Observer melaporkan bahwa korban selamat serangan pengeboman London pada 7 Juli 2005 telah meminta pengacara menyelidiki dugaan mereka bahwa Kepolisian Metropolitan Inggris atau Scotland Yard telah menjual atau memberikan daftar kontak rahasia para korban serangan itu.
Beverli Rhodes, ketua Koalisi Yayasan Korban Selamat menjelaskan, para wartawan dari News of the World mendekati para korban selamat dengan keterangan palsu tentang bagaimana mereka mendapatkan detail kisah mereka.
“Scotland Yard memiliki daftar penuh detail kontak korban selamat. Saya sangat yakin bagaimana News of the World mendapatkan alamat rumah saya,” ujar Rhodes pada Observer, seperti dikutip AFP.
Empat pelaku bom bunuh diri meledakkan diri mereka di tiga kereta bawah tanah dan sebuah bus dalam serangan teror terburuk di wilayah Inggris yang menewaskan 52 orang.
Secara terpisah BBC melaporkan bahwa polisi telah mengganti seorang petugas dari penyelidikan kasus pembunuhan gadis remaja bernama Milly Dowler, 13, pada 2002 setelah informasi itu bocor ke News of the World.
Polisi di Surrey, wilayah baratdaya London, mengonfirmasi bahwa seorang detektif dituduh oleh mitranya bahwa dia membocorkan informasi tentang kasus itu pada seorang petugas polisi yang sudah pensiun. “Petugas polisi mendapat saran dan dipindah dari penyelidikan,” papar kepolisian dalam pernyataannya, tanpa menyebut News of the World secara langsung.
Tabloid yang kini ditutup Murdoch itu dituduh menyadap telepon Dowler dan keluarga korban serangan 7/7. Murdoch sudah eminta maaf secara pribadi pada orangtua Dowler.
Ini merupakan pertama kalinya polisi secara langsung dikaitkan dengan skandal penyadapan dalam dua kejadian terpisah.
Seorang mantan eksekutif News of the World telah ditahan dalam skandal penyadapan tersebut. Kepala Scotland Yard Paul Stephenson dan bos pasukan antiteror John Yates juga mundur.
Scotland Yard dikritik karena menghentikan investigasi awal tentang skandal penyadapan telepon yang memenjarakan mantan redaktur kerajaan News of the World dan seorang detektif swasta pada 2007.
Saat Scotland Yard mendapat tekanan dan membuka lagi penyelidikan skandal penyadapan itu pada Januari silam, terugnkap bahwa sedikitnya 4.000 orang mungkin pernah disadap teleponnya.
Beberapa surat kabar Inggris lainnya juga diduga melakukan penyadapan telepon. Pada akhir pekan ini, mantan jurnalis Daily Mirror dan Sunday Mirror yang menjadi saingan utama News of the World, menyatakan penyadapan telepon juga dilakukan tabloid mereka. (syarifudin)
Tuduhan itu muncul seiring terungkapnya skandal penyadapan telepon oleh tabloid milik Rupert Murdoch tersebut. Skandal itu memaksa Murdoch menutup News of the World dan menyudutkan Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron.
Surat kabar The Observer melaporkan bahwa korban selamat serangan pengeboman London pada 7 Juli 2005 telah meminta pengacara menyelidiki dugaan mereka bahwa Kepolisian Metropolitan Inggris atau Scotland Yard telah menjual atau memberikan daftar kontak rahasia para korban serangan itu.
Beverli Rhodes, ketua Koalisi Yayasan Korban Selamat menjelaskan, para wartawan dari News of the World mendekati para korban selamat dengan keterangan palsu tentang bagaimana mereka mendapatkan detail kisah mereka.
“Scotland Yard memiliki daftar penuh detail kontak korban selamat. Saya sangat yakin bagaimana News of the World mendapatkan alamat rumah saya,” ujar Rhodes pada Observer, seperti dikutip AFP.
Empat pelaku bom bunuh diri meledakkan diri mereka di tiga kereta bawah tanah dan sebuah bus dalam serangan teror terburuk di wilayah Inggris yang menewaskan 52 orang.
Secara terpisah BBC melaporkan bahwa polisi telah mengganti seorang petugas dari penyelidikan kasus pembunuhan gadis remaja bernama Milly Dowler, 13, pada 2002 setelah informasi itu bocor ke News of the World.
Polisi di Surrey, wilayah baratdaya London, mengonfirmasi bahwa seorang detektif dituduh oleh mitranya bahwa dia membocorkan informasi tentang kasus itu pada seorang petugas polisi yang sudah pensiun. “Petugas polisi mendapat saran dan dipindah dari penyelidikan,” papar kepolisian dalam pernyataannya, tanpa menyebut News of the World secara langsung.
Tabloid yang kini ditutup Murdoch itu dituduh menyadap telepon Dowler dan keluarga korban serangan 7/7. Murdoch sudah eminta maaf secara pribadi pada orangtua Dowler.
Ini merupakan pertama kalinya polisi secara langsung dikaitkan dengan skandal penyadapan dalam dua kejadian terpisah.
Seorang mantan eksekutif News of the World telah ditahan dalam skandal penyadapan tersebut. Kepala Scotland Yard Paul Stephenson dan bos pasukan antiteror John Yates juga mundur.
Scotland Yard dikritik karena menghentikan investigasi awal tentang skandal penyadapan telepon yang memenjarakan mantan redaktur kerajaan News of the World dan seorang detektif swasta pada 2007.
Saat Scotland Yard mendapat tekanan dan membuka lagi penyelidikan skandal penyadapan itu pada Januari silam, terugnkap bahwa sedikitnya 4.000 orang mungkin pernah disadap teleponnya.
Beberapa surat kabar Inggris lainnya juga diduga melakukan penyadapan telepon. Pada akhir pekan ini, mantan jurnalis Daily Mirror dan Sunday Mirror yang menjadi saingan utama News of the World, menyatakan penyadapan telepon juga dilakukan tabloid mereka. (syarifudin)
Dana AS Mengalir ke Taliban
WASHINGTON- Dana pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diperuntukkan mempromosikan bisnis di Afghanistan telah masuk ke Taliban melalui kontrak transportasi sebesar USD2,16 miliar.
The Washington Post melaporkan hal tersebut kemarin. Berdasarkan hasil satu tahun investigasi yang dipimpin militer, surat kabar itu melaporkan, upaya AS dan Afghanistan untuk mengatasi masalah tersebut berjalan lambat dan dari delapan perusahaan pengangkutan dengan truk, melibatkan dana dari Negeri Paman Sam.
“Selain itu, Pentagon memperpanjang kontrak tersebut untuk enam bulan ke depan pada Maret silam,” tulis Washington Post. “Investigasi menemukan dokumen dan bukti kredibel tentang keterlibatan dalam perusahaan kriminal atau pendukung musuh oleh empat dari delapan kontraktor utama.”
Menurut Washington Post, investigasi pada Mei silam melacak pembayaran USD7,4 juta untuk salah satu dari delapan perusahaan itu yang mengalir ke subkontraktor yang menggunakan subkontraktor lainnya untuk menyediakan truk.
“Subkontraktor truk kemudian membuat deposit ke rekening komandan Kepolisian Nasional Afghanistan dengan imbalan jaminan keamanan melintas bagi konvoi truk suplai pasukan AS,” tulis Washington Post.
Pejabat intelijen kemudian melacak aliran dana USD3,3 juta yang ditarik dalam 27 transaksi dari rekening komandan kepolisian, yang ditransfer ke pemberontak dalam bentuk persenjataan, bahan peledak, dan uang tunai.
“Ini melampaui pemahaman kami,” papar Washington Post, mengutip anggota majelis rendah AS John Tierney.
Menurut Washington Post, Tierney merupakan ketua subkomite DPR AS (House) dari Partai Demokrat yang menuduh militer, secara tidak langsung mendukung untuk membayar pemberontak dan elit korup di Afghanistan untuk memastikan konvoi truk yang membawa suplai militer AS melintasi Afghanistan, dapat bergerak dengan aman.
Investigasi itu juga menyebutkan sejumlah kasus pengambilan keuntungan secara berlebihan, pencucian uang, dan aliran dana untuk para broker kekuasaan, pejabat pemeritnah, dan oknum polisi Afghanistan. Enam dari delapan perusahaan truk itu juga terkait dengan pemalsuan dokumen.
Penyelidikan oleh militer AS juga menyebut beberapa studi kasus di mana dana tersebut mengalir dari Kementerian Keuangan AS melalui jalur labirin subkontraktor dan broker kekuasaan.
Seorang pejabat kementerian pertahanan AS menjelaskan, revisi sistem transportasi secara radikal untuk menggantikan kontrak Truk Negara Tuan Rumah yang berakhir pada September, akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan.
Berdasarkan sejumlah penemuan investigasi kontrak baru akan memperbanyak jumlah perusahaan, dari delapan menjadi sedikitnya 30 perusahaan. Kontrak baru juga mengubah sistem keamanan untuk konvoi-konvoi truk. Kontrak tersebut akan mewajibkan pemberian informasi detail dari seluruh subkontraktor dan supervisi oleh unit-unit militer di lapangan, daripada oleh pejabat di kantor pusat militer.
“Saat ini masih buruk. Tapi nanti akan lebih baik,” papar pejabat Kementerian Pertahanan AS.
Tidak seperti di Irak, di mana militer AS lebih memprioritaskan penggunaan kontraktor asal Amerika untuk menyediakan keamanan, rekonstruksi dan pelatihan, penggunaan kontraktor lokal lebih dominan di Afghanistan.
Selama empat bulan pertama tahun fiskal saat ini, Komando Pusat militer AS melaporkan, 53% dari 87.000 personil kotnrak yang dipekerjakan di Afghanistan merupakan warga lokal.
Badan untuk Pembangunan Internasional dan Departemen Luar Negeri AS telah menandatangani sedikitnya 1.000 kontrak dengan vendor non-AS di Afghanistan pada tahun lalu.
“Pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan yang disebut Afghanistan Pertama itu merupakan bagian integral strategi kontrapemberontakan oleh pemerintahan Presiden AS Barack Obama. Kebijakan itu menyerukan promosi kemampuan, bisnis, dan infrastruktur Afghanistan,” tulis Washington Post.
Banyaknya penggunaan kontraktor lokal untuk tugas-tugas seperti transportasi, keamanan, dan konstruksi itu didesain untuk memfokuskan pasukan AS untuk pertempuran. Dalam sebagian besar kasus, cara ini jauh lebih murah daripada menggunakan sumberdaya Amerika.
“Tapi penggunakan para vendor lokal di Afghanistan memiliki tantangan khusus,” ungkap laporan dari Badan Akuntabilitas Umum AS (GAO). Tantangan itu ialah besarnya potensi penyalahgunaan dana, korupsi, atau mengalirnya dana ke sejumlah organisasi yang memusuhi pasukan AS. (syarifudin)
The Washington Post melaporkan hal tersebut kemarin. Berdasarkan hasil satu tahun investigasi yang dipimpin militer, surat kabar itu melaporkan, upaya AS dan Afghanistan untuk mengatasi masalah tersebut berjalan lambat dan dari delapan perusahaan pengangkutan dengan truk, melibatkan dana dari Negeri Paman Sam.
“Selain itu, Pentagon memperpanjang kontrak tersebut untuk enam bulan ke depan pada Maret silam,” tulis Washington Post. “Investigasi menemukan dokumen dan bukti kredibel tentang keterlibatan dalam perusahaan kriminal atau pendukung musuh oleh empat dari delapan kontraktor utama.”
Menurut Washington Post, investigasi pada Mei silam melacak pembayaran USD7,4 juta untuk salah satu dari delapan perusahaan itu yang mengalir ke subkontraktor yang menggunakan subkontraktor lainnya untuk menyediakan truk.
“Subkontraktor truk kemudian membuat deposit ke rekening komandan Kepolisian Nasional Afghanistan dengan imbalan jaminan keamanan melintas bagi konvoi truk suplai pasukan AS,” tulis Washington Post.
Pejabat intelijen kemudian melacak aliran dana USD3,3 juta yang ditarik dalam 27 transaksi dari rekening komandan kepolisian, yang ditransfer ke pemberontak dalam bentuk persenjataan, bahan peledak, dan uang tunai.
“Ini melampaui pemahaman kami,” papar Washington Post, mengutip anggota majelis rendah AS John Tierney.
Menurut Washington Post, Tierney merupakan ketua subkomite DPR AS (House) dari Partai Demokrat yang menuduh militer, secara tidak langsung mendukung untuk membayar pemberontak dan elit korup di Afghanistan untuk memastikan konvoi truk yang membawa suplai militer AS melintasi Afghanistan, dapat bergerak dengan aman.
Investigasi itu juga menyebutkan sejumlah kasus pengambilan keuntungan secara berlebihan, pencucian uang, dan aliran dana untuk para broker kekuasaan, pejabat pemeritnah, dan oknum polisi Afghanistan. Enam dari delapan perusahaan truk itu juga terkait dengan pemalsuan dokumen.
Penyelidikan oleh militer AS juga menyebut beberapa studi kasus di mana dana tersebut mengalir dari Kementerian Keuangan AS melalui jalur labirin subkontraktor dan broker kekuasaan.
Seorang pejabat kementerian pertahanan AS menjelaskan, revisi sistem transportasi secara radikal untuk menggantikan kontrak Truk Negara Tuan Rumah yang berakhir pada September, akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan.
Berdasarkan sejumlah penemuan investigasi kontrak baru akan memperbanyak jumlah perusahaan, dari delapan menjadi sedikitnya 30 perusahaan. Kontrak baru juga mengubah sistem keamanan untuk konvoi-konvoi truk. Kontrak tersebut akan mewajibkan pemberian informasi detail dari seluruh subkontraktor dan supervisi oleh unit-unit militer di lapangan, daripada oleh pejabat di kantor pusat militer.
“Saat ini masih buruk. Tapi nanti akan lebih baik,” papar pejabat Kementerian Pertahanan AS.
Tidak seperti di Irak, di mana militer AS lebih memprioritaskan penggunaan kontraktor asal Amerika untuk menyediakan keamanan, rekonstruksi dan pelatihan, penggunaan kontraktor lokal lebih dominan di Afghanistan.
Selama empat bulan pertama tahun fiskal saat ini, Komando Pusat militer AS melaporkan, 53% dari 87.000 personil kotnrak yang dipekerjakan di Afghanistan merupakan warga lokal.
Badan untuk Pembangunan Internasional dan Departemen Luar Negeri AS telah menandatangani sedikitnya 1.000 kontrak dengan vendor non-AS di Afghanistan pada tahun lalu.
“Pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan yang disebut Afghanistan Pertama itu merupakan bagian integral strategi kontrapemberontakan oleh pemerintahan Presiden AS Barack Obama. Kebijakan itu menyerukan promosi kemampuan, bisnis, dan infrastruktur Afghanistan,” tulis Washington Post.
Banyaknya penggunaan kontraktor lokal untuk tugas-tugas seperti transportasi, keamanan, dan konstruksi itu didesain untuk memfokuskan pasukan AS untuk pertempuran. Dalam sebagian besar kasus, cara ini jauh lebih murah daripada menggunakan sumberdaya Amerika.
“Tapi penggunakan para vendor lokal di Afghanistan memiliki tantangan khusus,” ungkap laporan dari Badan Akuntabilitas Umum AS (GAO). Tantangan itu ialah besarnya potensi penyalahgunaan dana, korupsi, atau mengalirnya dana ke sejumlah organisasi yang memusuhi pasukan AS. (syarifudin)
Dana AS Mengalir ke Taliban
WASHINGTON- Dana pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diperuntukkan mempromosikan bisnis di Afghanistan telah masuk ke Taliban melalui kontrak transportasi sebesar USD2,16 miliar.
The Washington Post melaporkan hal tersebut kemarin. Berdasarkan hasil satu tahun investigasi yang dipimpin militer, surat kabar itu melaporkan, upaya AS dan Afghanistan untuk mengatasi masalah tersebut berjalan lambat dan dari delapan perusahaan pengangkutan dengan truk, melibatkan dana dari Negeri Paman Sam.
“Selain itu, Pentagon memperpanjang kontrak tersebut untuk enam bulan ke depan pada Maret silam,” tulis Washington Post. “Investigasi menemukan dokumen dan bukti kredibel tentang keterlibatan dalam perusahaan kriminal atau pendukung musuh oleh empat dari delapan kontraktor utama.”
Menurut Washington Post, investigasi pada Mei silam melacak pembayaran USD7,4 juta untuk salah satu dari delapan perusahaan itu yang mengalir ke subkontraktor yang menggunakan subkontraktor lainnya untuk menyediakan truk.
“Subkontraktor truk kemudian membuat deposit ke rekening komandan Kepolisian Nasional Afghanistan dengan imbalan jaminan keamanan melintas bagi konvoi truk suplai pasukan AS,” tulis Washington Post.
Pejabat intelijen kemudian melacak aliran dana USD3,3 juta yang ditarik dalam 27 transaksi dari rekening komandan kepolisian, yang ditransfer ke pemberontak dalam bentuk persenjataan, bahan peledak, dan uang tunai.
“Ini melampaui pemahaman kami,” papar Washington Post, mengutip anggota majelis rendah AS John Tierney.
Menurut Washington Post, Tierney merupakan ketua subkomite DPR AS (House) dari Partai Demokrat yang menuduh militer, secara tidak langsung mendukung untuk membayar pemberontak dan elit korup di Afghanistan untuk memastikan konvoi truk yang membawa suplai militer AS melintasi Afghanistan, dapat bergerak dengan aman.
Investigasi itu juga menyebutkan sejumlah kasus pengambilan keuntungan secara berlebihan, pencucian uang, dan aliran dana untuk para broker kekuasaan, pejabat pemeritnah, dan oknum polisi Afghanistan. Enam dari delapan perusahaan truk itu juga terkait dengan pemalsuan dokumen.
Penyelidikan oleh militer AS juga menyebut beberapa studi kasus di mana dana tersebut mengalir dari Kementerian Keuangan AS melalui jalur labirin subkontraktor dan broker kekuasaan.
Seorang pejabat kementerian pertahanan AS menjelaskan, revisi sistem transportasi secara radikal untuk menggantikan kontrak Truk Negara Tuan Rumah yang berakhir pada September, akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan.
Berdasarkan sejumlah penemuan investigasi kontrak baru akan memperbanyak jumlah perusahaan, dari delapan menjadi sedikitnya 30 perusahaan. Kontrak baru juga mengubah sistem keamanan untuk konvoi-konvoi truk. Kontrak tersebut akan mewajibkan pemberian informasi detail dari seluruh subkontraktor dan supervisi oleh unit-unit militer di lapangan, daripada oleh pejabat di kantor pusat militer.
“Saat ini masih buruk. Tapi nanti akan lebih baik,” papar pejabat Kementerian Pertahanan AS.
Tidak seperti di Irak, di mana militer AS lebih memprioritaskan penggunaan kontraktor asal Amerika untuk menyediakan keamanan, rekonstruksi dan pelatihan, penggunaan kontraktor lokal lebih dominan di Afghanistan.
Selama empat bulan pertama tahun fiskal saat ini, Komando Pusat militer AS melaporkan, 53% dari 87.000 personil kotnrak yang dipekerjakan di Afghanistan merupakan warga lokal.
Badan untuk Pembangunan Internasional dan Departemen Luar Negeri AS telah menandatangani sedikitnya 1.000 kontrak dengan vendor non-AS di Afghanistan pada tahun lalu.
“Pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan yang disebut Afghanistan Pertama itu merupakan bagian integral strategi kontrapemberontakan oleh pemerintahan Presiden AS Barack Obama. Kebijakan itu menyerukan promosi kemampuan, bisnis, dan infrastruktur Afghanistan,” tulis Washington Post.
Banyaknya penggunaan kontraktor lokal untuk tugas-tugas seperti transportasi, keamanan, dan konstruksi itu didesain untuk memfokuskan pasukan AS untuk pertempuran. Dalam sebagian besar kasus, cara ini jauh lebih murah daripada menggunakan sumberdaya Amerika.
“Tapi penggunakan para vendor lokal di Afghanistan memiliki tantangan khusus,” ungkap laporan dari Badan Akuntabilitas Umum AS (GAO). Tantangan itu ialah besarnya potensi penyalahgunaan dana, korupsi, atau mengalirnya dana ke sejumlah organisasi yang memusuhi pasukan AS. (syarifudin)
The Washington Post melaporkan hal tersebut kemarin. Berdasarkan hasil satu tahun investigasi yang dipimpin militer, surat kabar itu melaporkan, upaya AS dan Afghanistan untuk mengatasi masalah tersebut berjalan lambat dan dari delapan perusahaan pengangkutan dengan truk, melibatkan dana dari Negeri Paman Sam.
“Selain itu, Pentagon memperpanjang kontrak tersebut untuk enam bulan ke depan pada Maret silam,” tulis Washington Post. “Investigasi menemukan dokumen dan bukti kredibel tentang keterlibatan dalam perusahaan kriminal atau pendukung musuh oleh empat dari delapan kontraktor utama.”
Menurut Washington Post, investigasi pada Mei silam melacak pembayaran USD7,4 juta untuk salah satu dari delapan perusahaan itu yang mengalir ke subkontraktor yang menggunakan subkontraktor lainnya untuk menyediakan truk.
“Subkontraktor truk kemudian membuat deposit ke rekening komandan Kepolisian Nasional Afghanistan dengan imbalan jaminan keamanan melintas bagi konvoi truk suplai pasukan AS,” tulis Washington Post.
Pejabat intelijen kemudian melacak aliran dana USD3,3 juta yang ditarik dalam 27 transaksi dari rekening komandan kepolisian, yang ditransfer ke pemberontak dalam bentuk persenjataan, bahan peledak, dan uang tunai.
“Ini melampaui pemahaman kami,” papar Washington Post, mengutip anggota majelis rendah AS John Tierney.
Menurut Washington Post, Tierney merupakan ketua subkomite DPR AS (House) dari Partai Demokrat yang menuduh militer, secara tidak langsung mendukung untuk membayar pemberontak dan elit korup di Afghanistan untuk memastikan konvoi truk yang membawa suplai militer AS melintasi Afghanistan, dapat bergerak dengan aman.
Investigasi itu juga menyebutkan sejumlah kasus pengambilan keuntungan secara berlebihan, pencucian uang, dan aliran dana untuk para broker kekuasaan, pejabat pemeritnah, dan oknum polisi Afghanistan. Enam dari delapan perusahaan truk itu juga terkait dengan pemalsuan dokumen.
Penyelidikan oleh militer AS juga menyebut beberapa studi kasus di mana dana tersebut mengalir dari Kementerian Keuangan AS melalui jalur labirin subkontraktor dan broker kekuasaan.
Seorang pejabat kementerian pertahanan AS menjelaskan, revisi sistem transportasi secara radikal untuk menggantikan kontrak Truk Negara Tuan Rumah yang berakhir pada September, akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan.
Berdasarkan sejumlah penemuan investigasi kontrak baru akan memperbanyak jumlah perusahaan, dari delapan menjadi sedikitnya 30 perusahaan. Kontrak baru juga mengubah sistem keamanan untuk konvoi-konvoi truk. Kontrak tersebut akan mewajibkan pemberian informasi detail dari seluruh subkontraktor dan supervisi oleh unit-unit militer di lapangan, daripada oleh pejabat di kantor pusat militer.
“Saat ini masih buruk. Tapi nanti akan lebih baik,” papar pejabat Kementerian Pertahanan AS.
Tidak seperti di Irak, di mana militer AS lebih memprioritaskan penggunaan kontraktor asal Amerika untuk menyediakan keamanan, rekonstruksi dan pelatihan, penggunaan kontraktor lokal lebih dominan di Afghanistan.
Selama empat bulan pertama tahun fiskal saat ini, Komando Pusat militer AS melaporkan, 53% dari 87.000 personil kotnrak yang dipekerjakan di Afghanistan merupakan warga lokal.
Badan untuk Pembangunan Internasional dan Departemen Luar Negeri AS telah menandatangani sedikitnya 1.000 kontrak dengan vendor non-AS di Afghanistan pada tahun lalu.
“Pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan yang disebut Afghanistan Pertama itu merupakan bagian integral strategi kontrapemberontakan oleh pemerintahan Presiden AS Barack Obama. Kebijakan itu menyerukan promosi kemampuan, bisnis, dan infrastruktur Afghanistan,” tulis Washington Post.
Banyaknya penggunaan kontraktor lokal untuk tugas-tugas seperti transportasi, keamanan, dan konstruksi itu didesain untuk memfokuskan pasukan AS untuk pertempuran. Dalam sebagian besar kasus, cara ini jauh lebih murah daripada menggunakan sumberdaya Amerika.
“Tapi penggunakan para vendor lokal di Afghanistan memiliki tantangan khusus,” ungkap laporan dari Badan Akuntabilitas Umum AS (GAO). Tantangan itu ialah besarnya potensi penyalahgunaan dana, korupsi, atau mengalirnya dana ke sejumlah organisasi yang memusuhi pasukan AS. (syarifudin)
Dana AS Mengalir ke Taliban
WASHINGTON- Dana pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diperuntukkan mempromosikan bisnis di Afghanistan telah masuk ke Taliban melalui kontrak transportasi sebesar USD2,16 miliar.
The Washington Post melaporkan hal tersebut kemarin. Berdasarkan hasil satu tahun investigasi yang dipimpin militer, surat kabar itu melaporkan, upaya AS dan Afghanistan untuk mengatasi masalah tersebut berjalan lambat dan dari delapan perusahaan pengangkutan dengan truk, melibatkan dana dari Negeri Paman Sam.
“Selain itu, Pentagon memperpanjang kontrak tersebut untuk enam bulan ke depan pada Maret silam,” tulis Washington Post. “Investigasi menemukan dokumen dan bukti kredibel tentang keterlibatan dalam perusahaan kriminal atau pendukung musuh oleh empat dari delapan kontraktor utama.”
Menurut Washington Post, investigasi pada Mei silam melacak pembayaran USD7,4 juta untuk salah satu dari delapan perusahaan itu yang mengalir ke subkontraktor yang menggunakan subkontraktor lainnya untuk menyediakan truk.
“Subkontraktor truk kemudian membuat deposit ke rekening komandan Kepolisian Nasional Afghanistan dengan imbalan jaminan keamanan melintas bagi konvoi truk suplai pasukan AS,” tulis Washington Post.
Pejabat intelijen kemudian melacak aliran dana USD3,3 juta yang ditarik dalam 27 transaksi dari rekening komandan kepolisian, yang ditransfer ke pemberontak dalam bentuk persenjataan, bahan peledak, dan uang tunai.
“Ini melampaui pemahaman kami,” papar Washington Post, mengutip anggota majelis rendah AS John Tierney.
Menurut Washington Post, Tierney merupakan ketua subkomite DPR AS (House) dari Partai Demokrat yang menuduh militer, secara tidak langsung mendukung untuk membayar pemberontak dan elit korup di Afghanistan untuk memastikan konvoi truk yang membawa suplai militer AS melintasi Afghanistan, dapat bergerak dengan aman.
Investigasi itu juga menyebutkan sejumlah kasus pengambilan keuntungan secara berlebihan, pencucian uang, dan aliran dana untuk para broker kekuasaan, pejabat pemeritnah, dan oknum polisi Afghanistan. Enam dari delapan perusahaan truk itu juga terkait dengan pemalsuan dokumen.
Penyelidikan oleh militer AS juga menyebut beberapa studi kasus di mana dana tersebut mengalir dari Kementerian Keuangan AS melalui jalur labirin subkontraktor dan broker kekuasaan.
Seorang pejabat kementerian pertahanan AS menjelaskan, revisi sistem transportasi secara radikal untuk menggantikan kontrak Truk Negara Tuan Rumah yang berakhir pada September, akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan.
Berdasarkan sejumlah penemuan investigasi kontrak baru akan memperbanyak jumlah perusahaan, dari delapan menjadi sedikitnya 30 perusahaan. Kontrak baru juga mengubah sistem keamanan untuk konvoi-konvoi truk. Kontrak tersebut akan mewajibkan pemberian informasi detail dari seluruh subkontraktor dan supervisi oleh unit-unit militer di lapangan, daripada oleh pejabat di kantor pusat militer.
“Saat ini masih buruk. Tapi nanti akan lebih baik,” papar pejabat Kementerian Pertahanan AS.
Tidak seperti di Irak, di mana militer AS lebih memprioritaskan penggunaan kontraktor asal Amerika untuk menyediakan keamanan, rekonstruksi dan pelatihan, penggunaan kontraktor lokal lebih dominan di Afghanistan.
Selama empat bulan pertama tahun fiskal saat ini, Komando Pusat militer AS melaporkan, 53% dari 87.000 personil kotnrak yang dipekerjakan di Afghanistan merupakan warga lokal.
Badan untuk Pembangunan Internasional dan Departemen Luar Negeri AS telah menandatangani sedikitnya 1.000 kontrak dengan vendor non-AS di Afghanistan pada tahun lalu.
“Pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan yang disebut Afghanistan Pertama itu merupakan bagian integral strategi kontrapemberontakan oleh pemerintahan Presiden AS Barack Obama. Kebijakan itu menyerukan promosi kemampuan, bisnis, dan infrastruktur Afghanistan,” tulis Washington Post.
Banyaknya penggunaan kontraktor lokal untuk tugas-tugas seperti transportasi, keamanan, dan konstruksi itu didesain untuk memfokuskan pasukan AS untuk pertempuran. Dalam sebagian besar kasus, cara ini jauh lebih murah daripada menggunakan sumberdaya Amerika.
“Tapi penggunakan para vendor lokal di Afghanistan memiliki tantangan khusus,” ungkap laporan dari Badan Akuntabilitas Umum AS (GAO). Tantangan itu ialah besarnya potensi penyalahgunaan dana, korupsi, atau mengalirnya dana ke sejumlah organisasi yang memusuhi pasukan AS. (syarifudin)
The Washington Post melaporkan hal tersebut kemarin. Berdasarkan hasil satu tahun investigasi yang dipimpin militer, surat kabar itu melaporkan, upaya AS dan Afghanistan untuk mengatasi masalah tersebut berjalan lambat dan dari delapan perusahaan pengangkutan dengan truk, melibatkan dana dari Negeri Paman Sam.
“Selain itu, Pentagon memperpanjang kontrak tersebut untuk enam bulan ke depan pada Maret silam,” tulis Washington Post. “Investigasi menemukan dokumen dan bukti kredibel tentang keterlibatan dalam perusahaan kriminal atau pendukung musuh oleh empat dari delapan kontraktor utama.”
Menurut Washington Post, investigasi pada Mei silam melacak pembayaran USD7,4 juta untuk salah satu dari delapan perusahaan itu yang mengalir ke subkontraktor yang menggunakan subkontraktor lainnya untuk menyediakan truk.
“Subkontraktor truk kemudian membuat deposit ke rekening komandan Kepolisian Nasional Afghanistan dengan imbalan jaminan keamanan melintas bagi konvoi truk suplai pasukan AS,” tulis Washington Post.
Pejabat intelijen kemudian melacak aliran dana USD3,3 juta yang ditarik dalam 27 transaksi dari rekening komandan kepolisian, yang ditransfer ke pemberontak dalam bentuk persenjataan, bahan peledak, dan uang tunai.
“Ini melampaui pemahaman kami,” papar Washington Post, mengutip anggota majelis rendah AS John Tierney.
Menurut Washington Post, Tierney merupakan ketua subkomite DPR AS (House) dari Partai Demokrat yang menuduh militer, secara tidak langsung mendukung untuk membayar pemberontak dan elit korup di Afghanistan untuk memastikan konvoi truk yang membawa suplai militer AS melintasi Afghanistan, dapat bergerak dengan aman.
Investigasi itu juga menyebutkan sejumlah kasus pengambilan keuntungan secara berlebihan, pencucian uang, dan aliran dana untuk para broker kekuasaan, pejabat pemeritnah, dan oknum polisi Afghanistan. Enam dari delapan perusahaan truk itu juga terkait dengan pemalsuan dokumen.
Penyelidikan oleh militer AS juga menyebut beberapa studi kasus di mana dana tersebut mengalir dari Kementerian Keuangan AS melalui jalur labirin subkontraktor dan broker kekuasaan.
Seorang pejabat kementerian pertahanan AS menjelaskan, revisi sistem transportasi secara radikal untuk menggantikan kontrak Truk Negara Tuan Rumah yang berakhir pada September, akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan.
Berdasarkan sejumlah penemuan investigasi kontrak baru akan memperbanyak jumlah perusahaan, dari delapan menjadi sedikitnya 30 perusahaan. Kontrak baru juga mengubah sistem keamanan untuk konvoi-konvoi truk. Kontrak tersebut akan mewajibkan pemberian informasi detail dari seluruh subkontraktor dan supervisi oleh unit-unit militer di lapangan, daripada oleh pejabat di kantor pusat militer.
“Saat ini masih buruk. Tapi nanti akan lebih baik,” papar pejabat Kementerian Pertahanan AS.
Tidak seperti di Irak, di mana militer AS lebih memprioritaskan penggunaan kontraktor asal Amerika untuk menyediakan keamanan, rekonstruksi dan pelatihan, penggunaan kontraktor lokal lebih dominan di Afghanistan.
Selama empat bulan pertama tahun fiskal saat ini, Komando Pusat militer AS melaporkan, 53% dari 87.000 personil kotnrak yang dipekerjakan di Afghanistan merupakan warga lokal.
Badan untuk Pembangunan Internasional dan Departemen Luar Negeri AS telah menandatangani sedikitnya 1.000 kontrak dengan vendor non-AS di Afghanistan pada tahun lalu.
“Pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan yang disebut Afghanistan Pertama itu merupakan bagian integral strategi kontrapemberontakan oleh pemerintahan Presiden AS Barack Obama. Kebijakan itu menyerukan promosi kemampuan, bisnis, dan infrastruktur Afghanistan,” tulis Washington Post.
Banyaknya penggunaan kontraktor lokal untuk tugas-tugas seperti transportasi, keamanan, dan konstruksi itu didesain untuk memfokuskan pasukan AS untuk pertempuran. Dalam sebagian besar kasus, cara ini jauh lebih murah daripada menggunakan sumberdaya Amerika.
“Tapi penggunakan para vendor lokal di Afghanistan memiliki tantangan khusus,” ungkap laporan dari Badan Akuntabilitas Umum AS (GAO). Tantangan itu ialah besarnya potensi penyalahgunaan dana, korupsi, atau mengalirnya dana ke sejumlah organisasi yang memusuhi pasukan AS. (syarifudin)
Kamis, 21 Juli 2011
Australia Hendak Perketat UU Privasi
LONDON- Australia kemarin mulai memperkenalkan hak legal untuk privasi yang memberi jalan bagi warga untuk menuntut organisasi media yang melakukan pelanggaran serius.
Ide tersebut munculnya skandal penyadapan telepon di Inggris. Saat ini Australia sudah memiliki undang-undang (UU) privasi yang mengatur proses hukum bagi tindakan kejahatan yang melanggar privasi. Tapi UU itu tidak menyebutkan penyebab tindak kejahatan tersebut.
Menteri Dalam Negeri Australia Brendan O'Connor menyatakan, dia mengambil tindakan sekarang setelah skandal penyadapan telepon oleh tabloid terlaris di Inggris, News of the World, menjadi perhatian publik Negeri Kanguru.
“Saat ini tidak ada hak umum untuk privasi di Australia, dan itu berarti tidak ada kepastian bagi siapa pun yang ingin menuntut (di pengadilan) atas pelanggaran privasi mereka,” papar O'Connor, seperti dikutip AFP. “Skandal News of the World dan pelanggaran privasi lainnya secara massal, baik di dalam negeri dan luar negeri, telah menjadi sorotan tentang bagaimana seharusnya hak itu diatur.”
Pemerintah Australia saat ini juga sedang melawan sejumlah media massa milik Rupert Murdoch. Raja media itu pekan ini harus memberi keterangan di depan anggota parlemen Inggris terkait skandal penyadapan telepon yang dilakukan tabloid miliknya. Murdoch telah menutup tabloid News of the World dan mencabut tawarannya untuk mengontrol saham mayoritas di perusahaan TV kabel BskyB.
O'Connor menjelaskan, Australia akan meminta pendapat publik tentang pengenalan hak untuk privasi. “Pemerintahan ini sangat yakin dengan prinsip kebebasan berekspresi dan juga hak privasi. Semua perubahan atas undang-undang kita akan menyeimbangkan antara dua kondisi ideal tersebut,” katanya. “Privasi ini muncul sebagai isu penting era modern, khususnya saat teknologi baru menyediakan lebih banyak peluang untuk komunikasi, tapi juga tantangan baru bagi privasi.”
Murdoch mengontrol dua pertiga surat kabar metropolitan dan regional Australia. Dia juga memiliki saham di perusahaan Sky News dan Fox Sports, serta berniat mengelola Australia Network, jaringan TV publik internasional.
Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron membuat pengakuan public bahwa dia menyesalkan terjadinya skandal penyadapan telepon di negerinya. Dia menegaskan, tidak akan mempekerjakan mantan pemimpin redaksi tabloid News of the World Andy Coulson, sebagai kepala medianya, jika tahu terjadi masalah seperti sekarang.
Pernyataan itu diungkapkan Cameron sehari setelah memperpendek lawatan ke Afrika untuk menghadapi skandal ini. News of the World ditutup pemiliknya, Rupert Murdoch, setelah terungkap skandal penyadapan tersebut.
“Dengan semua yang terjadi setelahnya, saya tidak akan menawari dia pekerjaan dan saya harap dia tidak akan menerimanya,” ujar Cameron yang mendapat tekanan dari anggota parlemen oposisi, seperti dikutip AFP. “Anda hidup dan anda belajar, dan yakinlah pada saya, saya telah belajar.”
Coulson mundur dari jabatan direktur komunikasi Downing Street pada Januari. Dia ditahan pada 8 Juli dalam kasus dugaan penyadapan telepon dan menyuap polisi untuk mendapat informasi. Tapi dia menyangkal semua tuduhan tersebut.
Cameron menolak menyudutkan Coulson dengan mengatakan, “Saya merupakan seorang yang punya pandangan gaya lama bahwa orang tidak bersalah hingga terbukti bersalah, tapi jika terungkap saya telah berbohong, ini akan menjadi momen untuk memohon maaf.”
PM Inggris mengakui bahwa mantan eksekutif News of the World Neil Wallis yang juga ditahan, mungkin telah memberi saran pada Coulson sebelum pemilihan umum tahun lalu, tapi Partai Konservatif tidak membayar Wallis.
Cameron juga berupaya meredam sorotan public tentang pertemanannya dengan Rebekah Brooks yang hingga pekan lalu merupakan kepala eksekutif News International. Media melaporkan, Cameron dan Brooks sering bertemu.
“Saya tidak pernah menggelar pesta tidur atau melihat dia memakai piyamanya,” tegas Cameron, mengutip laporan media yang mengatakan bahwa istri mantan PM Inggris Gordon Brown dari Partai Buruh, pada 2008 menjamu sejumlah tokoh perempuan yang berpengaruh di media, termasuk Brooks.
Pemimpin Partai Buruh Ed Miliband mendesak Cameron meminta maaf. Miliband menuduh Cameron berupaya menyembunyikan berbagai fakta tentang Coulson.
Murdoch yang lahir di Australia dan kini menjadi warganegara Amerika Serikat, meninggalkan Inggris dengan jet pribadinya pada Rabu (20/7), setelah 11 hari di London untuk memenuhi panggilan hearing di depan anggota parlemen Inggris. Ketua parlemen Inggris John Bercow mengumumkan penyelidikan tentang seorang demonstran yang menyerang Murdoch dengan sepotong kue saat hearing parlemen pada Selasa (19/7). (syarifudin)
Ide tersebut munculnya skandal penyadapan telepon di Inggris. Saat ini Australia sudah memiliki undang-undang (UU) privasi yang mengatur proses hukum bagi tindakan kejahatan yang melanggar privasi. Tapi UU itu tidak menyebutkan penyebab tindak kejahatan tersebut.
Menteri Dalam Negeri Australia Brendan O'Connor menyatakan, dia mengambil tindakan sekarang setelah skandal penyadapan telepon oleh tabloid terlaris di Inggris, News of the World, menjadi perhatian publik Negeri Kanguru.
“Saat ini tidak ada hak umum untuk privasi di Australia, dan itu berarti tidak ada kepastian bagi siapa pun yang ingin menuntut (di pengadilan) atas pelanggaran privasi mereka,” papar O'Connor, seperti dikutip AFP. “Skandal News of the World dan pelanggaran privasi lainnya secara massal, baik di dalam negeri dan luar negeri, telah menjadi sorotan tentang bagaimana seharusnya hak itu diatur.”
Pemerintah Australia saat ini juga sedang melawan sejumlah media massa milik Rupert Murdoch. Raja media itu pekan ini harus memberi keterangan di depan anggota parlemen Inggris terkait skandal penyadapan telepon yang dilakukan tabloid miliknya. Murdoch telah menutup tabloid News of the World dan mencabut tawarannya untuk mengontrol saham mayoritas di perusahaan TV kabel BskyB.
O'Connor menjelaskan, Australia akan meminta pendapat publik tentang pengenalan hak untuk privasi. “Pemerintahan ini sangat yakin dengan prinsip kebebasan berekspresi dan juga hak privasi. Semua perubahan atas undang-undang kita akan menyeimbangkan antara dua kondisi ideal tersebut,” katanya. “Privasi ini muncul sebagai isu penting era modern, khususnya saat teknologi baru menyediakan lebih banyak peluang untuk komunikasi, tapi juga tantangan baru bagi privasi.”
Murdoch mengontrol dua pertiga surat kabar metropolitan dan regional Australia. Dia juga memiliki saham di perusahaan Sky News dan Fox Sports, serta berniat mengelola Australia Network, jaringan TV publik internasional.
Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron membuat pengakuan public bahwa dia menyesalkan terjadinya skandal penyadapan telepon di negerinya. Dia menegaskan, tidak akan mempekerjakan mantan pemimpin redaksi tabloid News of the World Andy Coulson, sebagai kepala medianya, jika tahu terjadi masalah seperti sekarang.
Pernyataan itu diungkapkan Cameron sehari setelah memperpendek lawatan ke Afrika untuk menghadapi skandal ini. News of the World ditutup pemiliknya, Rupert Murdoch, setelah terungkap skandal penyadapan tersebut.
“Dengan semua yang terjadi setelahnya, saya tidak akan menawari dia pekerjaan dan saya harap dia tidak akan menerimanya,” ujar Cameron yang mendapat tekanan dari anggota parlemen oposisi, seperti dikutip AFP. “Anda hidup dan anda belajar, dan yakinlah pada saya, saya telah belajar.”
Coulson mundur dari jabatan direktur komunikasi Downing Street pada Januari. Dia ditahan pada 8 Juli dalam kasus dugaan penyadapan telepon dan menyuap polisi untuk mendapat informasi. Tapi dia menyangkal semua tuduhan tersebut.
Cameron menolak menyudutkan Coulson dengan mengatakan, “Saya merupakan seorang yang punya pandangan gaya lama bahwa orang tidak bersalah hingga terbukti bersalah, tapi jika terungkap saya telah berbohong, ini akan menjadi momen untuk memohon maaf.”
PM Inggris mengakui bahwa mantan eksekutif News of the World Neil Wallis yang juga ditahan, mungkin telah memberi saran pada Coulson sebelum pemilihan umum tahun lalu, tapi Partai Konservatif tidak membayar Wallis.
Cameron juga berupaya meredam sorotan public tentang pertemanannya dengan Rebekah Brooks yang hingga pekan lalu merupakan kepala eksekutif News International. Media melaporkan, Cameron dan Brooks sering bertemu.
“Saya tidak pernah menggelar pesta tidur atau melihat dia memakai piyamanya,” tegas Cameron, mengutip laporan media yang mengatakan bahwa istri mantan PM Inggris Gordon Brown dari Partai Buruh, pada 2008 menjamu sejumlah tokoh perempuan yang berpengaruh di media, termasuk Brooks.
Pemimpin Partai Buruh Ed Miliband mendesak Cameron meminta maaf. Miliband menuduh Cameron berupaya menyembunyikan berbagai fakta tentang Coulson.
Murdoch yang lahir di Australia dan kini menjadi warganegara Amerika Serikat, meninggalkan Inggris dengan jet pribadinya pada Rabu (20/7), setelah 11 hari di London untuk memenuhi panggilan hearing di depan anggota parlemen Inggris. Ketua parlemen Inggris John Bercow mengumumkan penyelidikan tentang seorang demonstran yang menyerang Murdoch dengan sepotong kue saat hearing parlemen pada Selasa (19/7). (syarifudin)
Rabu, 20 Juli 2011
Australia Segera Periksa News Corp di Australia
LONDON- Perdana Menteri (PM) Australia Julia Gillard kemarin memperingatkan bahwa sayap kerajaan media Rupert Murdoch menghadapi berbagai pertanyaan sulit saat publik menyerukan penyelidikan atas skandal penyadapan telepon.
Gillard menolak berkomentar tentang pemeriksaan yang dilakukan anggota parlemen Inggris terkait skandal yang dilakukan tabloid News of the World. Tapi Gillard menyatakan, publik Australia sangat menyoroti skandal tersebut.
“Saya tidak ingin mengomentari pemeriksaan itu, tapi saya yakin rakyat Australia memperhatikan News Limited di sini dan ingin mengetahui jawaban News Limited untuk beberapa pertanyaan sulit,” papar PM Gillard kemarin, seperti dikutip AFP.
News Limited merupakan sayap media News Corp di Australia. News Limited mendominasi media lokal dengan sejumlah surat kabar, televisi, internet dan media massa lainnya.
Menanggapi komentar sinis Gillard, kepala News Limited John Hartigan menyebut komentar PM Australia itu tidak berdasar dan sangat disesalkan. “Mutlak tidak ada hubungan antara berbagai kejadian di Inggris dan bisnis kami di Australia. Tidak ada bukti bahwa tindakan serupa terjadi di News Limited di Australia,” papar Hartigan.
News Limited sudah memeriksa semua pembayaran yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai hukum. Hartigan menjelaskan, perusahaannya akan senang merespon berbagai pertanyaan dari Gillard. “Tidak ada yang lebih memperhatikan tentang apa yang terjadi di Inggris daripada kami,” tegasnya.
Sementara itu Rupert Murdoch menyatakan tidak dapat bertanggung jawab atas skandal di tabloid News of the World. Menurutnya, dia dikhianati oleh orang yang dia percaya.
Pemilik News Corporation itu mengaku tidak mengetahui terjadinya skandal penyadapan telepon itu. Murdoch juga menegaskan, dia telah dikelabui oleh sejumlah stafnya. Hearing kali ini merupakan pertama kalinya Murdoch menghadapi pemeriksaan langsung oleh anggota parlemen Inggris dalam 40 tahun karir medianya.
Saat Murdoch ditanya apakah dia bertanggung jawab atas semua skandal itu? Murdoch menjawab, “Tidak.”
Saat Murdoch ditekan tentang siapa yang dia salahkan atas skandal tersebut, Murdoch menjawab, “Orang yang saya percaya untuk menjalankannya dan kemudian, orang yang mereka percaya.”
Tapi Murdoch menegaskan, “Saya sangat shock, terkejut, dan malu saat saya mendengar tenang kasus Milly Dowler dua pekan silam.” Dowler merupakan seorang gadis remaja yang tewas. News of the World dituduh menyadap telepon remaja tersebut.
Murdoch juga mengatakan, tidak ada bukti bahwa surat kabar miliknya menargetkan korban 9/11 untuk disadap teleponnya. Tuduhan itu membuat FBI melakukan investigasi di Amerika Serikat (AS).
Saat memasuki dua jam hearing, seorang pengunjuk rasa menyerang Rupert Murdoch dengan sepotong kue saat raja media itu memberi keterangan pada anggota parlemen. Pelaku penyerangan ialah seorang pria yang memakai kaus. Dia melompat dan menyerang Murdoch dengan sepotong kue yang dilapisi krim, tapi pelaku penyerangan segera ditangkap dan digiring polisi untuk diamankan.
Hearing itu sempat terhenti 10 menit, kemudian dilanjutkan lagi. Surat kabar Guardian dan Sky News menyebutnya sebagai seorang comedian bernama Jonnie Marbles. Dalam pesan Twitter milik pelaku, beberapa saat sebelum penyerangan dilakkan, Marbles menulis, “Ini satu tindakan yang jauh lebih baik daripada yang saya lakukan sebelumnya.”
“Pria berusia 26 tahun itu ditangkap atas tuduhan penyerangan dalam pertemuan public. Dia masih dalam tahanan,” ungkap pernyataan Scotland Yard, dikutip AFP.
Penyerangan terjadi sebelum komite parlemen menyelesaikan berbagai pertanyaan pada Murdoch terkait skandal yang melilit tabloid terlaris di Inggris, News of the World.
Selama mendengarkan keterangan James Murdoch, 38, pemimpin News International, beberapa kali tapi gagal saat berusaha menambahi keterangan ayahnya. James mengakui, News International membayar biaya legal Glenn Mulcaire, seorang penyelidik swasta yang dipenjara pada 2007 saat skandal penyadapan telepon pertama kali terungkap beberapa tahun silam.
Sedangkan Rebekah Brooks yang mundur dari jabatan kepala eksekutif News International pada Jumat silam dan menjadi pemimpin redaksi News of the World saat skandal penyadapan terjadi, juga memberi keterangan pada anggota parlemen Inggris.
Brooks mengatakan, penyadapan telepon Dowler sangat mengerikan dan menjijikkan. Tapi dia menegaskan tidak tahu apa yang terjadi hingga tabloid tersebut mengetahui kasus itu dari polisi yang mendapat keterangan pengacara aktris Sienna Miller yang juga menjadi korban penyadapan. Skandal itu muncul pada 2010. Brooks, 43, ditahan dan dibebaskan bersyarat pada Minggu (17/7) dalam dakwaan penyadapan telepon dan penyuapan oknum polisi.
Sementara kemarin, Murdoch berjanji News Corp akan bangkit menjadi sebuah perusahaan yang lebih kuat, setelah diguncang skandal penyadapan telepon tersebut. Dia menegaskan tidak akan pernah mentoleransi aktivitas illegal semacam itu lagi.
“Saya ingin anda semua tahu bahwa saya memiliki keyakinan besar bahwa kita akan bangkit sebagai perusahaan yang lebih kuat. Akan memerlukan waktu bagi kita untuk membangun ulang kepercayaan dan keyakinan, tapi kami bertekad menghidupkan harapan para pemegang saham, konsumen, kolega, dan mitra kita,” ujar Murdoch pada para staf kerajaan medianya.
Murdoch mengatakan, “Saya terkejut dan ngeri dengan berbagai tuduhan terbaru terhadap News of the World, dan saya sangat meminta maaf atas luka yang diakibatkannya. Dan kami telah mengambil tanggung jawab. Saya telah memimpin perusahaan ini selama lebih dari 50 tahun dan selalu menyebarkan semangat keberanian.”
“Tapi saya tidak pernah menoleransi perilaku semacam itu yang disebutkan selama beberapa pekan terakhir. Itu tidak ada tempat di News Corporation. Berbagai tuduhan serius itu dilakukan oleh beberapa mantan karyawan kita di News of the World yang sangat bertentangan dengan kode etik kita dan tidak mecerminkan tindakan dan keyakinan sebagian besar pegawai kita,” tegas Murdoch.
Sementara itu, istri Murdoch, Wendi Deng kian populer seiring kasus yang dialami kerajaan media suaminya. Deng membela suaminya yang menurutnya memiliki loyalitas dan ambisi yang kuat. Perempuan Amerika kelahiran China itu dikenal sebagai orang berpengaruh dalam salah satu keluarga paling berpengaruh di dunia tersebut.
Deng bertemu calon suaminya saat bekerja di perusahaan Star Television milik Murdoch di Hong Kong. Teman-temannya menyebut Deng sebagai pakar jaringan dengan ambisi besar. Deng lahir di kota Xuzhou, China, pada 1968 saat gejolak Revolusi Budaya. Dia meninggalkan China pada usia 19 tahun untuk belajar di Amerika Serikat, tempat dia berteman dengan pasangan Amerika Jake dan Joyce Cherry.
Deng awalnya tinggal di rumah pasangan tersebut di California, tapi pindah setelah Joyce mengetahui bahwa Deng dan Jake memiliki hubungan khusus. Deng dan Jake kemudian menikah, tapi bercerai setelah kurang dari tiga tahun bersama. Selama pernikahan itu Deng menjadi warganegara AS. (syarifudin)
Gillard menolak berkomentar tentang pemeriksaan yang dilakukan anggota parlemen Inggris terkait skandal yang dilakukan tabloid News of the World. Tapi Gillard menyatakan, publik Australia sangat menyoroti skandal tersebut.
“Saya tidak ingin mengomentari pemeriksaan itu, tapi saya yakin rakyat Australia memperhatikan News Limited di sini dan ingin mengetahui jawaban News Limited untuk beberapa pertanyaan sulit,” papar PM Gillard kemarin, seperti dikutip AFP.
News Limited merupakan sayap media News Corp di Australia. News Limited mendominasi media lokal dengan sejumlah surat kabar, televisi, internet dan media massa lainnya.
Menanggapi komentar sinis Gillard, kepala News Limited John Hartigan menyebut komentar PM Australia itu tidak berdasar dan sangat disesalkan. “Mutlak tidak ada hubungan antara berbagai kejadian di Inggris dan bisnis kami di Australia. Tidak ada bukti bahwa tindakan serupa terjadi di News Limited di Australia,” papar Hartigan.
News Limited sudah memeriksa semua pembayaran yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai hukum. Hartigan menjelaskan, perusahaannya akan senang merespon berbagai pertanyaan dari Gillard. “Tidak ada yang lebih memperhatikan tentang apa yang terjadi di Inggris daripada kami,” tegasnya.
Sementara itu Rupert Murdoch menyatakan tidak dapat bertanggung jawab atas skandal di tabloid News of the World. Menurutnya, dia dikhianati oleh orang yang dia percaya.
Pemilik News Corporation itu mengaku tidak mengetahui terjadinya skandal penyadapan telepon itu. Murdoch juga menegaskan, dia telah dikelabui oleh sejumlah stafnya. Hearing kali ini merupakan pertama kalinya Murdoch menghadapi pemeriksaan langsung oleh anggota parlemen Inggris dalam 40 tahun karir medianya.
Saat Murdoch ditanya apakah dia bertanggung jawab atas semua skandal itu? Murdoch menjawab, “Tidak.”
Saat Murdoch ditekan tentang siapa yang dia salahkan atas skandal tersebut, Murdoch menjawab, “Orang yang saya percaya untuk menjalankannya dan kemudian, orang yang mereka percaya.”
Tapi Murdoch menegaskan, “Saya sangat shock, terkejut, dan malu saat saya mendengar tenang kasus Milly Dowler dua pekan silam.” Dowler merupakan seorang gadis remaja yang tewas. News of the World dituduh menyadap telepon remaja tersebut.
Murdoch juga mengatakan, tidak ada bukti bahwa surat kabar miliknya menargetkan korban 9/11 untuk disadap teleponnya. Tuduhan itu membuat FBI melakukan investigasi di Amerika Serikat (AS).
Saat memasuki dua jam hearing, seorang pengunjuk rasa menyerang Rupert Murdoch dengan sepotong kue saat raja media itu memberi keterangan pada anggota parlemen. Pelaku penyerangan ialah seorang pria yang memakai kaus. Dia melompat dan menyerang Murdoch dengan sepotong kue yang dilapisi krim, tapi pelaku penyerangan segera ditangkap dan digiring polisi untuk diamankan.
Hearing itu sempat terhenti 10 menit, kemudian dilanjutkan lagi. Surat kabar Guardian dan Sky News menyebutnya sebagai seorang comedian bernama Jonnie Marbles. Dalam pesan Twitter milik pelaku, beberapa saat sebelum penyerangan dilakkan, Marbles menulis, “Ini satu tindakan yang jauh lebih baik daripada yang saya lakukan sebelumnya.”
“Pria berusia 26 tahun itu ditangkap atas tuduhan penyerangan dalam pertemuan public. Dia masih dalam tahanan,” ungkap pernyataan Scotland Yard, dikutip AFP.
Penyerangan terjadi sebelum komite parlemen menyelesaikan berbagai pertanyaan pada Murdoch terkait skandal yang melilit tabloid terlaris di Inggris, News of the World.
Selama mendengarkan keterangan James Murdoch, 38, pemimpin News International, beberapa kali tapi gagal saat berusaha menambahi keterangan ayahnya. James mengakui, News International membayar biaya legal Glenn Mulcaire, seorang penyelidik swasta yang dipenjara pada 2007 saat skandal penyadapan telepon pertama kali terungkap beberapa tahun silam.
Sedangkan Rebekah Brooks yang mundur dari jabatan kepala eksekutif News International pada Jumat silam dan menjadi pemimpin redaksi News of the World saat skandal penyadapan terjadi, juga memberi keterangan pada anggota parlemen Inggris.
Brooks mengatakan, penyadapan telepon Dowler sangat mengerikan dan menjijikkan. Tapi dia menegaskan tidak tahu apa yang terjadi hingga tabloid tersebut mengetahui kasus itu dari polisi yang mendapat keterangan pengacara aktris Sienna Miller yang juga menjadi korban penyadapan. Skandal itu muncul pada 2010. Brooks, 43, ditahan dan dibebaskan bersyarat pada Minggu (17/7) dalam dakwaan penyadapan telepon dan penyuapan oknum polisi.
Sementara kemarin, Murdoch berjanji News Corp akan bangkit menjadi sebuah perusahaan yang lebih kuat, setelah diguncang skandal penyadapan telepon tersebut. Dia menegaskan tidak akan pernah mentoleransi aktivitas illegal semacam itu lagi.
“Saya ingin anda semua tahu bahwa saya memiliki keyakinan besar bahwa kita akan bangkit sebagai perusahaan yang lebih kuat. Akan memerlukan waktu bagi kita untuk membangun ulang kepercayaan dan keyakinan, tapi kami bertekad menghidupkan harapan para pemegang saham, konsumen, kolega, dan mitra kita,” ujar Murdoch pada para staf kerajaan medianya.
Murdoch mengatakan, “Saya terkejut dan ngeri dengan berbagai tuduhan terbaru terhadap News of the World, dan saya sangat meminta maaf atas luka yang diakibatkannya. Dan kami telah mengambil tanggung jawab. Saya telah memimpin perusahaan ini selama lebih dari 50 tahun dan selalu menyebarkan semangat keberanian.”
“Tapi saya tidak pernah menoleransi perilaku semacam itu yang disebutkan selama beberapa pekan terakhir. Itu tidak ada tempat di News Corporation. Berbagai tuduhan serius itu dilakukan oleh beberapa mantan karyawan kita di News of the World yang sangat bertentangan dengan kode etik kita dan tidak mecerminkan tindakan dan keyakinan sebagian besar pegawai kita,” tegas Murdoch.
Sementara itu, istri Murdoch, Wendi Deng kian populer seiring kasus yang dialami kerajaan media suaminya. Deng membela suaminya yang menurutnya memiliki loyalitas dan ambisi yang kuat. Perempuan Amerika kelahiran China itu dikenal sebagai orang berpengaruh dalam salah satu keluarga paling berpengaruh di dunia tersebut.
Deng bertemu calon suaminya saat bekerja di perusahaan Star Television milik Murdoch di Hong Kong. Teman-temannya menyebut Deng sebagai pakar jaringan dengan ambisi besar. Deng lahir di kota Xuzhou, China, pada 1968 saat gejolak Revolusi Budaya. Dia meninggalkan China pada usia 19 tahun untuk belajar di Amerika Serikat, tempat dia berteman dengan pasangan Amerika Jake dan Joyce Cherry.
Deng awalnya tinggal di rumah pasangan tersebut di California, tapi pindah setelah Joyce mengetahui bahwa Deng dan Jake memiliki hubungan khusus. Deng dan Jake kemudian menikah, tapi bercerai setelah kurang dari tiga tahun bersama. Selama pernikahan itu Deng menjadi warganegara AS. (syarifudin)
Senin, 18 Juli 2011
Pengadilan Milan Tolak Komplain Pengacara Berlusconi
MILAN- Pengadilan di Milan, Prancis, menolak komplain yang diajukan tim pembela Perdana Menteri (PM) Italia Silvio Berlusconi dalam pengadilan kemarin. Berlusconi diadili dalam kasus penyuapan dan membayar gadis berusia 17 tahun untuk berhubungan seks.
Tim pengacara Berlusconi menyajikan 16 komplain awal dalam pengadilan kemarin, termasuk tantangan atas hak pengadilan memeriksa kasus tersebut. Proses pengadilan terhadap Berlusconi telah dimulai sejak 6 April silam.
“Terkait berbagai dakwaan itu, pengadilan menganggap pihak kami kompeten,” papar keputusan pengadilan kemarin.
Berlusconi dituduh membayar untuk melakukan hubungan seks dengan Karima El Mahroug, gadis keturunan Morokko yang dieknal dengan julukan “Ruby si Pencuri Hati” saat wanita itu berusia 17 tahun dalam serangkaian pesta makan malam yang diadakan di villa pribadi PM di Italia utara.
PM Italia itu juga dituduh menyalahgunakan kekuasaannya dengan membebaskan Karima dari tahanan polisi saat gadis itu ditahan pada Mei 2010 atas tuduhan mencuri. Tindakan Berlusconi itu dianggap jaksa penuntut sebagai upaya untuk menyembunyikan kejahatan seks yang dilakukan PM Italia tersebut.
Tim pengacara Berlusconi berargumen, tuduhan prostitusi seharusnya diperiksa oleh sebuah pengadilan di Monza, yang terdekat dengan kediaman mewah PM Italia di Arcore, luar wilayah Milan, tempat tuduhan kejahatan itu terjadi.
Pengacara Berlusconi juga menantang otoritas pengadilan Milan untuk menggelar semua proses pengadilan. Mereka mengatakan, tuduhan penyalahgunaan kekuasaannya seharusnya dipertimbangkan oleh satu pengadilan khusus PM.
Pengadilan Milan kemarin memutuskan, pengadilan tidak harus digelar oleh pengadilan khusus PM karena Berlusconi tidak bertindak dalam perannya sebagai PM saat dia menghubungi polisi, tapi hanya menyalahgunakan kekuasaan politiknya. Pengadilan Milan juga menolak permintaan tim pembela Berlusconi untuk memindah proses pengadilan ke Monza.
PM berusia 74 tahun yang menjadi terdakwa dalam tiga kali pengadilan dan berjuang mempertahankan popularitasnya itu tidak hadir di pengadilan kemarin untuk mendengarkan putusan hakim. Dia menghadapi ancaman penjara 12 tahun jika terbukti menyalahgunakan kekuasaannya.
Berlusconi juga menghadapi tuduhan menyuap mantan pengacaranya dari Inggris, David Mills, untuk memberikan kesaksian palsu di pengadilan. Berlusconi dituduh menyuap Mills sebesar USD600.000.
Selain itu, Berlusconi juga menghadapi tuduhan penggelapan pajak yang dilakukan kerajaan bisnis miliknya, Mediaset, dengan mendistribusikan berbagai kesepakatan tender. Dia juga diselidiki atas kasus penipuan dalam kasus keempat yang melibatkan perusahaannya yang lain, Mediatrade, yang belum juga diproses ke pengadilan.
Berlusconi berulang kali menyangkal berbagai tuduhan terhadapnya. Menurut Berlusconi, jaksa penuntut berupaya melakukan serangan personal terhadapnya.
Berlusconi memang tidak pernah luput dari incaran investigator. Pengusaha kaya sekaligus politisi itu telah diinvestigasi sejak dia memasuki dunia politik pada awal 1990-an. (syarifudin)
Tim pengacara Berlusconi menyajikan 16 komplain awal dalam pengadilan kemarin, termasuk tantangan atas hak pengadilan memeriksa kasus tersebut. Proses pengadilan terhadap Berlusconi telah dimulai sejak 6 April silam.
“Terkait berbagai dakwaan itu, pengadilan menganggap pihak kami kompeten,” papar keputusan pengadilan kemarin.
Berlusconi dituduh membayar untuk melakukan hubungan seks dengan Karima El Mahroug, gadis keturunan Morokko yang dieknal dengan julukan “Ruby si Pencuri Hati” saat wanita itu berusia 17 tahun dalam serangkaian pesta makan malam yang diadakan di villa pribadi PM di Italia utara.
PM Italia itu juga dituduh menyalahgunakan kekuasaannya dengan membebaskan Karima dari tahanan polisi saat gadis itu ditahan pada Mei 2010 atas tuduhan mencuri. Tindakan Berlusconi itu dianggap jaksa penuntut sebagai upaya untuk menyembunyikan kejahatan seks yang dilakukan PM Italia tersebut.
Tim pengacara Berlusconi berargumen, tuduhan prostitusi seharusnya diperiksa oleh sebuah pengadilan di Monza, yang terdekat dengan kediaman mewah PM Italia di Arcore, luar wilayah Milan, tempat tuduhan kejahatan itu terjadi.
Pengacara Berlusconi juga menantang otoritas pengadilan Milan untuk menggelar semua proses pengadilan. Mereka mengatakan, tuduhan penyalahgunaan kekuasaannya seharusnya dipertimbangkan oleh satu pengadilan khusus PM.
Pengadilan Milan kemarin memutuskan, pengadilan tidak harus digelar oleh pengadilan khusus PM karena Berlusconi tidak bertindak dalam perannya sebagai PM saat dia menghubungi polisi, tapi hanya menyalahgunakan kekuasaan politiknya. Pengadilan Milan juga menolak permintaan tim pembela Berlusconi untuk memindah proses pengadilan ke Monza.
PM berusia 74 tahun yang menjadi terdakwa dalam tiga kali pengadilan dan berjuang mempertahankan popularitasnya itu tidak hadir di pengadilan kemarin untuk mendengarkan putusan hakim. Dia menghadapi ancaman penjara 12 tahun jika terbukti menyalahgunakan kekuasaannya.
Berlusconi juga menghadapi tuduhan menyuap mantan pengacaranya dari Inggris, David Mills, untuk memberikan kesaksian palsu di pengadilan. Berlusconi dituduh menyuap Mills sebesar USD600.000.
Selain itu, Berlusconi juga menghadapi tuduhan penggelapan pajak yang dilakukan kerajaan bisnis miliknya, Mediaset, dengan mendistribusikan berbagai kesepakatan tender. Dia juga diselidiki atas kasus penipuan dalam kasus keempat yang melibatkan perusahaannya yang lain, Mediatrade, yang belum juga diproses ke pengadilan.
Berlusconi berulang kali menyangkal berbagai tuduhan terhadapnya. Menurut Berlusconi, jaksa penuntut berupaya melakukan serangan personal terhadapnya.
Berlusconi memang tidak pernah luput dari incaran investigator. Pengusaha kaya sekaligus politisi itu telah diinvestigasi sejak dia memasuki dunia politik pada awal 1990-an. (syarifudin)
Kepala Scotland Yard Mundur, Brooks Bebas Bersyarat
LONDON- Kepala kepolisian Scotland Yard atau Komisioner Polisi Metropolitan Paul Stephenson mengundurkan diri, terkait dugaan kaitannya dengan skandal penyadapan telepon oleh tabloid News of the World.
Pengunduran diri Stephenson pada Minggu (17/7) itu disusul pembebasan bersyarat mantan pemimpin News International Rebekah Brooks kemarin. Skandal ini pun semakin meningkatkan tekanan publik terhadap Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron.
“Saya telah mengambil keputusan ini sebagai konsekuensi atas spekulasi dan berbagai tuduhan terkait hubungan kepolisian Metropolitan dengan News International di tingkat tokoh-tokoh senior,” papar Stephenson dalam pernyataan di televisi.
PM Cameron menyebut kejadian ini merupakan peristiwa sangat menyedihkan baginya. “Saya harap dia (Stephenson) baik-baik saja di masa depan.”
Dalam pidato pengunduran dirinya, Stephenson menyinggung Cameron dan pemerinathannya, meski Menteri Dalam Negeri Inggris Theresa May menyatakan dia sangat menyesalkan pengunduran dirinya.
Stephenson dikaitkan dengan mentan wakil pemimpin redaksi News of the World Neil Wallis dalam sejumlah laporan media yang terbit Minggu (17/7). Media menyatakan, kepala polisi itu menerima liburan lima pekan di sebuah spa kesehatan mewah tempat Wallis menjadi seorang konsultan PR. Liburan itu dilakukan Stephenson pada awal tahun ini.
Saat ini kepolisian Inggris yang membuka lagi investigasi skandal penyadapan telepon pada Januari, enam tahun setelah kasus itu muncul, menghadapi berbagai pertanyaan tentang mengapa kepolisian menyewa Wallis sebagai penasehat, dua bulan setelah dia keluar dari tabloid yang telah ditutup pemiliknya tersebut. Wallis ditahan pada pekan lalu.
“Ijinkan saya menjelaskan, saya dan orang yang tahu saya mengetahui bahwa integritas saya lengkap seutuhnya,” papar Stephenson. “Saya berharap kami telah melakukan sesuatu yang berbeda, tapi saya tidak akan pernah melalaikan integritas pribadi saya.”
Cameron saat ini menghadapi berbagai pertanyaan tentang keputusannya mengundang mantan kepala medianya, Andy Coulson yang juga mantan pemimpin redaksi News of the World ke kediamannya pada Maret, dua bulan setelah Coulson mundur dari posisinya di Downing Street.
Cameron mempekerjakan Coulson yang ditahan dan dibebaskan bersyarat oleh polisi awal bulan ini, setelah mantan pemimpin redaksi itu mundur dari News of the World terkait skandal tersebut.
Stephenson menyoroti keputusan Cameron tersebut saat membela keputusannya mempekerjakan Wallis. “Tidak seperti Coulson, Wallis tidak mundur dari News of the World, berdasarkan pengetahuan saya, atau pun terkait dengan investigasi penyadapan telepon sebelumnya,” papar Stephenson.
Skandal penyadapan telepon oleh News of the World itu terungkap ketika dua orang yang divonis pengadilan terkait kasus tersebut pada 2006. Namun skandal itu belum meledak hingga 4 Juli silam, saat terungkap bahwa salah satu korban penyadapan telepon itu ialah seorang remaja bernama Milly Dowler yang tewas terbunuh.
Brooks yang menjadi salah satu orang kepercayaan Rupert Murdoch, merupakan pemimpin redaksi News of the World saat sejumlah pesan suratsuara Dowler disadap dan dihapus. Juru bicara Brooks, David Wilson, membenarkan penahanan kliennya pada Minggu (17/7). Menurut Wilson, penahanan Brooks terjadi setelah dia menghadiri janji pertemuan di seubah kantor polisi London.
Tapi Brooks kemarin dibebaskan bersyarat. “Saya dapat mengonfirmasi bahwa dia (Brooks) telah dibebaskan awal petang ini dan telah dibebaskan bersyarat hingga Oktober,” papar Wilson.
Brooks mundur dari jabatannya sebagai pemimpin News International pada Jumat (15/7). News International merupakan sayap kerajaan media milik Murdoch di Inggris. Brooks ditahan pada Minggu (17/7) dan diperiksa selama 12 jam terkait tuduhan bahwa dia berkonspirasi untuk menyadap komunikasi dan tuduhan bahwa News of the World menyuap polisi untuk mendapatkan informasi rahasia.
Scotland Yard sebelumnya menjelaskan, Brooks ditahan terkait kasus korupsi dan penyadapan telepon. “Dia ditahan saat pertemuan di kantor polisi London atas kecurigaan berkonspirasi menyadap komunikasi, melanggar Akta Hukum Kriminal 1977 Pasal 1(1) dan kecurigaan atas tuduhan korupsi yang melanggar Akta Pencegahan Korupsi 1906 Pasal 1,” papar pihak kepolisian. (syarifudin)
Pengunduran diri Stephenson pada Minggu (17/7) itu disusul pembebasan bersyarat mantan pemimpin News International Rebekah Brooks kemarin. Skandal ini pun semakin meningkatkan tekanan publik terhadap Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron.
“Saya telah mengambil keputusan ini sebagai konsekuensi atas spekulasi dan berbagai tuduhan terkait hubungan kepolisian Metropolitan dengan News International di tingkat tokoh-tokoh senior,” papar Stephenson dalam pernyataan di televisi.
PM Cameron menyebut kejadian ini merupakan peristiwa sangat menyedihkan baginya. “Saya harap dia (Stephenson) baik-baik saja di masa depan.”
Dalam pidato pengunduran dirinya, Stephenson menyinggung Cameron dan pemerinathannya, meski Menteri Dalam Negeri Inggris Theresa May menyatakan dia sangat menyesalkan pengunduran dirinya.
Stephenson dikaitkan dengan mentan wakil pemimpin redaksi News of the World Neil Wallis dalam sejumlah laporan media yang terbit Minggu (17/7). Media menyatakan, kepala polisi itu menerima liburan lima pekan di sebuah spa kesehatan mewah tempat Wallis menjadi seorang konsultan PR. Liburan itu dilakukan Stephenson pada awal tahun ini.
Saat ini kepolisian Inggris yang membuka lagi investigasi skandal penyadapan telepon pada Januari, enam tahun setelah kasus itu muncul, menghadapi berbagai pertanyaan tentang mengapa kepolisian menyewa Wallis sebagai penasehat, dua bulan setelah dia keluar dari tabloid yang telah ditutup pemiliknya tersebut. Wallis ditahan pada pekan lalu.
“Ijinkan saya menjelaskan, saya dan orang yang tahu saya mengetahui bahwa integritas saya lengkap seutuhnya,” papar Stephenson. “Saya berharap kami telah melakukan sesuatu yang berbeda, tapi saya tidak akan pernah melalaikan integritas pribadi saya.”
Cameron saat ini menghadapi berbagai pertanyaan tentang keputusannya mengundang mantan kepala medianya, Andy Coulson yang juga mantan pemimpin redaksi News of the World ke kediamannya pada Maret, dua bulan setelah Coulson mundur dari posisinya di Downing Street.
Cameron mempekerjakan Coulson yang ditahan dan dibebaskan bersyarat oleh polisi awal bulan ini, setelah mantan pemimpin redaksi itu mundur dari News of the World terkait skandal tersebut.
Stephenson menyoroti keputusan Cameron tersebut saat membela keputusannya mempekerjakan Wallis. “Tidak seperti Coulson, Wallis tidak mundur dari News of the World, berdasarkan pengetahuan saya, atau pun terkait dengan investigasi penyadapan telepon sebelumnya,” papar Stephenson.
Skandal penyadapan telepon oleh News of the World itu terungkap ketika dua orang yang divonis pengadilan terkait kasus tersebut pada 2006. Namun skandal itu belum meledak hingga 4 Juli silam, saat terungkap bahwa salah satu korban penyadapan telepon itu ialah seorang remaja bernama Milly Dowler yang tewas terbunuh.
Brooks yang menjadi salah satu orang kepercayaan Rupert Murdoch, merupakan pemimpin redaksi News of the World saat sejumlah pesan suratsuara Dowler disadap dan dihapus. Juru bicara Brooks, David Wilson, membenarkan penahanan kliennya pada Minggu (17/7). Menurut Wilson, penahanan Brooks terjadi setelah dia menghadiri janji pertemuan di seubah kantor polisi London.
Tapi Brooks kemarin dibebaskan bersyarat. “Saya dapat mengonfirmasi bahwa dia (Brooks) telah dibebaskan awal petang ini dan telah dibebaskan bersyarat hingga Oktober,” papar Wilson.
Brooks mundur dari jabatannya sebagai pemimpin News International pada Jumat (15/7). News International merupakan sayap kerajaan media milik Murdoch di Inggris. Brooks ditahan pada Minggu (17/7) dan diperiksa selama 12 jam terkait tuduhan bahwa dia berkonspirasi untuk menyadap komunikasi dan tuduhan bahwa News of the World menyuap polisi untuk mendapatkan informasi rahasia.
Scotland Yard sebelumnya menjelaskan, Brooks ditahan terkait kasus korupsi dan penyadapan telepon. “Dia ditahan saat pertemuan di kantor polisi London atas kecurigaan berkonspirasi menyadap komunikasi, melanggar Akta Hukum Kriminal 1977 Pasal 1(1) dan kecurigaan atas tuduhan korupsi yang melanggar Akta Pencegahan Korupsi 1906 Pasal 1,” papar pihak kepolisian. (syarifudin)
Jumat, 15 Juli 2011
FBI Selidiki Skandal Penyadapan di AS
NEW YORK- FBI kemarin menggelar penyelidikan awal untuk mengetahui apakah skandal penyadapan oleh kerajaan media Rupert Murdoch juga mencapai Negeri Paman Sam.
Penyelidikan itu digelar setelah FBI mendapat tekanan dari anggota parlemen Amerika Serikat (AS). News International, perusahaan Inggris yang menjadi pusat skandal penyadapan para korban pembunuhan dan penyuapan petugas polisi, merupakan anak perusahaan News Corporation milik Murdoch yang berbasis di New York.
Selama beberapa hari, para anggota parlemen AS mendesak penyelidikan setelah muncul laporan bahwa pegawai News Corp berusaha mendapat akses rekaman telepon korban-korban serangan 11 September 2001.
“Kami menyadari berbagai tuduhan itu dan kami berupaya mengetahuinya,” ujar juru bicara FBI di New York yang berspesialisasi untuk unit ejahatan kerah putih dan cybercrime.
Sumber lain menjelaskan, “Untuk tuduhan terkait korban 9/11, penyelidikan akan digelar di New York.”
Juru bicara Departemen Kehakiman AS hanya mengatakan, “Departemen kami tidak berkomentar khusus tentang berbagai investigasi, saat kami melihat bukti kesalahan, kami mengambil langkah yang diperlukan.”
Kepala Komite Keamanan Dalam Negeri DPR (House) Peter King dari Partai Republik telah mengirim surat pada Direktur FBI Robert Mueller untuk mendesaknya menyelidiki berbagai kemungkinan tuduhan terhadap News Corp, terutama yang dilakukan di AS.
Senator Jay Rockefeller dan Barbara Boxer dari Partai Demokrat juga mendesak Jaksa Agung Eric Holder dan Mary Schapiro, kepala Komisi Bursa dan Sekuritas pengawas Wall Street, agar memeriksa jika ada undang-undang AS yang dilanggar kerajaan media Murdoch.
Sementara itu, Rebekah Brooks yang menjadi kepala eksekutif operasi surat kabar Inggris milik Murdoch, mengungdurkan diri kemarin. Brooks, 43, yang mantan editor tabloid terlaris Inggris, News of the World, mengatakan pada para pegawai bahwa dia merasa bertanggung jawab atas krisis yang terjadi.
“Saya menyerahkan pengunduran diri saya pada Rupert dan James Murdoch. Sementara ini menjadi subyek diskusi, saat ini pengunduran diri syaa telah diterima,” papar Brooks yang sudah menyerahkan pengunduran diri pekan lalu, menulisnya dalam pesan internal.
Brooks memulai karirnya sebagai seorang sekretaris di News of World pada usia 20 tahun, sebelum dia menjadi pemimpin redaksi pada 2000 hingga 2003. Dia kemudian menjadi pemimpin redaksi The Sun hingga 2009.
“Sebagai Kepala Eksekutif perusahaan, saya merasa sangat bertanggung jawab pada orang-orang yang tersakiti dan saya ingin menegaskan lagi penyesalan saya untuk apa yang kami tahu sekarang telah terjadi,” tulis Brooks. “Saya yakin hak dan tanggungjawab membawa kami melalui krisis. Selain itu, keinginan saya untuk tetap berada di jembatan telah menajdikan saya pusat perdebatan.”
Keputusan perempuan berambut berwarna merah api itu diambil setelah Murdoch akhirnya berbicara tentang krisis yang menimpa kerajaan medianya. Brooks akan diganti oleh Tom Mockridge, kepala eksekutif perusahaan penyiaran satelit Sky Italia. Mockridge memiliki tugas berat untuk memulihkan kepercayaan pembaca dan pemegang saham di berbagai surat kabar yang dimiliki Murdoch.
News International mengelola The Sun, surat kabar terbesar di Inggris, The Times dan Sunday Times. News International menutup tabloid terlaris di Inggris, News of the World yang berusia 168 tahun pada Minggu (10/7) untuk menyelamatkan upaya Murdoch mengambil alih perusahaan TV berbayar BskyB.
Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron memimpin seruan agar Brooks mundur dari jabatannya. Seruan itu ditengah kemarahan publik atas tuduhan bahwa News of the World menyadap voicemail Milly Dowler, seorang remaja perempuan yang terbunuh, dan para keluarga tentara yang tewas.
Sementara itu, Rupert Murdoch dan putranya James bersedia memberi keterangan pada parlemen Inggris. Murdoch menekankan pada para pemegang saham News Corp untuk tetap tenang. “Krisis akan diatasi dengan sangat baik dalam semua cara yang memungkinan,” papar Murdoch pada Wall Street Journal.
Pengusaha media berusia 80 tahun itu menjelaskan, kerusakan citra News Corp di Inggris akan dapat dipulihkan. Dia menjanjikan bahwa komite independen dapat menginvestigasi semua tuduhan. (syarifudin)
Penyelidikan itu digelar setelah FBI mendapat tekanan dari anggota parlemen Amerika Serikat (AS). News International, perusahaan Inggris yang menjadi pusat skandal penyadapan para korban pembunuhan dan penyuapan petugas polisi, merupakan anak perusahaan News Corporation milik Murdoch yang berbasis di New York.
Selama beberapa hari, para anggota parlemen AS mendesak penyelidikan setelah muncul laporan bahwa pegawai News Corp berusaha mendapat akses rekaman telepon korban-korban serangan 11 September 2001.
“Kami menyadari berbagai tuduhan itu dan kami berupaya mengetahuinya,” ujar juru bicara FBI di New York yang berspesialisasi untuk unit ejahatan kerah putih dan cybercrime.
Sumber lain menjelaskan, “Untuk tuduhan terkait korban 9/11, penyelidikan akan digelar di New York.”
Juru bicara Departemen Kehakiman AS hanya mengatakan, “Departemen kami tidak berkomentar khusus tentang berbagai investigasi, saat kami melihat bukti kesalahan, kami mengambil langkah yang diperlukan.”
Kepala Komite Keamanan Dalam Negeri DPR (House) Peter King dari Partai Republik telah mengirim surat pada Direktur FBI Robert Mueller untuk mendesaknya menyelidiki berbagai kemungkinan tuduhan terhadap News Corp, terutama yang dilakukan di AS.
Senator Jay Rockefeller dan Barbara Boxer dari Partai Demokrat juga mendesak Jaksa Agung Eric Holder dan Mary Schapiro, kepala Komisi Bursa dan Sekuritas pengawas Wall Street, agar memeriksa jika ada undang-undang AS yang dilanggar kerajaan media Murdoch.
Sementara itu, Rebekah Brooks yang menjadi kepala eksekutif operasi surat kabar Inggris milik Murdoch, mengungdurkan diri kemarin. Brooks, 43, yang mantan editor tabloid terlaris Inggris, News of the World, mengatakan pada para pegawai bahwa dia merasa bertanggung jawab atas krisis yang terjadi.
“Saya menyerahkan pengunduran diri saya pada Rupert dan James Murdoch. Sementara ini menjadi subyek diskusi, saat ini pengunduran diri syaa telah diterima,” papar Brooks yang sudah menyerahkan pengunduran diri pekan lalu, menulisnya dalam pesan internal.
Brooks memulai karirnya sebagai seorang sekretaris di News of World pada usia 20 tahun, sebelum dia menjadi pemimpin redaksi pada 2000 hingga 2003. Dia kemudian menjadi pemimpin redaksi The Sun hingga 2009.
“Sebagai Kepala Eksekutif perusahaan, saya merasa sangat bertanggung jawab pada orang-orang yang tersakiti dan saya ingin menegaskan lagi penyesalan saya untuk apa yang kami tahu sekarang telah terjadi,” tulis Brooks. “Saya yakin hak dan tanggungjawab membawa kami melalui krisis. Selain itu, keinginan saya untuk tetap berada di jembatan telah menajdikan saya pusat perdebatan.”
Keputusan perempuan berambut berwarna merah api itu diambil setelah Murdoch akhirnya berbicara tentang krisis yang menimpa kerajaan medianya. Brooks akan diganti oleh Tom Mockridge, kepala eksekutif perusahaan penyiaran satelit Sky Italia. Mockridge memiliki tugas berat untuk memulihkan kepercayaan pembaca dan pemegang saham di berbagai surat kabar yang dimiliki Murdoch.
News International mengelola The Sun, surat kabar terbesar di Inggris, The Times dan Sunday Times. News International menutup tabloid terlaris di Inggris, News of the World yang berusia 168 tahun pada Minggu (10/7) untuk menyelamatkan upaya Murdoch mengambil alih perusahaan TV berbayar BskyB.
Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron memimpin seruan agar Brooks mundur dari jabatannya. Seruan itu ditengah kemarahan publik atas tuduhan bahwa News of the World menyadap voicemail Milly Dowler, seorang remaja perempuan yang terbunuh, dan para keluarga tentara yang tewas.
Sementara itu, Rupert Murdoch dan putranya James bersedia memberi keterangan pada parlemen Inggris. Murdoch menekankan pada para pemegang saham News Corp untuk tetap tenang. “Krisis akan diatasi dengan sangat baik dalam semua cara yang memungkinan,” papar Murdoch pada Wall Street Journal.
Pengusaha media berusia 80 tahun itu menjelaskan, kerusakan citra News Corp di Inggris akan dapat dipulihkan. Dia menjanjikan bahwa komite independen dapat menginvestigasi semua tuduhan. (syarifudin)
Kamis, 14 Juli 2011
Parlemen AS Desak Penyelidikan Skandal Penyadapan
WASHINGTON- Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) mendesak penyelidikan resmi, termasuk investigasi FBI, untuk mengetahui apakah skandal penyadapan telepon yang dilakukan kerajaan media Rupert Murdoch mencapai Negeri Paman Sam.
Kepala Komite Keamanan Dalam Negeri DPR (House) AS Peter King dari Partai Republik, mendesak Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) Robert Mueller menyelidiki apakah pegawai News Corp menargetkan rekaman telepon para korban serangan 11 September 2001.
“Keluarga korban 9/11 sudah menderita, tapi malangnya mereka tetap harus menghadapi aktivitas penyadapan semacam itu. Kami akan terus mendukung mereka,” ungkap King dalam surat yang ditujukan pada Mueller. “Semua yang terbukti bersalah harus mendapatkan sanksi terberat berdasarkan hukum.” King juga mewakili satu distrik New York yang 150 warganya tewas dalam serangan 9/11.
Sebelumnya, Senator Jay Rockefeller dan Barbara Boxer dari Partai Demokrat mendesak Jaksa Agung AS Eric Holder dan Mary Schapiro, kepala Komisi Bursa dan Sekuritas yang mengawasi Wall Street, untuk menyelidiki apakah undang-undang AS telah dilanggar oleh kerajaan media Murdoch.
Para anggota parlemen yang berada dalam Komite Pekerjaan Umum, Lingkungan, dan Perdagangan Senat AS juga mengutip laporan bahwa pegawai Murdoch menargetkan telepon-telepon korban serangan 11/9.
“Laporan tuduhan terhadap News Corporation sangat serius, menunjukkan aktivitas ilegal dan melibatkan ribuan korban potensial,” kata para anggota parlemen dalam surat yang ditujukan pada Holder dan Schapiro. “Penting untuk memastikan tidak ada undang-undang AS yang dilanggar dan tidak ada warganegara AS yang menjadi korban.”
Mereka juga menekankan tuduhan bahwa pegawai News Corp milik Murdoch, telah menyuap polisi Inggris sebagai bagian dari skandal penyadapan. Anggota parlemen AS mengatakan, tindakan itu dapat melanggar undang-undang AS, Akta Praktek-praktek Korupsi Asing (FCPA). News Corp memiliki kantor pusat di AS.
Senator Robert Menendez dari Partai Demokrat menulis surat pada Holder secara terpisah, untuk mendesak penyelidikan atas tuduhan oleh seorang anggota parlemen Inggris bahwa pegawai Murdoch menyadap telepon-telepon para korban serangan 9/11 sepuluh tahun silam.
“Pemerintah AS harus memastikan bahwa para korban di AS tidak menjadi subjek aksi-aksi ilegal dan tidak berbudi oleh surat kabar-surat kabar yang hendak mengeksploitasi tragedi seseorang demi keuntungan,” ujar Menendez.
Senator Frank Lautenberg dari Demokrat juga menulis pada Holder dan Schapiro agar mendorong investigasi. “Investigasi selanjutnya mungkin mengungkap bahwa laporan saat ini hanya goresan permukaan masalah di News Corporation,” tuturnya.
Juru bicara Gedung Putih Jay Carney menyatakan, “Isu ini tidak ada dalam radar kami meski kami menyadarinya.”
Tapi Rockefeller, mantan ketua komite intelijen Senat AS menjelaskan pada wartawan, investigasi akan menyeret para kriminal. “Ini akan menjadi isu besar,” tegasnya. Rockefeller mendorong semua lembaga terkait dalam pemerintahan AS menyelidiki tuduhan penyadapan oleh kerajaan media Murdoch.
Sementara itu, anggota parlemen Inggris kemarin menggelar rapat untuk memutuskan apakah mereka akan memanggil kepala eksekutif News International Rebekah Brooks untuk dimintai keterangan tentang skandal penyadapan telepon tersebut.
Komite media parlemen Inggris juga ingin meminta keterangan dari Rupert Murdoch dan James Murdoch, tapi mereka tidak dapat memaksa keduanya untuk hadir di parlemen karena mereka bukan warganegara Inggris.
Rupert Murdoch telah menutup tabloid terbesar di Inggris, News of the World, setelah terungkap skandal penyadapan telepon. Dia juga mencabut tawarannya untuk mengontrol perusahaan penyiaran satelit BskyB.
Sementara itu, seorang pria berusia 60 tahun ditahan terkait kasus penyadapan telepon tersebut. BBC melaporkan, pria itu bernama Neil Wallis, matnan redaktur pelaksana News of the World. Wallis ditahan oleh aparat kemarin pagi dan telah diinterogasi di sebuah kantor polisi di barat London atas tuduhan konspirasi menyadap komunikasi. (syarifudin)
Kepala Komite Keamanan Dalam Negeri DPR (House) AS Peter King dari Partai Republik, mendesak Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) Robert Mueller menyelidiki apakah pegawai News Corp menargetkan rekaman telepon para korban serangan 11 September 2001.
“Keluarga korban 9/11 sudah menderita, tapi malangnya mereka tetap harus menghadapi aktivitas penyadapan semacam itu. Kami akan terus mendukung mereka,” ungkap King dalam surat yang ditujukan pada Mueller. “Semua yang terbukti bersalah harus mendapatkan sanksi terberat berdasarkan hukum.” King juga mewakili satu distrik New York yang 150 warganya tewas dalam serangan 9/11.
Sebelumnya, Senator Jay Rockefeller dan Barbara Boxer dari Partai Demokrat mendesak Jaksa Agung AS Eric Holder dan Mary Schapiro, kepala Komisi Bursa dan Sekuritas yang mengawasi Wall Street, untuk menyelidiki apakah undang-undang AS telah dilanggar oleh kerajaan media Murdoch.
Para anggota parlemen yang berada dalam Komite Pekerjaan Umum, Lingkungan, dan Perdagangan Senat AS juga mengutip laporan bahwa pegawai Murdoch menargetkan telepon-telepon korban serangan 11/9.
“Laporan tuduhan terhadap News Corporation sangat serius, menunjukkan aktivitas ilegal dan melibatkan ribuan korban potensial,” kata para anggota parlemen dalam surat yang ditujukan pada Holder dan Schapiro. “Penting untuk memastikan tidak ada undang-undang AS yang dilanggar dan tidak ada warganegara AS yang menjadi korban.”
Mereka juga menekankan tuduhan bahwa pegawai News Corp milik Murdoch, telah menyuap polisi Inggris sebagai bagian dari skandal penyadapan. Anggota parlemen AS mengatakan, tindakan itu dapat melanggar undang-undang AS, Akta Praktek-praktek Korupsi Asing (FCPA). News Corp memiliki kantor pusat di AS.
Senator Robert Menendez dari Partai Demokrat menulis surat pada Holder secara terpisah, untuk mendesak penyelidikan atas tuduhan oleh seorang anggota parlemen Inggris bahwa pegawai Murdoch menyadap telepon-telepon para korban serangan 9/11 sepuluh tahun silam.
“Pemerintah AS harus memastikan bahwa para korban di AS tidak menjadi subjek aksi-aksi ilegal dan tidak berbudi oleh surat kabar-surat kabar yang hendak mengeksploitasi tragedi seseorang demi keuntungan,” ujar Menendez.
Senator Frank Lautenberg dari Demokrat juga menulis pada Holder dan Schapiro agar mendorong investigasi. “Investigasi selanjutnya mungkin mengungkap bahwa laporan saat ini hanya goresan permukaan masalah di News Corporation,” tuturnya.
Juru bicara Gedung Putih Jay Carney menyatakan, “Isu ini tidak ada dalam radar kami meski kami menyadarinya.”
Tapi Rockefeller, mantan ketua komite intelijen Senat AS menjelaskan pada wartawan, investigasi akan menyeret para kriminal. “Ini akan menjadi isu besar,” tegasnya. Rockefeller mendorong semua lembaga terkait dalam pemerintahan AS menyelidiki tuduhan penyadapan oleh kerajaan media Murdoch.
Sementara itu, anggota parlemen Inggris kemarin menggelar rapat untuk memutuskan apakah mereka akan memanggil kepala eksekutif News International Rebekah Brooks untuk dimintai keterangan tentang skandal penyadapan telepon tersebut.
Komite media parlemen Inggris juga ingin meminta keterangan dari Rupert Murdoch dan James Murdoch, tapi mereka tidak dapat memaksa keduanya untuk hadir di parlemen karena mereka bukan warganegara Inggris.
Rupert Murdoch telah menutup tabloid terbesar di Inggris, News of the World, setelah terungkap skandal penyadapan telepon. Dia juga mencabut tawarannya untuk mengontrol perusahaan penyiaran satelit BskyB.
Sementara itu, seorang pria berusia 60 tahun ditahan terkait kasus penyadapan telepon tersebut. BBC melaporkan, pria itu bernama Neil Wallis, matnan redaktur pelaksana News of the World. Wallis ditahan oleh aparat kemarin pagi dan telah diinterogasi di sebuah kantor polisi di barat London atas tuduhan konspirasi menyadap komunikasi. (syarifudin)
Rabu, 13 Juli 2011
Pesawat Israel Bom Gaza, Perempuan Terluka
YERUSALEM- Pesawat tempur Israel membombardir dua lokasi di Gaza kemarin, melukai seorang perempuan. Serangan itu dilakukan setelah pejuang Palestina menembakkan tiga roket ke wilayah selatan Israel.
Sumber medis Palestina menyatakan, seorang wanita terluka ringan akibat serangan udara Israel di timur Gaza City. Perempuan itu lantas dibawa ke dekat rumah sakit Shifa.
“Pesawat kami menargetkan dua lokasi pembuatan senjata di utara Jalur Gaza. Serangan langsung itu dikonfirmasi dan ledakan kedua diidentifikasi,” papar militer rezim Zionis dalam pernyataannya.
Militer Israel menyatakan, pada Selasa malam (12/7), tiga roket ditembakkan ke selatan Israel dari Gaza. Tidak satu pun serangan roket itu yang mengakibatkan korban, hanya terjadi kerusakan kecil di sebuah rumah.
Roket yang ditembakan dari Gaza ke Israel sudah semakin berkurang dalam beberapa bulan terakhir. Tercatat hanya ada dua roket yang ditembakkan dari wilayah pantai sejak April silam.
Ketegangan di kawasan itu meningkat setelah sebuah roket yang ditembakkan dari Gaza mengenai sebuah bus sekolah Israel hingga menewaskan seorang remaja. Rezim Zionis merespon dengan melakukan serangkaian serangan udara yang menewaskan sedikitnya 19 warga Palestina. Ini merupakan kekerasan paling mematikan sejak Israel melancarkan 22 hari agresi di Gaza pada 2008-2009 yang menewaskan sedikitnya 1400 warga Palestina.
Kekerasan yang dilancarkan Israel ini dikhawatirkan memicu baku tembak selanjutnya. Tapi pada 10 April silam, pemerintahan Hamas di Jalur Gaza mendeklarasikan kembali ke perdamaian yang mengakhiri Operasi Cast Lead pada Januari 2009.
Sementara itu seorang pria Palestina tewas kemarin dalam serangan militer Israel di sebuah kamp pengungsi Tepi Barat. Militer Israel berdalih, tentara mereka menembak seorang pria yang mencoba melarikan diri dari penangkapan di kamp el-Fara bagian utara Nablus.
Tapi seorang saksi mata mengatakan, penduduk melempari tentara Israel dengan batu. Namun tentara Zionis membalas dengan menembakkan peluru tajam hingga menewaskan mahasiswa universitas bernama Ibrahim Sarhan, 21.
“Putra saya ditembak setelah salat subuh di sebuah masjid dan tewas karena tidak ada ambulance yang diijinkan Israel untuk membawanya,” ujar ayah Ibrahim, Omar Sarhan.
Petugas medis Palestina menambahkan, “Pemuda 21 tahun itu ditembak dua kali, setiap tembakan mengenai paha kakinya. Dia meninggal saat tiba di rumah sakit.”
Menurut militer Israel, penyerbuan saat subuh merupakan bagian aktivitas rutin tentara Zionis di kamp pengungsi. “Seorang warga Palestina mencoba menghindari penangkapan, saat tentara mulai prosedur penagnkapan, dan lagnsung menembak bagian bawah tubuhnya,” papar seorang juru bicara militer Zionis.
Tujuh warga Palestina ditangkap selama penyerbuan Israel. “Sebuah bahan peledak dilemparkan ke arah tentara Israel selama operasi. Tidak ada tentara yang terluka,” kata militer Zionis.
Sementara itu, roket kembali menerjang wilayah selatan Israel kemarin pagi. Tapi tidak ada korban terluka. (syarifudin)
Sumber medis Palestina menyatakan, seorang wanita terluka ringan akibat serangan udara Israel di timur Gaza City. Perempuan itu lantas dibawa ke dekat rumah sakit Shifa.
“Pesawat kami menargetkan dua lokasi pembuatan senjata di utara Jalur Gaza. Serangan langsung itu dikonfirmasi dan ledakan kedua diidentifikasi,” papar militer rezim Zionis dalam pernyataannya.
Militer Israel menyatakan, pada Selasa malam (12/7), tiga roket ditembakkan ke selatan Israel dari Gaza. Tidak satu pun serangan roket itu yang mengakibatkan korban, hanya terjadi kerusakan kecil di sebuah rumah.
Roket yang ditembakan dari Gaza ke Israel sudah semakin berkurang dalam beberapa bulan terakhir. Tercatat hanya ada dua roket yang ditembakkan dari wilayah pantai sejak April silam.
Ketegangan di kawasan itu meningkat setelah sebuah roket yang ditembakkan dari Gaza mengenai sebuah bus sekolah Israel hingga menewaskan seorang remaja. Rezim Zionis merespon dengan melakukan serangkaian serangan udara yang menewaskan sedikitnya 19 warga Palestina. Ini merupakan kekerasan paling mematikan sejak Israel melancarkan 22 hari agresi di Gaza pada 2008-2009 yang menewaskan sedikitnya 1400 warga Palestina.
Kekerasan yang dilancarkan Israel ini dikhawatirkan memicu baku tembak selanjutnya. Tapi pada 10 April silam, pemerintahan Hamas di Jalur Gaza mendeklarasikan kembali ke perdamaian yang mengakhiri Operasi Cast Lead pada Januari 2009.
Sementara itu seorang pria Palestina tewas kemarin dalam serangan militer Israel di sebuah kamp pengungsi Tepi Barat. Militer Israel berdalih, tentara mereka menembak seorang pria yang mencoba melarikan diri dari penangkapan di kamp el-Fara bagian utara Nablus.
Tapi seorang saksi mata mengatakan, penduduk melempari tentara Israel dengan batu. Namun tentara Zionis membalas dengan menembakkan peluru tajam hingga menewaskan mahasiswa universitas bernama Ibrahim Sarhan, 21.
“Putra saya ditembak setelah salat subuh di sebuah masjid dan tewas karena tidak ada ambulance yang diijinkan Israel untuk membawanya,” ujar ayah Ibrahim, Omar Sarhan.
Petugas medis Palestina menambahkan, “Pemuda 21 tahun itu ditembak dua kali, setiap tembakan mengenai paha kakinya. Dia meninggal saat tiba di rumah sakit.”
Menurut militer Israel, penyerbuan saat subuh merupakan bagian aktivitas rutin tentara Zionis di kamp pengungsi. “Seorang warga Palestina mencoba menghindari penangkapan, saat tentara mulai prosedur penagnkapan, dan lagnsung menembak bagian bawah tubuhnya,” papar seorang juru bicara militer Zionis.
Tujuh warga Palestina ditangkap selama penyerbuan Israel. “Sebuah bahan peledak dilemparkan ke arah tentara Israel selama operasi. Tidak ada tentara yang terluka,” kata militer Zionis.
Sementara itu, roket kembali menerjang wilayah selatan Israel kemarin pagi. Tapi tidak ada korban terluka. (syarifudin)
Parlemen Inggris Panggil Murdoch
LONDON- Anggota parlemen Inggris memanggil Rupert Murdoch dan para eksekutif perusahaannya untuk ditanya tentang skandal penyadapan telepon, kemarin.
Pemanggilan itu bersamaan dengan tuduhan polisi bahwa sejumlah surat kabar milik Murdoch menghalangi investigasi mereka. Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Gordon Brown juga menambah tekanan terhadap kerajaan media Murdoch. Brown menuduh kelompok media Murdoch menyewa para penjahat untuk memperoleh berbagai dokumen pribadinya serta menggunakan beragam cara ilegal untuk mengulik berita tentang penyakit putranya.
Pemerintah Inggris menyatakan pihaknya akan mendukung mosi parlemen yang diajukan oposisi Partai Buruh untuk mendesak Murdoch membatalkan upaya kontroversial mengontrol perusahaan penyiaran satelit BskyB.
Murdoch terbang ke Inggris pada Minggu (10/7) untuk menangani masalah skandal tersebut. Pada Selasa (12/7), dia menggelar pertemuan dengan kepala eksekutif News International Rebekah Brooks yang menjadi pemimpin redaksi News of the World saat terjadi sejumlah penyadapan, dan beberapa petinggi kelompok medianya.
Pengusaha media itu bersedia menghadiri pemanggilan anggota parlemen Inggris tersebut. Dia, putranya, esekutif News Corp James Murdoch, dan Brooks akan hadir sebelum mereka menghadapi berbagai pertanyaan tentang penyadapan dan tuduhan bahwa surat kabar Murdoch membayar polisi untuk mendapat informasi.
“Kami akan bekerja sama dengan permintaan dari komite budaya, media, dan olah raga House of Commons untuk hadir pekan depan,” ungkap pernyataan News International.
Skandal penyadapan yang berlangsung bertahun-tahun itu membuat Murdoch menutup tabloid News of the World yang telah berusia 168 tahun pada pekan lalu. Secara tidak langsung, kasus tersebut membuat pemerintah Inggris mempertimbangkan ulang upaya News Corp menguasai saham mayoritas BskyB.
Tapi Murdoch bukan satu-satunya orang yang berada dalam tekanan. Para pejabat polisi senior juga dipanggil komite parlemen Inggris pada Selasa (12/7) untuk menjelaskan mengapa penyelidikan mereka terhadap News of the World pada 2006 gagal mengungkap semua skandal yang tercium sekarang.
Asisten Komisaris Scotland Yard John Yates yang memutuskan untuk tidak membuka lagi investigasi pada 2009 itu menyatakan penyesalan atas keputusannya dan meminta maaf pada para korban. Tapi Yates mengecam News International karena tidak menyerahkan bukti-bukti penting. “Bukti yang seharusnya kami miliki pada 2005-2006 dan pada 2009 hanya yang saat ini diberikan oleh News International. Perusahaan itu jelas mengecoh kami,” katanya.
Yates juga mengaku bahwa teleponnya juga disadap pada 2005 hingga 2006. Tapi dia menyangkal bahwa dia memutuskan untuk tidak membuka lagi penyelidikan polisi karena dia khawatir data pribadinya akan bocor di media massa.
Kepala komite parlemen Keith Vaz menyatakan dia mendapati Yates tidak meyakinkan.
Investigasi polisi yang baru dibuka pada Januari dan kini para petugas harus meneliti 11.000 dokumen yang disita dari detektif swasta Glen Mulcaire yang dipenjara pada 2007 sebagai hasil investigasi awal.
Peter Clarke, mantan deputi asisten komisaris polisi yang mengawasi penyelidikan awal juga menuduh News International memegang bukti-bukti. “Ini sebuah organisasi global besar dengan akses pada penasehat hukum terbaik, dalam pandangan saya berupaya menggagalkan investigasi polisi,” kata Clarke pada komite parlemen.
Clarke membela keputusannya untuk tidak menyelidiki lagi 11.000 dokumen saat itu dengan mengatakan bahwa saat itu terjadi pengeboman Juli 2005 di London sehingga operasi kontraterorisme menjadi prioritas aparat penegak hukum.
Sejumlah klaim mengatakan, dalam 11.000 dokumen itu terdapat berbagai tuduhan bahwa tabloid terlaris di Inggris itu menyadap voicemail seorang remaja yang terbunuh dan kerabat para tentara yang tewas. Pengungkapan skandal ini membuat publik Inggris marah.
Pemimpin Partai Buruh Ed Miliband mengatakan, skandal ini merupakan penghinaan terhadap keluarga gadis pelajar Milly Dowler yang terbunuh. Telepon Dowler diduga disadap saat Rebekah Brooks masih menjadi kepala eksekutif News International. (syarifudin)
Pemanggilan itu bersamaan dengan tuduhan polisi bahwa sejumlah surat kabar milik Murdoch menghalangi investigasi mereka. Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Gordon Brown juga menambah tekanan terhadap kerajaan media Murdoch. Brown menuduh kelompok media Murdoch menyewa para penjahat untuk memperoleh berbagai dokumen pribadinya serta menggunakan beragam cara ilegal untuk mengulik berita tentang penyakit putranya.
Pemerintah Inggris menyatakan pihaknya akan mendukung mosi parlemen yang diajukan oposisi Partai Buruh untuk mendesak Murdoch membatalkan upaya kontroversial mengontrol perusahaan penyiaran satelit BskyB.
Murdoch terbang ke Inggris pada Minggu (10/7) untuk menangani masalah skandal tersebut. Pada Selasa (12/7), dia menggelar pertemuan dengan kepala eksekutif News International Rebekah Brooks yang menjadi pemimpin redaksi News of the World saat terjadi sejumlah penyadapan, dan beberapa petinggi kelompok medianya.
Pengusaha media itu bersedia menghadiri pemanggilan anggota parlemen Inggris tersebut. Dia, putranya, esekutif News Corp James Murdoch, dan Brooks akan hadir sebelum mereka menghadapi berbagai pertanyaan tentang penyadapan dan tuduhan bahwa surat kabar Murdoch membayar polisi untuk mendapat informasi.
“Kami akan bekerja sama dengan permintaan dari komite budaya, media, dan olah raga House of Commons untuk hadir pekan depan,” ungkap pernyataan News International.
Skandal penyadapan yang berlangsung bertahun-tahun itu membuat Murdoch menutup tabloid News of the World yang telah berusia 168 tahun pada pekan lalu. Secara tidak langsung, kasus tersebut membuat pemerintah Inggris mempertimbangkan ulang upaya News Corp menguasai saham mayoritas BskyB.
Tapi Murdoch bukan satu-satunya orang yang berada dalam tekanan. Para pejabat polisi senior juga dipanggil komite parlemen Inggris pada Selasa (12/7) untuk menjelaskan mengapa penyelidikan mereka terhadap News of the World pada 2006 gagal mengungkap semua skandal yang tercium sekarang.
Asisten Komisaris Scotland Yard John Yates yang memutuskan untuk tidak membuka lagi investigasi pada 2009 itu menyatakan penyesalan atas keputusannya dan meminta maaf pada para korban. Tapi Yates mengecam News International karena tidak menyerahkan bukti-bukti penting. “Bukti yang seharusnya kami miliki pada 2005-2006 dan pada 2009 hanya yang saat ini diberikan oleh News International. Perusahaan itu jelas mengecoh kami,” katanya.
Yates juga mengaku bahwa teleponnya juga disadap pada 2005 hingga 2006. Tapi dia menyangkal bahwa dia memutuskan untuk tidak membuka lagi penyelidikan polisi karena dia khawatir data pribadinya akan bocor di media massa.
Kepala komite parlemen Keith Vaz menyatakan dia mendapati Yates tidak meyakinkan.
Investigasi polisi yang baru dibuka pada Januari dan kini para petugas harus meneliti 11.000 dokumen yang disita dari detektif swasta Glen Mulcaire yang dipenjara pada 2007 sebagai hasil investigasi awal.
Peter Clarke, mantan deputi asisten komisaris polisi yang mengawasi penyelidikan awal juga menuduh News International memegang bukti-bukti. “Ini sebuah organisasi global besar dengan akses pada penasehat hukum terbaik, dalam pandangan saya berupaya menggagalkan investigasi polisi,” kata Clarke pada komite parlemen.
Clarke membela keputusannya untuk tidak menyelidiki lagi 11.000 dokumen saat itu dengan mengatakan bahwa saat itu terjadi pengeboman Juli 2005 di London sehingga operasi kontraterorisme menjadi prioritas aparat penegak hukum.
Sejumlah klaim mengatakan, dalam 11.000 dokumen itu terdapat berbagai tuduhan bahwa tabloid terlaris di Inggris itu menyadap voicemail seorang remaja yang terbunuh dan kerabat para tentara yang tewas. Pengungkapan skandal ini membuat publik Inggris marah.
Pemimpin Partai Buruh Ed Miliband mengatakan, skandal ini merupakan penghinaan terhadap keluarga gadis pelajar Milly Dowler yang terbunuh. Telepon Dowler diduga disadap saat Rebekah Brooks masih menjadi kepala eksekutif News International. (syarifudin)
Selasa, 12 Juli 2011
Oknum Polisi Inggris Jual Informasi Kerajaan pada News of the World
LONDON- Tabloid News of the World dituduh membayar oknum petugas polisi kerajaan Inggris untuk mendapatkan informasi mendalam tentang Ratu Elizabeth II dan anggota keluarga kerajaan lainnya.
Laporan itu diungkap BBC dan media lain. Menurut beberapa media, penyelidikan internal di News International, sayap surat kabat Inggris milik Murdoch menemukan beberapa email, termasuk permintaan uang dari seorang reporter untuk membayar polisi di bagian perlindungan kerajaan.
“Polisi Metropolitan London yang memimpin penyelidikan tentang penyadapan telepon dan tuduhan korupsi di tabloid itu menyatakan bahwa laporan ini merupakan bagian dari kampanye untuk merusak investigasi,” papar laporan sejumlah media.
Scotland Yard yang menghadapi kritik atas cara mereka menanggani kasus penyadapan telepon, menyatakan kekhawatirannya atas terungkapnya informasi penyuapan terhadap petugas polisi tersebut. “Keyakinan kami mengapa informasi itu muncul di media hari ini ialah bagian dari kampanye untuk merusak investigasi terkait tuduhan penyuapan oleh jurnalis korup pada petugas polisi korup dan mengalihkan perhatian publik dari mana pun,” tutur pihak kepolisian dalam pernyataannya.
Saat dihubungi kantor berita AFP, Istana Buckingham menolak berkomentar tentang isu tersebut. Laporan terbaru ini muncul sehari setelah News of the World mencetak edisi terakhir pascakeputusan Murdoch menutup tabloid tersebut akibat berbagai skandal yang terungkap.
BBC melaporkan, salah satu email dari News of the World menunjukkan bahwa jurnalis Clive Goodman meminta uang pada pemimpin redaksi saat itu, Andy Coulson, untuk membeli daftar telepon rahasia keluarga kerajaan Inggris. Email itu menyatakan, seorang petugas polisi pelindung kerajaan meminta USD1.604 untuk informasi rahasia tersebut.
Surat kabar Evening Standard, London, melaporkan informasi itu juga termasuk tip-tip tentang gerakan dan aktivitas Ratu Inggris, suaminya Pangeran Philip dan staf kerajaan. Coulson dan Goodman sudah ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan pada Jumat (8/7).
Goodman dipenjara pada 2007 karena kasus penyadapan telepon, termasuk pada beberapa anggota keluarga kerajaan Inggris. Sedangkan Coulson mundur segera dari jabatannya setelah kasus itu, meski pun Coulsan menyangkal mengetahui semua praktek ilegal tersebut. Coulson sempat menjadi kepala media Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron, hingga dia mundur dari jabatan itu pada Januari silam.
Sementara itu, mantan PM Inggris Gordon Brown kemarin menuduh berbagai surat kabar dari kerajaan media Murdoch menggunakan “kriminal yang dikenal” untuk menguak informasi pribadinya.
Menurut Brown, dia meneteskan air mata setelah The Sun menerbitkan informasi kondisi putranya yang sakit pada 2006. Menurut Brown, Rebekah Brooks yang kini menjadi kepala eksekutif dan pemimpin redaksi News International, menelponnya untuk mengatakan bahwa mereka menerbitkan cerita tersebut.
“Saya pikir apa yang terjadi terlalu dini dalam pemerintahan kala itu, bahwa Sunday Times tampaknya mendapatkan akses ke catatan saya, mereka mendapat akses ke data-data legal saya,” ujar Brown pada BBC. “Tapi saya terkejut, saya benar-benar terkejut mengetahui bahwa ini terjadi karena jaringan mereka dengan para kriminal, kriminal yang melakukan aktivitas ini, disewa oleh para investigator yang bekerja sama dengan Sunday Times.”
Brown menuduh News International menggunakan orang yang mengenal para kriminal, orang yang tahu memiliki beberapa catatan kejahatan. “News International bekerja melalui jaringan yang mereka miliki dengan kriminal bawah tanah,” tuturnya.
Intervensi dramatis Brown itu berarti, skandal penyadapan telepon oleh News of the World kini meluas ke dua hingga tiga surat kabar lain dalam grup News International. Brown merupakan PM dari Partai Buruh pada 2007 hingga 2010 dan pernah menjadi menteri keuangan selama satu dekade.
Brown turut dimintai keterangan oleh pihak berwenang, tentang bagaimana The Sun pada 2006 dapat memperoleh informasi rinci bahwan putra bungsunya, Fraser, menderita cystic fibrosis.
“Saya tidak pernah mengatakan secara terbuka tentang kondisi Fraser. Dan tentu saya kami tetap ingin menjadikan informasi itu sebagai privasi dengan alasan apa pun,” kata Brown.
Saat ditanya apakah berita The Sun kala itu mempengaruhinya, Brown mengatakan, “Bercucur air mata. Putra Anda disiarkan di semua media. Sarah (istri Brown) dan saya sangat terpukul tentang itu, kami memikirkan masa depannya, kami memikirkan keluarga kami.”
Saat ditanya apakah Brooks menelponnya saat itu, Brown menjawab, “Kami diberitahu oleh The Sun dan Rebekah Wade (nama gadisnya) pada saat itu. Anda pun bertanya dari mana mereka mendapat informasi ini?”
“Mereka tentu punya penjelasannya sendiri, saya tidak dapat berpikir bagaimana kondisi medis seorang anak dapat diketahui publik tanpa ada dokter atau pun keluarga yang memberikan pernyataan,” kata Brown. (syarifudin)
Laporan itu diungkap BBC dan media lain. Menurut beberapa media, penyelidikan internal di News International, sayap surat kabat Inggris milik Murdoch menemukan beberapa email, termasuk permintaan uang dari seorang reporter untuk membayar polisi di bagian perlindungan kerajaan.
“Polisi Metropolitan London yang memimpin penyelidikan tentang penyadapan telepon dan tuduhan korupsi di tabloid itu menyatakan bahwa laporan ini merupakan bagian dari kampanye untuk merusak investigasi,” papar laporan sejumlah media.
Scotland Yard yang menghadapi kritik atas cara mereka menanggani kasus penyadapan telepon, menyatakan kekhawatirannya atas terungkapnya informasi penyuapan terhadap petugas polisi tersebut. “Keyakinan kami mengapa informasi itu muncul di media hari ini ialah bagian dari kampanye untuk merusak investigasi terkait tuduhan penyuapan oleh jurnalis korup pada petugas polisi korup dan mengalihkan perhatian publik dari mana pun,” tutur pihak kepolisian dalam pernyataannya.
Saat dihubungi kantor berita AFP, Istana Buckingham menolak berkomentar tentang isu tersebut. Laporan terbaru ini muncul sehari setelah News of the World mencetak edisi terakhir pascakeputusan Murdoch menutup tabloid tersebut akibat berbagai skandal yang terungkap.
BBC melaporkan, salah satu email dari News of the World menunjukkan bahwa jurnalis Clive Goodman meminta uang pada pemimpin redaksi saat itu, Andy Coulson, untuk membeli daftar telepon rahasia keluarga kerajaan Inggris. Email itu menyatakan, seorang petugas polisi pelindung kerajaan meminta USD1.604 untuk informasi rahasia tersebut.
Surat kabar Evening Standard, London, melaporkan informasi itu juga termasuk tip-tip tentang gerakan dan aktivitas Ratu Inggris, suaminya Pangeran Philip dan staf kerajaan. Coulson dan Goodman sudah ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan pada Jumat (8/7).
Goodman dipenjara pada 2007 karena kasus penyadapan telepon, termasuk pada beberapa anggota keluarga kerajaan Inggris. Sedangkan Coulson mundur segera dari jabatannya setelah kasus itu, meski pun Coulsan menyangkal mengetahui semua praktek ilegal tersebut. Coulson sempat menjadi kepala media Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron, hingga dia mundur dari jabatan itu pada Januari silam.
Sementara itu, mantan PM Inggris Gordon Brown kemarin menuduh berbagai surat kabar dari kerajaan media Murdoch menggunakan “kriminal yang dikenal” untuk menguak informasi pribadinya.
Menurut Brown, dia meneteskan air mata setelah The Sun menerbitkan informasi kondisi putranya yang sakit pada 2006. Menurut Brown, Rebekah Brooks yang kini menjadi kepala eksekutif dan pemimpin redaksi News International, menelponnya untuk mengatakan bahwa mereka menerbitkan cerita tersebut.
“Saya pikir apa yang terjadi terlalu dini dalam pemerintahan kala itu, bahwa Sunday Times tampaknya mendapatkan akses ke catatan saya, mereka mendapat akses ke data-data legal saya,” ujar Brown pada BBC. “Tapi saya terkejut, saya benar-benar terkejut mengetahui bahwa ini terjadi karena jaringan mereka dengan para kriminal, kriminal yang melakukan aktivitas ini, disewa oleh para investigator yang bekerja sama dengan Sunday Times.”
Brown menuduh News International menggunakan orang yang mengenal para kriminal, orang yang tahu memiliki beberapa catatan kejahatan. “News International bekerja melalui jaringan yang mereka miliki dengan kriminal bawah tanah,” tuturnya.
Intervensi dramatis Brown itu berarti, skandal penyadapan telepon oleh News of the World kini meluas ke dua hingga tiga surat kabar lain dalam grup News International. Brown merupakan PM dari Partai Buruh pada 2007 hingga 2010 dan pernah menjadi menteri keuangan selama satu dekade.
Brown turut dimintai keterangan oleh pihak berwenang, tentang bagaimana The Sun pada 2006 dapat memperoleh informasi rinci bahwan putra bungsunya, Fraser, menderita cystic fibrosis.
“Saya tidak pernah mengatakan secara terbuka tentang kondisi Fraser. Dan tentu saya kami tetap ingin menjadikan informasi itu sebagai privasi dengan alasan apa pun,” kata Brown.
Saat ditanya apakah berita The Sun kala itu mempengaruhinya, Brown mengatakan, “Bercucur air mata. Putra Anda disiarkan di semua media. Sarah (istri Brown) dan saya sangat terpukul tentang itu, kami memikirkan masa depannya, kami memikirkan keluarga kami.”
Saat ditanya apakah Brooks menelponnya saat itu, Brown menjawab, “Kami diberitahu oleh The Sun dan Rebekah Wade (nama gadisnya) pada saat itu. Anda pun bertanya dari mana mereka mendapat informasi ini?”
“Mereka tentu punya penjelasannya sendiri, saya tidak dapat berpikir bagaimana kondisi medis seorang anak dapat diketahui publik tanpa ada dokter atau pun keluarga yang memberikan pernyataan,” kata Brown. (syarifudin)
Langganan:
Postingan (Atom)