ANTARA TUJUAN REVOLUSI DAN RISIKO KONFLIK BARU: Dekrit Mursi Ancam Kroni Mubarak

Seorang demonstran melemparkan kembali gas air mata ke barisan polisi antihuru-hara di Kairo, kemarin. Polisi menembakkan gas air mata di jalanan menuju Lapangan Tahrir,  jantung gerakan revolusi yang menggulingkan Hosni Mubarak pada 2011 silam.

REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Presiden Mesir Muhammad Mursi menyulut kontroversi baru di tengah proses transisi politik yang belum berakhir dengan dekrit yang tampaknya bertujuan memberikan tameng hukum terhadap majelis penulis konstitusi baru Mesir.

Mursi memberikan perlindungan pada majelis tinggi parlemen yang didominasi partai-partai Islam yang beraliansi dengan Mursi. Dekrit itu juga memberikan kekuasaan baru pada presiden sehingga dia dapat memecat jaksa agung era rezim Husni Mubarak dan memilih jaksa agung baru.

Dekrit itu menegaskan bahwa semua keputusan yang diambil Mursi hingga pemilu parlemen baru mendatang, dibebaskan dari semua gugatan hukum. Mursi menegaskan bahwa langkah tersebut untuk melindungi revolusi. “Deklarasi ini bertujuan membersihkan institusi-institusi negara dan menghancurkan infrastruktur rezim lama,” ungkap juru bicara kepresidenan.

Pejabat senior Partai Keadilan dan Kebebasan, sayap politik Ikhawanul Muslimin, Gehad Haddad menyatakan bahwa keputusan Mursi diperlukan untuk menjamin revolusi mencapai tujuannya. Dia mengaku pemerintah tidak dapat mencari landasan hukum apapun, selain dekrit presiden, untuk mengadili para pejabat di kementerian dalam negeri yang bertanggung jawab atas pembunuhan yang terjadi selama revolusi.

Gehad Haddad mengakui bahwa investigasi sangat lemah dan banyak yang tidak dapat diseret ke pengadilan terkait kasus tewasnya ratusan orang saat revolusi menggulingkan Mubarak. Dia menganggap kubu sekuler seharusnya setuju pada keputusan tersebut. “Keputusan itu lahir dari kebutuhan, bukan pilihan,” tegasnya pada AFP.

Namun alasan ini tidak dapat diterima oleh oposisi Mesir yang masih kecewa akibat kekalahan mereka pada pemilu pertama pascarevolusi. Kelompok oposisi yang terdiri atas kubu sekuler dan liberal marah besar dengan dekrit presiden tersebut.

Sejumlah pengamat memperingatkan potensi konflik baru di negeri tersebut akibat dekrit itu. “Keputusan ini akan menciptakan perselisihan dalam politik Mesir dan lebih jauh lagi tidak akan menciptakan iklim yang baik bagi pemulihan pertumbuhan ekonomi,” ujar Mustapha Kamal Al-Sayyid, profesor ilmu politik di Universitas Kairo, dikutip kantor berita Reuters.

Momentum ini jelas tidak akan dibiarkan begitu saja berlalu oleh kubu oposisi yang tercerai-berai pasca pemilu lalu yang memenangkan partai-partai Islam, terutama kubu Ikhwanul Muslimin (IM). Oposisi segera menggalang dukungan dengan menyerukan demonstrasi yang akan diikuti jutaan orang.

Politisi liberal Mohamed ElBaradei menulis di akun Twitter-nya menyatakan, “Mursi telah merebut semua kekuasaan negara dan menunjukkan dirinya sebagai firaun baru Mesir.”

Ikhwanul Muslimin menegaskan bahwa langkah Mursi itu sesuai cita-cita revolusi dan didukung rakyat banyak. IM berupaya menetralisir seruan oposisi yang menentang dekrit presiden tersebut.

Dekrit itu dikeluarkan Mursi untuk membuang semua ketidakpastian yang terus membayangi proses penyusunan konstitusi baru. Apalagi sebelum dekrit itu muncul, badan penyusun konstitusi terus menghadapi tuntutan hukum yang mempertanyakan legalitasnya. Dengan kondisi itu, badan konstitusi tidak bisa bekerja maksimal. Karena itulah dekrit itu muncul untuk menegaskan kekuatan hukum bagi badan penyusun konstitusi.

Para pengkritik mengatakan, legitimasi badan penyusun konstitusi kian dipertanyakan dengan banyaknya anggota non-kubu Islam yang mengundurkan diri. Mereka komplain suara mereka tidak didengarkan.

Konstitusi merupakan elemen penting dalam transisi Mesir menuju demokrasi. Pemilu parlemen yang baru tidak akan digelar hingga konstitusi itu selesai disusun dan disahkan melalui referendum.

Dekrit itu juga memberikan tambahan waktu dua bulan pada badan penyusun konstitusi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Artinya, proses penyusunan konstitusi akan diperpanjang hingga Februari.

Sulut Konflik

Keluarnya dekrit tersebut dikecam kelompok sekuler dan liberal di Mesir. Mereka menganggap dekrit itu menunjukkan bahwa presiden merampok kekuasaan rakyat dan wewenang seluruh institusi di negara tersebut.

Adapun langkah untuk mengadili kembali para pejabat era Mubarak, akan sangat didukung oleh publik yang merasa keadilan belum tercipta hingga saat ini. Mubarak, 84, divonis penjara seumur hidup pada Juni lalu atas dakwaan gagal mencegah pembunuhan yang terjadi selama revolusi yang menggulingkannya pada 11 Februari 2011. Mubarak ditahan di rumah sakit penjara sejak vonisnya dibacakan pengadilan.

Para pengkritik mengatakan ada kesalahan proses dalam pengadilan Mubarak dan para pejabat pemerintahannya. Salah satu masalah itu adalah jaksa agung di era Mubarak tidak diganti.

Menanggapi tekanan publik ini, Mursi berupaya mengganti jaksa agung era Mubarak, Abdel Maguid Mahmoud, pada Oktober. Namun langkah itu gagal karena menuai protes dari para hakim yang menganggap presiden melampaui kekuasaannya dan mengancam independensi mereka.

Namun tekad Mursi memecat Abdel Maguid Mahmoud tidak pudar, hingga akhirnya keluarkan keputusan pemecatan itu pada Kamis (22/11). Mahmoud dan kelompok hakim-hakim berpengaruh menganggap pemecatan itu melanggar independensi yudisial karena undang-undang Mesir melindungi para pejabat yudisial seperti jaksa agung dari pemecatan oleh presiden.

Untuk meredam ketegangan atas pemecatan Mahmoud, Mursi meminta Mahmoud menjadi Duta Besar Mesir untuk Vatikan. Namun Mahmoud menolak. Mursi lantas memberi dirinya kekuasaan untuk memilih jaksa agung yang baru yakni Talat Abdullah. Acara pelantikannya disiarkan langsung televisi pemerintah Mesir.

Seusai pelantikan, Talat Abdullah berjanji bekerja sama dengan para koleganya di kantor kejaksaan untuk menegakkan keadilan dan memberantas penindasan. Pemerintah menyatakan, kantor kejaksaan baru akan didirikan untuk melindungi revolusi dan diisi oleh hakim-hakim yang akan mendapat kekuasaan untuk memerintahkan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti.

Direktur Human Rights Watch Mesir Heba Morayef memperingatkan bahwa negeri itu memerlukan reformasi yudisial dan kejaksaan merupakan peninggalan Mubarak. “Namun memberikan presiden kekuasaan mutlak dan kekebalan, bukan cara untuk melakukannya,” katanya.

Hassan Nafaa, dosen ilmu politik di Universitas Kairo menilai Mursi membangun dirinya sebagai monarkhi absolut. “Dia tidak berkonsultasi dengan lembaga apapun dari oposisi, sehingga dia mengambil semua keputusan ini sendiri, tanpa konsultasi apapun. Masalahnya bukan pada isi keputusan itu sendiri, tapi tentang cara itu dibuat,” ungkapnya pada Al Jazeera.

Nafaa menganggap keputusan Mursi menciptakan banyak masalah hukum yang secara total mengabaikan kekuasaan yudisial. “Ini situasi berbahaya bagi seluruh negeri. Ini sangat membingungkan karena kita tidak tahu apakah kita berada dalam deklarasi konstitusional, atau undang-undang, atau hanya level administratif. Kita memiliki semuanya dalam pernyataan sama,” paparnya.

Yang lebih berbahaya lagi, oposisi bisa menggunakan momen ini untuk menggalang upaya menggulingkan kekuasaan Mursi. Jika ini terjadi, maka bisa terbayang konflik horisontal antara pendukung dan penentang Mursi. Apabila konflik horisontal ini terjadi, akan bergelimpangan korban-korban baru setelah revolusi sebelumnya yang menewaskan 800 orang dan melukai 11.000 orang.

Bibit konflik horisontal ini tampak sejak Jumat (23/11) lalu, saat para pendukung Mursi berkumpul di depan istana kepresidenan di Kairo utara untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap dekrit tersebut. “Rakyat mendukung keputusan presiden,” teriak para pendukung Mursi.

Sementara, kubu liberal menuju Lapangan Tahrir setelah setelah Salat Jumat (23/11). Unjuk rasa kelompok liberal ini dipimpin langsung oleh politisi sekuler Mohamed ElBaradei, mantan kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Amr Mussa, mantan menteri luar negeri dan kepala Liga Arab.

Harian independen, Al-Masry Youm menulis berita di halaman depan berjudul “Mursi seorang diktator sementara.”

Juru bicara Komisioner Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Navi Pillay, Rupert Colville, menyatakan kekhawatirannya jika dekrit ini menyulut konflik baru di Mesir. “Kami sangat mengkhawatirkan kemungkinan dampak deklarasi ini terhadap HAM dan supremasi hukum di Mesir. Kami juga khawatir ini dapat memicu situasi yang sangat labil dalam beberapa hari mendatang, dimulai hari ini faktanya,” ungkapnya.

Colville tidak menjelaskan dengan rinci bagian mana saja yang harus dikhawatirkan dari dekrit ini. Namun dia mengungkapkan banyak aspek yang harus dipahami sehingga memerlukan waktu untuk menganalisanya secara penuh. (syarifudin)