SEOUL (SINDO)- Kim Jong-Il menjadi pria paling bahagia di Korea Utara (Korut) kemarin. Dia merayakan ulang tahunnya ke-69 dan menggelar festival meriah.
Berbagai acara digelar, mulai dari penampilan seni, pemutaran film, tarian renang harmoni dan festival Kimjongilia. Jalan-jalan pun didekorasi dengan lampion dan pesan-pesan harapan baik.
“Seluruh negeri diliputi kebahagiaan dan kebanggaan besar,” ungkap kantor berita Pyongyang pada Selasa (15/2) malam menjelang hari libur paling penting di negara komunis tersebut.
Pesawat diterbangkan untuk membagikan hadiah di delapan pulau di Laut Kuning, yang menjadi bagian dari pemberian tahunan berupa permen, permen karet, dan kue-kue untuk seluruh anak-anak.
“Musim semi datang lebih awal bagi Kim yang mengaku lahir di Gunung Paekdu, wilayah perbatasan dengan China. Sebuah lingkaran halo matahari muncul di Puncak Jong-Il di gunung tersebut.
Namun surat kabar internet, The Daily NK menulis, makanan yang biasa dikirimkan ternyata tidak ada di sedikitnya satu provinsi. Harian online tersebut mengutip satu sumber di provinsi North Hamkyung yang menjelaskan, pemerintah selalu menyediakan beras atau jagung yang sangat berharga di negara itu, selama lima hingga sepuluh hari sebelum ulang tahun Kim.
“Pada Selasa pagi (15/2), tidak ada makanan atau hadiah yang dibagikan, bahkan untuk pejabat di sana,” tulis Daily NK yang dikelola penentang rezim junta.
Sumber itu menjelaskan, para pekerja di pabrik senjata di provinsi itu mendapatkan makanan tambahan dan anak-anak mereka mendapat hadiah permen.
Kim saat ini sedang berjuang memulihkan krisis ekonomi dan menghadapi keterbatasan pangan, saat dia mempersiapkan penyerahan kekuasaan pada putra bungsunya Jong-Un. Meski kondisi kesehatan Kim semakin tidak pasti setelah serangan stroke pada Agusuts 2008, dia masih melakukan kunjungan lawatan ke pabrik-pabrik, pusat industri, dan unit-unit militer.
Sementara itu hubungan Korut dengan Korea Selatan (Korsel) masih membeku setelah keduanya terlibat insiden berdarah di perbatasan pada tahun lalu. Padahal Korsel merupakan salah satu penyuplai makanan terbesar ke Korut.
Korut juga menghadapi berbagai sanksi internasional yang diterapkan untuk mencegah pengembangan persenjataan nuklir dan rudal. Kendati demikian, China masih memberikan dukungan dan bantuan ekonomi pada Pyongyang.
Bulan lalu, Korut dilaporkan meminta Amerika Serikat (AS) untuk kembali mengirimkan bantuan makanan. Dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah memulai misi menuju Korut untuk mengetahui situasi krisis pangan yang dialami negara komunis itu setelah musim dingin yang sangat ekstrim dan kenaikan harga pangan global.
Misi PBB itu diluncurkan setelah kunjungan Program Pangan Dunia (WFP) dan Organisasi Pangan dan Agrikultur (FAO) pada tahun lalu. Lembaga PBB itu memperkirakan lima juta rakyat Korut akan menghadapi krisis pangan pada 2011.
Sejumlah aktivis Korsel pun turut merayakan ulang tahun Kim dengan menerbangkan puluhan ribu selebaran menggunakan balon-balon udara di perbatasan. (AFP/Rtr/syarifudin)
Rabu, 16 Februari 2011
Selasa, 15 Februari 2011
Revolusi Menjalar di Bahrain, Iran, dan Yaman
MANAMA (SINDO)- Gelombang revolusi terus menjalar di negara-negara Arab dan memunculkan korban-korban baru. Dua demonstran Bahrain tewas dalam bentrok melawan polisi, kemarin. Sedangkan di Iran, satu orang pengunjuk rasa juga tewas, dan di Yaman, beberapa orang terluka.
Di Bahrain, demonstran terus meningkatkan protes anti pemerintah dan kubu oposisi Syiah, Asosiasi Nasional Islam (INAA), melakukan walkout dari parlemen. INAA memiliki 18 kursi di parlemen dengan total 40 kursi.
“Keputusan ini diambil karena memburuknya keamanan dan cara brutal serta negatif yang diambil pemerintah dalam menghadapi demonstran, hingga dua orang tewas,” papar anggota parlemen oposisi Khalil al-Marzooq, kemarin.
Demonstran yang tewas ialah Fadel Salman Matrouk dan Msheymah Ali. “Matrouk tewas tertembak di depan sebuah rumah sakit, kemarin, saat para pelawat berkumpul untuk pemakaman Ali yang tewas karena terluka setelah bentrok dengan polisi di desa Diya, Manama, pada Senin (14/2),” kata Marzooq yang menyebut kedua orang itu sebagai martir.
“Rakyat Bahrain tidak kalah berani dibandingkan rakyat di negara lain,” ungkap Marzooq yang menuduh aparat keamanan membunuh dua demonstran dengan sengaja. “Kubu oposisi Syiah mendukung demonstrasi tapi tidak akan menyerukannya karena kami ingin dunia melihat bahwa yang membuat perubahan ialah pemuda Bahrain dan bukan partai politik mana pun.”
Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) Bahrain menyatakan, beberapa orang yang mengikuti pemakaman kemarin, bentrok dengan aparat keamanan yang sedang berpatroli hingga Matrouk tewas. “Investigasi sedang dilakukan untuk melihat situasi dalam kasus tersebut,” papar pernyataan Kemendagri Bahrain.
“Meninggalnya seorang demonstran pada Senin (14/2) itu akibat lukanya. Saat ini diselidiki apakah polisi menggunakan persenjataan secara berlebihan dalam membubarkan demonstran di desa Diya,” ungkap Kemendagri.
Berita tentang tewasnya dua demonstran yang fotonya dipampang di sebuah laman Facebook, mendorong unjuk rasa lebih besar saat pemakaman mereka. Protes anti pemerintah dipastikan semakin meluas.
Saksi mata menyatakan, unjuk rasa terjadi pada Senin (14/2) di berbagai desa mayoritas Syiah, mulai dari wilayah barat, timur, hingga utara ibu kota. Demonstrasi juga digelar di lapangan bersejarah Balad al-Qadim di pusat kota Manama. Jumlah demonstran jika ditotal mencapai ratusan orang.
“Tidak ada yang ditahan selama demonstrasi, tapi polisi di beberapa lokasi bentrok dengan pengunjuk rasa,” kata seorang petugas polisi.
Aparat keamanan dikerahkan di sepanjang jalan-jalan utama menuju Manama untuk mengantisipasi gelombang besar unjuk rasa yang terus diserukan melalui internet. Gejolak ini serupa dengan seruan online di penjuru dunia Arab.
Grup di Facebook yang menyerukan perlawanan anti pemerintah pada 14 Februari, menginspirasi demonstran yang menggulingkan rezim di Tunisia dan Mesir. Grup tersebut mendapatkan lebih dari 22.000 dukungan “likes” kemarin. Sebuah pesan di grup itu berbunyi, “Inilah peluang Anda untuk membuka jalan bagi reformasi politik dan sosial sesuai perubahan yang sedang terjadi di Timur Tengah.”
Seperti negara-negara Arab lainnya, pakar teknologi Bahrain menggunakan internet untuk menyerukan desakan rakyat agar pemerintah menciptakan pekerjaan bagi jumlah pengangguran yang semakin banyak, dan meningkatkan gaji.
Saat ini 25 aktivis Syiah menghadapi tuduhan terorisme dan diadili di Bahrain yang dipimpin keluarga Sunni Raja Hamad. Rezim di negara Teluk itu tetap memegang kekuasaan Perdana Menteri (PM) dan menteri-menteri penting.
Pada 1990-an, Bahrain yang menghadapi Iran di perairan Teluk itu dilanda kerusuhan yang dipimpin Syiah hingga mereda sejak reformasi 2001 yang memasukkan kubu Syiah di parlemen. Namun oposisi Syiah di parlemen menuduh pemerintah mencoba mengubah demografis penduduk Bahrain dengan menaturalisasi imigran Sunni.
Sementara itu, satu orang demonstran tewas saat mengikuti unjuk rasa anti pemerintah Iran di Teheran. Polisi anti huru hara Iran menembakkan gas air mata dan peluru cat untuk membubarkan demonstran anti pemerintah di Teheran pada Senin (14/2).
Kantor berita Fars mengutip pernyataan deputi kepala polisi Iran Ahmad Reza Radan yang menuduh bekas kelompok pemberontak yang dilarang, Rakyat Mujahidin Iran (PMOI), sebagai pelaku penembakan yang menewaskan seorang demonstran dan melukai sembilan aparat keamanan.
Sedangkan beberapa laman oposisi menyatakan, pria yang mengendarai sepeda motor menembak pengunjuk rasa. Laman pemimpin oposisi Iran Mir Hossein Mousavi, kaleme.com, mengungkapkan, berdasarkan beberapa laporan, ratusan demonstran ditahan di Teheran. Belum ada konfirmasi resmi tentang laporan tersebut.
Demonstrasi anti pemerintah ini merupakan yang pertama kali digelar di Iran sejak 11 Februari 2010. Pemerintah masih melarang segala bentuk pawai dan unjuk rasa.
Laman oposisi Rahesabz.net menyatakan, bentrok terjadi dekat Tehran University dan di jalan yang menghubungkan Lapangan Azadi dengan Lapangan Enghelab. “Polisi menembakkan gas air mata pada demonstran yang meneriakkan “Ya Hossein, Mir Hossein”, slogan pendukung Mousavi pada 2009.
Rahesabz.net juga melaporkan seruan melawan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Demonstran meneriakkan, “Ben Ali, Mubarak, kini giliran Syed Ali!” seruan itu merujuk pada revolusi yang menggulingkan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali dan Presiden Mesir Hosni Mubarak.
Sejumlah laman internet dan saksi mata menyatakan, ribuan pendukung oposisi turun di jalanan Teheran untuk mendukung revolusi Arab, meski dijaga ketat oleh polisi. “Layanan telepon seluler dan aliran listrik terputus di beberapa tempat lokasi unjuk rasa,” papar saksi mata.
Aparat keamanan awalnya mengepung rumah Mousavi untuk mencegahnya ikut unjuk rasa. Sedangkan pemimpin oposisi Iran lainnya, Mehdi Karroubi, masih dalam tahanan rumah secara de facto, berdasarkan keterangan laman miliknya, Sahamnews.org.
“Rumah mantan presiden kubu reformis yang mendukung oposisi, Mohammad Khatami, juga dijaga ketat,” ungkap Rahesabz.net.
Inggris dan Amerika Serikat (AS) mendesak pemerintah Iran menahan diri dalam menghadapi pengunjuk rasa. Menteri Luar Negeri (menlu) AS Hillary Clinton memberikan dukungan terhadap demonstran dan menyeru Iran untuk mengikuti contoh Mesir.
“Kami harap oposisi dan rakyat pemberani di jalanan penjuru kota-kota di Iran memiliki peluang sama seperti yang mereka saksikan di Mesir pada pekan lalu,” kata Hillary saat menuju Kongres AS.
Menlu Inggris William Hague menyatakan, “Presiden Iran Ahmadinejad Jumat lalu (11/2) mengatakan pada rakyat Mesir bahwa mereka memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang negara mereka. Saya serukan otoritas Iran untuk mengijinkan rakyat mereka hak yang sama dan memastikan aparat keamanan menahan diri.”
Sementara itu, demonstran anti dan pendukung pemerintah Yaman bentrok di Sanaa, kemarin. Sedikitnya tiga orang terluka dalam bentrok tersebut.
“Para pendukung rezim dibantu polisi berpakaian preman yang menggunakan pistol listrik dikerahkan untuk melawan 3.000 demonstran anti pemerintah yang sebagian besar mahasiswa,” papar saksi mata.
Para demonstran itu berangkat dari Universitas Sanaa untuk menggelar unjuk rasa selama empat hari berturut-turut, kemarin. Mereka mendesak Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang berkuasa 32 tahun untuk mengundurkan diri. “Rakyat ingin menggulingkan rezim,” teriak demonstran, mengulangi slogan yang digunakan para pengunjuk rasa di Mesir yang berhasil menurunkan Presiden Hosni Mubarak di hari unjuk rasa ke-18.
Saat mereka mendekati istana kepresidenan Saleh, pendukung partai berkuasa Kongres Rakyat Umum (GPC) yang bersenjata tongkat dan batu, bentrok dengan demonstran anti pemerintah. “Sedikitnya tiga demonstran terluka,” papar koresponden kantor berita AFP.
“Polisi dengan pistol listrik bergabung bersama pendukung Saleh,” kata sejumlah demonstran anti pemerintah. Kelompok hak asasi internasional mengecam kekerasan yang dilakukan polisi Yaman.
Pada Senin (14/2), bentrok juga terjadi di pusat Sanaa saat demonstran yang sebagian besar mahasiswa dan pengacara, melawan polisi dan pendukung Saleh. Bentrok juga terjadi di kota Taez, selatan Sanaa, hingga delapan orang terluka. (AFP/Rtr/syarifudin)
Di Bahrain, demonstran terus meningkatkan protes anti pemerintah dan kubu oposisi Syiah, Asosiasi Nasional Islam (INAA), melakukan walkout dari parlemen. INAA memiliki 18 kursi di parlemen dengan total 40 kursi.
“Keputusan ini diambil karena memburuknya keamanan dan cara brutal serta negatif yang diambil pemerintah dalam menghadapi demonstran, hingga dua orang tewas,” papar anggota parlemen oposisi Khalil al-Marzooq, kemarin.
Demonstran yang tewas ialah Fadel Salman Matrouk dan Msheymah Ali. “Matrouk tewas tertembak di depan sebuah rumah sakit, kemarin, saat para pelawat berkumpul untuk pemakaman Ali yang tewas karena terluka setelah bentrok dengan polisi di desa Diya, Manama, pada Senin (14/2),” kata Marzooq yang menyebut kedua orang itu sebagai martir.
“Rakyat Bahrain tidak kalah berani dibandingkan rakyat di negara lain,” ungkap Marzooq yang menuduh aparat keamanan membunuh dua demonstran dengan sengaja. “Kubu oposisi Syiah mendukung demonstrasi tapi tidak akan menyerukannya karena kami ingin dunia melihat bahwa yang membuat perubahan ialah pemuda Bahrain dan bukan partai politik mana pun.”
Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) Bahrain menyatakan, beberapa orang yang mengikuti pemakaman kemarin, bentrok dengan aparat keamanan yang sedang berpatroli hingga Matrouk tewas. “Investigasi sedang dilakukan untuk melihat situasi dalam kasus tersebut,” papar pernyataan Kemendagri Bahrain.
“Meninggalnya seorang demonstran pada Senin (14/2) itu akibat lukanya. Saat ini diselidiki apakah polisi menggunakan persenjataan secara berlebihan dalam membubarkan demonstran di desa Diya,” ungkap Kemendagri.
Berita tentang tewasnya dua demonstran yang fotonya dipampang di sebuah laman Facebook, mendorong unjuk rasa lebih besar saat pemakaman mereka. Protes anti pemerintah dipastikan semakin meluas.
Saksi mata menyatakan, unjuk rasa terjadi pada Senin (14/2) di berbagai desa mayoritas Syiah, mulai dari wilayah barat, timur, hingga utara ibu kota. Demonstrasi juga digelar di lapangan bersejarah Balad al-Qadim di pusat kota Manama. Jumlah demonstran jika ditotal mencapai ratusan orang.
“Tidak ada yang ditahan selama demonstrasi, tapi polisi di beberapa lokasi bentrok dengan pengunjuk rasa,” kata seorang petugas polisi.
Aparat keamanan dikerahkan di sepanjang jalan-jalan utama menuju Manama untuk mengantisipasi gelombang besar unjuk rasa yang terus diserukan melalui internet. Gejolak ini serupa dengan seruan online di penjuru dunia Arab.
Grup di Facebook yang menyerukan perlawanan anti pemerintah pada 14 Februari, menginspirasi demonstran yang menggulingkan rezim di Tunisia dan Mesir. Grup tersebut mendapatkan lebih dari 22.000 dukungan “likes” kemarin. Sebuah pesan di grup itu berbunyi, “Inilah peluang Anda untuk membuka jalan bagi reformasi politik dan sosial sesuai perubahan yang sedang terjadi di Timur Tengah.”
Seperti negara-negara Arab lainnya, pakar teknologi Bahrain menggunakan internet untuk menyerukan desakan rakyat agar pemerintah menciptakan pekerjaan bagi jumlah pengangguran yang semakin banyak, dan meningkatkan gaji.
Saat ini 25 aktivis Syiah menghadapi tuduhan terorisme dan diadili di Bahrain yang dipimpin keluarga Sunni Raja Hamad. Rezim di negara Teluk itu tetap memegang kekuasaan Perdana Menteri (PM) dan menteri-menteri penting.
Pada 1990-an, Bahrain yang menghadapi Iran di perairan Teluk itu dilanda kerusuhan yang dipimpin Syiah hingga mereda sejak reformasi 2001 yang memasukkan kubu Syiah di parlemen. Namun oposisi Syiah di parlemen menuduh pemerintah mencoba mengubah demografis penduduk Bahrain dengan menaturalisasi imigran Sunni.
Sementara itu, satu orang demonstran tewas saat mengikuti unjuk rasa anti pemerintah Iran di Teheran. Polisi anti huru hara Iran menembakkan gas air mata dan peluru cat untuk membubarkan demonstran anti pemerintah di Teheran pada Senin (14/2).
Kantor berita Fars mengutip pernyataan deputi kepala polisi Iran Ahmad Reza Radan yang menuduh bekas kelompok pemberontak yang dilarang, Rakyat Mujahidin Iran (PMOI), sebagai pelaku penembakan yang menewaskan seorang demonstran dan melukai sembilan aparat keamanan.
Sedangkan beberapa laman oposisi menyatakan, pria yang mengendarai sepeda motor menembak pengunjuk rasa. Laman pemimpin oposisi Iran Mir Hossein Mousavi, kaleme.com, mengungkapkan, berdasarkan beberapa laporan, ratusan demonstran ditahan di Teheran. Belum ada konfirmasi resmi tentang laporan tersebut.
Demonstrasi anti pemerintah ini merupakan yang pertama kali digelar di Iran sejak 11 Februari 2010. Pemerintah masih melarang segala bentuk pawai dan unjuk rasa.
Laman oposisi Rahesabz.net menyatakan, bentrok terjadi dekat Tehran University dan di jalan yang menghubungkan Lapangan Azadi dengan Lapangan Enghelab. “Polisi menembakkan gas air mata pada demonstran yang meneriakkan “Ya Hossein, Mir Hossein”, slogan pendukung Mousavi pada 2009.
Rahesabz.net juga melaporkan seruan melawan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Demonstran meneriakkan, “Ben Ali, Mubarak, kini giliran Syed Ali!” seruan itu merujuk pada revolusi yang menggulingkan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali dan Presiden Mesir Hosni Mubarak.
Sejumlah laman internet dan saksi mata menyatakan, ribuan pendukung oposisi turun di jalanan Teheran untuk mendukung revolusi Arab, meski dijaga ketat oleh polisi. “Layanan telepon seluler dan aliran listrik terputus di beberapa tempat lokasi unjuk rasa,” papar saksi mata.
Aparat keamanan awalnya mengepung rumah Mousavi untuk mencegahnya ikut unjuk rasa. Sedangkan pemimpin oposisi Iran lainnya, Mehdi Karroubi, masih dalam tahanan rumah secara de facto, berdasarkan keterangan laman miliknya, Sahamnews.org.
“Rumah mantan presiden kubu reformis yang mendukung oposisi, Mohammad Khatami, juga dijaga ketat,” ungkap Rahesabz.net.
Inggris dan Amerika Serikat (AS) mendesak pemerintah Iran menahan diri dalam menghadapi pengunjuk rasa. Menteri Luar Negeri (menlu) AS Hillary Clinton memberikan dukungan terhadap demonstran dan menyeru Iran untuk mengikuti contoh Mesir.
“Kami harap oposisi dan rakyat pemberani di jalanan penjuru kota-kota di Iran memiliki peluang sama seperti yang mereka saksikan di Mesir pada pekan lalu,” kata Hillary saat menuju Kongres AS.
Menlu Inggris William Hague menyatakan, “Presiden Iran Ahmadinejad Jumat lalu (11/2) mengatakan pada rakyat Mesir bahwa mereka memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang negara mereka. Saya serukan otoritas Iran untuk mengijinkan rakyat mereka hak yang sama dan memastikan aparat keamanan menahan diri.”
Sementara itu, demonstran anti dan pendukung pemerintah Yaman bentrok di Sanaa, kemarin. Sedikitnya tiga orang terluka dalam bentrok tersebut.
“Para pendukung rezim dibantu polisi berpakaian preman yang menggunakan pistol listrik dikerahkan untuk melawan 3.000 demonstran anti pemerintah yang sebagian besar mahasiswa,” papar saksi mata.
Para demonstran itu berangkat dari Universitas Sanaa untuk menggelar unjuk rasa selama empat hari berturut-turut, kemarin. Mereka mendesak Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang berkuasa 32 tahun untuk mengundurkan diri. “Rakyat ingin menggulingkan rezim,” teriak demonstran, mengulangi slogan yang digunakan para pengunjuk rasa di Mesir yang berhasil menurunkan Presiden Hosni Mubarak di hari unjuk rasa ke-18.
Saat mereka mendekati istana kepresidenan Saleh, pendukung partai berkuasa Kongres Rakyat Umum (GPC) yang bersenjata tongkat dan batu, bentrok dengan demonstran anti pemerintah. “Sedikitnya tiga demonstran terluka,” papar koresponden kantor berita AFP.
“Polisi dengan pistol listrik bergabung bersama pendukung Saleh,” kata sejumlah demonstran anti pemerintah. Kelompok hak asasi internasional mengecam kekerasan yang dilakukan polisi Yaman.
Pada Senin (14/2), bentrok juga terjadi di pusat Sanaa saat demonstran yang sebagian besar mahasiswa dan pengacara, melawan polisi dan pendukung Saleh. Bentrok juga terjadi di kota Taez, selatan Sanaa, hingga delapan orang terluka. (AFP/Rtr/syarifudin)
Revolusi Menjalar di Bahrain, Iran, dan Yaman
MANAMA (SINDO)- Gelombang revolusi terus menjalar di negara-negara Arab dan memunculkan korban-korban baru. Dua demonstran Bahrain tewas dalam bentrok melawan polisi, kemarin. Sedangkan di Iran, satu orang pengunjuk rasa juga tewas, dan di Yaman, beberapa orang terluka.
Di Bahrain, demonstran terus meningkatkan protes anti pemerintah dan kubu oposisi Syiah, Asosiasi Nasional Islam (INAA), melakukan walkout dari parlemen. INAA memiliki 18 kursi di parlemen dengan total 40 kursi.
“Keputusan ini diambil karena memburuknya keamanan dan cara brutal serta negatif yang diambil pemerintah dalam menghadapi demonstran, hingga dua orang tewas,” papar anggota parlemen oposisi Khalil al-Marzooq, kemarin.
Demonstran yang tewas ialah Fadel Salman Matrouk dan Msheymah Ali. “Matrouk tewas tertembak di depan sebuah rumah sakit, kemarin, saat para pelawat berkumpul untuk pemakaman Ali yang tewas karena terluka setelah bentrok dengan polisi di desa Diya, Manama, pada Senin (14/2),” kata Marzooq yang menyebut kedua orang itu sebagai martir.
“Rakyat Bahrain tidak kalah berani dibandingkan rakyat di negara lain,” ungkap Marzooq yang menuduh aparat keamanan membunuh dua demonstran dengan sengaja. “Kubu oposisi Syiah mendukung demonstrasi tapi tidak akan menyerukannya karena kami ingin dunia melihat bahwa yang membuat perubahan ialah pemuda Bahrain dan bukan partai politik mana pun.”
Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) Bahrain menyatakan, beberapa orang yang mengikuti pemakaman kemarin, bentrok dengan aparat keamanan yang sedang berpatroli hingga Matrouk tewas. “Investigasi sedang dilakukan untuk melihat situasi dalam kasus tersebut,” papar pernyataan Kemendagri Bahrain.
“Meninggalnya seorang demonstran pada Senin (14/2) itu akibat lukanya. Saat ini diselidiki apakah polisi menggunakan persenjataan secara berlebihan dalam membubarkan demonstran di desa Diya,” ungkap Kemendagri.
Berita tentang tewasnya dua demonstran yang fotonya dipampang di sebuah laman Facebook, mendorong unjuk rasa lebih besar saat pemakaman mereka. Protes anti pemerintah dipastikan semakin meluas.
Saksi mata menyatakan, unjuk rasa terjadi pada Senin (14/2) di berbagai desa mayoritas Syiah, mulai dari wilayah barat, timur, hingga utara ibu kota. Demonstrasi juga digelar di lapangan bersejarah Balad al-Qadim di pusat kota Manama. Jumlah demonstran jika ditotal mencapai ratusan orang.
“Tidak ada yang ditahan selama demonstrasi, tapi polisi di beberapa lokasi bentrok dengan pengunjuk rasa,” kata seorang petugas polisi.
Aparat keamanan dikerahkan di sepanjang jalan-jalan utama menuju Manama untuk mengantisipasi gelombang besar unjuk rasa yang terus diserukan melalui internet. Gejolak ini serupa dengan seruan online di penjuru dunia Arab.
Grup di Facebook yang menyerukan perlawanan anti pemerintah pada 14 Februari, menginspirasi demonstran yang menggulingkan rezim di Tunisia dan Mesir. Grup tersebut mendapatkan lebih dari 22.000 dukungan “likes” kemarin. Sebuah pesan di grup itu berbunyi, “Inilah peluang Anda untuk membuka jalan bagi reformasi politik dan sosial sesuai perubahan yang sedang terjadi di Timur Tengah.”
Seperti negara-negara Arab lainnya, pakar teknologi Bahrain menggunakan internet untuk menyerukan desakan rakyat agar pemerintah menciptakan pekerjaan bagi jumlah pengangguran yang semakin banyak, dan meningkatkan gaji.
Saat ini 25 aktivis Syiah menghadapi tuduhan terorisme dan diadili di Bahrain yang dipimpin keluarga Sunni Raja Hamad. Rezim di negara Teluk itu tetap memegang kekuasaan Perdana Menteri (PM) dan menteri-menteri penting.
Pada 1990-an, Bahrain yang menghadapi Iran di perairan Teluk itu dilanda kerusuhan yang dipimpin Syiah hingga mereda sejak reformasi 2001 yang memasukkan kubu Syiah di parlemen. Namun oposisi Syiah di parlemen menuduh pemerintah mencoba mengubah demografis penduduk Bahrain dengan menaturalisasi imigran Sunni.
Sementara itu, satu orang demonstran tewas saat mengikuti unjuk rasa anti pemerintah Iran di Teheran. Polisi anti huru hara Iran menembakkan gas air mata dan peluru cat untuk membubarkan demonstran anti pemerintah di Teheran pada Senin (14/2).
Kantor berita Fars mengutip pernyataan deputi kepala polisi Iran Ahmad Reza Radan yang menuduh bekas kelompok pemberontak yang dilarang, Rakyat Mujahidin Iran (PMOI), sebagai pelaku penembakan yang menewaskan seorang demonstran dan melukai sembilan aparat keamanan.
Sedangkan beberapa laman oposisi menyatakan, pria yang mengendarai sepeda motor menembak pengunjuk rasa. Laman pemimpin oposisi Iran Mir Hossein Mousavi, kaleme.com, mengungkapkan, berdasarkan beberapa laporan, ratusan demonstran ditahan di Teheran. Belum ada konfirmasi resmi tentang laporan tersebut.
Demonstrasi anti pemerintah ini merupakan yang pertama kali digelar di Iran sejak 11 Februari 2010. Pemerintah masih melarang segala bentuk pawai dan unjuk rasa.
Laman oposisi Rahesabz.net menyatakan, bentrok terjadi dekat Tehran University dan di jalan yang menghubungkan Lapangan Azadi dengan Lapangan Enghelab. “Polisi menembakkan gas air mata pada demonstran yang meneriakkan “Ya Hossein, Mir Hossein”, slogan pendukung Mousavi pada 2009.
Rahesabz.net juga melaporkan seruan melawan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Demonstran meneriakkan, “Ben Ali, Mubarak, kini giliran Syed Ali!” seruan itu merujuk pada revolusi yang menggulingkan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali dan Presiden Mesir Hosni Mubarak.
Sejumlah laman internet dan saksi mata menyatakan, ribuan pendukung oposisi turun di jalanan Teheran untuk mendukung revolusi Arab, meski dijaga ketat oleh polisi. “Layanan telepon seluler dan aliran listrik terputus di beberapa tempat lokasi unjuk rasa,” papar saksi mata.
Aparat keamanan awalnya mengepung rumah Mousavi untuk mencegahnya ikut unjuk rasa. Sedangkan pemimpin oposisi Iran lainnya, Mehdi Karroubi, masih dalam tahanan rumah secara de facto, berdasarkan keterangan laman miliknya, Sahamnews.org.
“Rumah mantan presiden kubu reformis yang mendukung oposisi, Mohammad Khatami, juga dijaga ketat,” ungkap Rahesabz.net.
Inggris dan Amerika Serikat (AS) mendesak pemerintah Iran menahan diri dalam menghadapi pengunjuk rasa. Menteri Luar Negeri (menlu) AS Hillary Clinton memberikan dukungan terhadap demonstran dan menyeru Iran untuk mengikuti contoh Mesir.
“Kami harap oposisi dan rakyat pemberani di jalanan penjuru kota-kota di Iran memiliki peluang sama seperti yang mereka saksikan di Mesir pada pekan lalu,” kata Hillary saat menuju Kongres AS.
Menlu Inggris William Hague menyatakan, “Presiden Iran Ahmadinejad Jumat lalu (11/2) mengatakan pada rakyat Mesir bahwa mereka memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang negara mereka. Saya serukan otoritas Iran untuk mengijinkan rakyat mereka hak yang sama dan memastikan aparat keamanan menahan diri.”
Sementara itu, demonstran anti dan pendukung pemerintah Yaman bentrok di Sanaa, kemarin. Sedikitnya tiga orang terluka dalam bentrok tersebut.
“Para pendukung rezim dibantu polisi berpakaian preman yang menggunakan pistol listrik dikerahkan untuk melawan 3.000 demonstran anti pemerintah yang sebagian besar mahasiswa,” papar saksi mata.
Para demonstran itu berangkat dari Universitas Sanaa untuk menggelar unjuk rasa selama empat hari berturut-turut, kemarin. Mereka mendesak Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang berkuasa 32 tahun untuk mengundurkan diri. “Rakyat ingin menggulingkan rezim,” teriak demonstran, mengulangi slogan yang digunakan para pengunjuk rasa di Mesir yang berhasil menurunkan Presiden Hosni Mubarak di hari unjuk rasa ke-18.
Saat mereka mendekati istana kepresidenan Saleh, pendukung partai berkuasa Kongres Rakyat Umum (GPC) yang bersenjata tongkat dan batu, bentrok dengan demonstran anti pemerintah. “Sedikitnya tiga demonstran terluka,” papar koresponden kantor berita AFP.
“Polisi dengan pistol listrik bergabung bersama pendukung Saleh,” kata sejumlah demonstran anti pemerintah. Kelompok hak asasi internasional mengecam kekerasan yang dilakukan polisi Yaman.
Pada Senin (14/2), bentrok juga terjadi di pusat Sanaa saat demonstran yang sebagian besar mahasiswa dan pengacara, melawan polisi dan pendukung Saleh. Bentrok juga terjadi di kota Taez, selatan Sanaa, hingga delapan orang terluka. (AFP/Rtr/syarifudin)
Di Bahrain, demonstran terus meningkatkan protes anti pemerintah dan kubu oposisi Syiah, Asosiasi Nasional Islam (INAA), melakukan walkout dari parlemen. INAA memiliki 18 kursi di parlemen dengan total 40 kursi.
“Keputusan ini diambil karena memburuknya keamanan dan cara brutal serta negatif yang diambil pemerintah dalam menghadapi demonstran, hingga dua orang tewas,” papar anggota parlemen oposisi Khalil al-Marzooq, kemarin.
Demonstran yang tewas ialah Fadel Salman Matrouk dan Msheymah Ali. “Matrouk tewas tertembak di depan sebuah rumah sakit, kemarin, saat para pelawat berkumpul untuk pemakaman Ali yang tewas karena terluka setelah bentrok dengan polisi di desa Diya, Manama, pada Senin (14/2),” kata Marzooq yang menyebut kedua orang itu sebagai martir.
“Rakyat Bahrain tidak kalah berani dibandingkan rakyat di negara lain,” ungkap Marzooq yang menuduh aparat keamanan membunuh dua demonstran dengan sengaja. “Kubu oposisi Syiah mendukung demonstrasi tapi tidak akan menyerukannya karena kami ingin dunia melihat bahwa yang membuat perubahan ialah pemuda Bahrain dan bukan partai politik mana pun.”
Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) Bahrain menyatakan, beberapa orang yang mengikuti pemakaman kemarin, bentrok dengan aparat keamanan yang sedang berpatroli hingga Matrouk tewas. “Investigasi sedang dilakukan untuk melihat situasi dalam kasus tersebut,” papar pernyataan Kemendagri Bahrain.
“Meninggalnya seorang demonstran pada Senin (14/2) itu akibat lukanya. Saat ini diselidiki apakah polisi menggunakan persenjataan secara berlebihan dalam membubarkan demonstran di desa Diya,” ungkap Kemendagri.
Berita tentang tewasnya dua demonstran yang fotonya dipampang di sebuah laman Facebook, mendorong unjuk rasa lebih besar saat pemakaman mereka. Protes anti pemerintah dipastikan semakin meluas.
Saksi mata menyatakan, unjuk rasa terjadi pada Senin (14/2) di berbagai desa mayoritas Syiah, mulai dari wilayah barat, timur, hingga utara ibu kota. Demonstrasi juga digelar di lapangan bersejarah Balad al-Qadim di pusat kota Manama. Jumlah demonstran jika ditotal mencapai ratusan orang.
“Tidak ada yang ditahan selama demonstrasi, tapi polisi di beberapa lokasi bentrok dengan pengunjuk rasa,” kata seorang petugas polisi.
Aparat keamanan dikerahkan di sepanjang jalan-jalan utama menuju Manama untuk mengantisipasi gelombang besar unjuk rasa yang terus diserukan melalui internet. Gejolak ini serupa dengan seruan online di penjuru dunia Arab.
Grup di Facebook yang menyerukan perlawanan anti pemerintah pada 14 Februari, menginspirasi demonstran yang menggulingkan rezim di Tunisia dan Mesir. Grup tersebut mendapatkan lebih dari 22.000 dukungan “likes” kemarin. Sebuah pesan di grup itu berbunyi, “Inilah peluang Anda untuk membuka jalan bagi reformasi politik dan sosial sesuai perubahan yang sedang terjadi di Timur Tengah.”
Seperti negara-negara Arab lainnya, pakar teknologi Bahrain menggunakan internet untuk menyerukan desakan rakyat agar pemerintah menciptakan pekerjaan bagi jumlah pengangguran yang semakin banyak, dan meningkatkan gaji.
Saat ini 25 aktivis Syiah menghadapi tuduhan terorisme dan diadili di Bahrain yang dipimpin keluarga Sunni Raja Hamad. Rezim di negara Teluk itu tetap memegang kekuasaan Perdana Menteri (PM) dan menteri-menteri penting.
Pada 1990-an, Bahrain yang menghadapi Iran di perairan Teluk itu dilanda kerusuhan yang dipimpin Syiah hingga mereda sejak reformasi 2001 yang memasukkan kubu Syiah di parlemen. Namun oposisi Syiah di parlemen menuduh pemerintah mencoba mengubah demografis penduduk Bahrain dengan menaturalisasi imigran Sunni.
Sementara itu, satu orang demonstran tewas saat mengikuti unjuk rasa anti pemerintah Iran di Teheran. Polisi anti huru hara Iran menembakkan gas air mata dan peluru cat untuk membubarkan demonstran anti pemerintah di Teheran pada Senin (14/2).
Kantor berita Fars mengutip pernyataan deputi kepala polisi Iran Ahmad Reza Radan yang menuduh bekas kelompok pemberontak yang dilarang, Rakyat Mujahidin Iran (PMOI), sebagai pelaku penembakan yang menewaskan seorang demonstran dan melukai sembilan aparat keamanan.
Sedangkan beberapa laman oposisi menyatakan, pria yang mengendarai sepeda motor menembak pengunjuk rasa. Laman pemimpin oposisi Iran Mir Hossein Mousavi, kaleme.com, mengungkapkan, berdasarkan beberapa laporan, ratusan demonstran ditahan di Teheran. Belum ada konfirmasi resmi tentang laporan tersebut.
Demonstrasi anti pemerintah ini merupakan yang pertama kali digelar di Iran sejak 11 Februari 2010. Pemerintah masih melarang segala bentuk pawai dan unjuk rasa.
Laman oposisi Rahesabz.net menyatakan, bentrok terjadi dekat Tehran University dan di jalan yang menghubungkan Lapangan Azadi dengan Lapangan Enghelab. “Polisi menembakkan gas air mata pada demonstran yang meneriakkan “Ya Hossein, Mir Hossein”, slogan pendukung Mousavi pada 2009.
Rahesabz.net juga melaporkan seruan melawan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Demonstran meneriakkan, “Ben Ali, Mubarak, kini giliran Syed Ali!” seruan itu merujuk pada revolusi yang menggulingkan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali dan Presiden Mesir Hosni Mubarak.
Sejumlah laman internet dan saksi mata menyatakan, ribuan pendukung oposisi turun di jalanan Teheran untuk mendukung revolusi Arab, meski dijaga ketat oleh polisi. “Layanan telepon seluler dan aliran listrik terputus di beberapa tempat lokasi unjuk rasa,” papar saksi mata.
Aparat keamanan awalnya mengepung rumah Mousavi untuk mencegahnya ikut unjuk rasa. Sedangkan pemimpin oposisi Iran lainnya, Mehdi Karroubi, masih dalam tahanan rumah secara de facto, berdasarkan keterangan laman miliknya, Sahamnews.org.
“Rumah mantan presiden kubu reformis yang mendukung oposisi, Mohammad Khatami, juga dijaga ketat,” ungkap Rahesabz.net.
Inggris dan Amerika Serikat (AS) mendesak pemerintah Iran menahan diri dalam menghadapi pengunjuk rasa. Menteri Luar Negeri (menlu) AS Hillary Clinton memberikan dukungan terhadap demonstran dan menyeru Iran untuk mengikuti contoh Mesir.
“Kami harap oposisi dan rakyat pemberani di jalanan penjuru kota-kota di Iran memiliki peluang sama seperti yang mereka saksikan di Mesir pada pekan lalu,” kata Hillary saat menuju Kongres AS.
Menlu Inggris William Hague menyatakan, “Presiden Iran Ahmadinejad Jumat lalu (11/2) mengatakan pada rakyat Mesir bahwa mereka memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang negara mereka. Saya serukan otoritas Iran untuk mengijinkan rakyat mereka hak yang sama dan memastikan aparat keamanan menahan diri.”
Sementara itu, demonstran anti dan pendukung pemerintah Yaman bentrok di Sanaa, kemarin. Sedikitnya tiga orang terluka dalam bentrok tersebut.
“Para pendukung rezim dibantu polisi berpakaian preman yang menggunakan pistol listrik dikerahkan untuk melawan 3.000 demonstran anti pemerintah yang sebagian besar mahasiswa,” papar saksi mata.
Para demonstran itu berangkat dari Universitas Sanaa untuk menggelar unjuk rasa selama empat hari berturut-turut, kemarin. Mereka mendesak Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang berkuasa 32 tahun untuk mengundurkan diri. “Rakyat ingin menggulingkan rezim,” teriak demonstran, mengulangi slogan yang digunakan para pengunjuk rasa di Mesir yang berhasil menurunkan Presiden Hosni Mubarak di hari unjuk rasa ke-18.
Saat mereka mendekati istana kepresidenan Saleh, pendukung partai berkuasa Kongres Rakyat Umum (GPC) yang bersenjata tongkat dan batu, bentrok dengan demonstran anti pemerintah. “Sedikitnya tiga demonstran terluka,” papar koresponden kantor berita AFP.
“Polisi dengan pistol listrik bergabung bersama pendukung Saleh,” kata sejumlah demonstran anti pemerintah. Kelompok hak asasi internasional mengecam kekerasan yang dilakukan polisi Yaman.
Pada Senin (14/2), bentrok juga terjadi di pusat Sanaa saat demonstran yang sebagian besar mahasiswa dan pengacara, melawan polisi dan pendukung Saleh. Bentrok juga terjadi di kota Taez, selatan Sanaa, hingga delapan orang terluka. (AFP/Rtr/syarifudin)
Arab Hentikan Rekrutmen TKI
JEDDAH (SINDO)- Komite Rekrutmen Nasional di Dewan Kamar Dagang dan Industri Arab Saudi memutuskan menghentikan rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mulai Senin (14/2).
Komite juga menyarankan semua kantor rekrutmen untuk tidak menerima visa kerja apa pun dari warganegara Indonesia (WNI) karena Federasi Buruh Indonesia dianggap gagal memenuhi syarat-syarat dan kondisi kesepakatan bilateral.
“Kami juga menyarankan Saudi untuk tidak meminta visa rekrutmen baru untuk Indonesia karena tuntutan yang berlebihan dan kurangnya pekerja yang memenuhi syarat,” ujar komite tersebut.
Ketua komite rekrutmen di Kamar Dagang dan Industri Jeddah Yahya Hassan Al-Maqbool menyatakan, keputusan baru ini muncul setelah laporan media massa di Indonesia yang dibesar-besarkan atas berbagai pelanggaran dan siksaan yang dialami pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia oleh para majikannya di Arab Saudi.
Ada perbedaan pendapat antara pemerintah Arab Saudi dan Indonesia tentang biaya rekrutmen dan gaji yang harus dibayar pada PRT dan sopir asal Indonesia. PRT dan sopir merupakan jenis utama tenaga kerja yang didatangkan dari Indonesia.
Sementara itu, deputi ketua Komisi Buruh Indonesia Ramli Saud menyatakan Arab Saudi sebelumnya pernah mengatakan bahwa mereka merekrut hampir satu juta warganegara Indonesia dengan 97% menjadi PRT dan sopir.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia menyatakan, pemerintah Saudi dan Indonesia telah sepakat bahwa tidak ada denda yang akan diberlakukan untuk pekerja migran ilegal asal Indonesia yang akan dideportasi dari Kerajaan Arab Saudi.
“Kedua negara telah mencapai kesepakatan selama diskusi bilateral untuk memudahkan pemulangan (pekerja ilegal asal Indonesia) dan ini dilakukan tanpa pemberlakuan denda,” ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Muhaimin Iskandar.
Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi pemulangan 301 WNI yang tinggal di bawah jembatan setelah visa mereka habis. Mereka tiba di Jakarta pada Senin (14/2) menggunakan penerbangan Garuda Indonesia. (arabnews.com/syarifudin)
Komite juga menyarankan semua kantor rekrutmen untuk tidak menerima visa kerja apa pun dari warganegara Indonesia (WNI) karena Federasi Buruh Indonesia dianggap gagal memenuhi syarat-syarat dan kondisi kesepakatan bilateral.
“Kami juga menyarankan Saudi untuk tidak meminta visa rekrutmen baru untuk Indonesia karena tuntutan yang berlebihan dan kurangnya pekerja yang memenuhi syarat,” ujar komite tersebut.
Ketua komite rekrutmen di Kamar Dagang dan Industri Jeddah Yahya Hassan Al-Maqbool menyatakan, keputusan baru ini muncul setelah laporan media massa di Indonesia yang dibesar-besarkan atas berbagai pelanggaran dan siksaan yang dialami pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia oleh para majikannya di Arab Saudi.
Ada perbedaan pendapat antara pemerintah Arab Saudi dan Indonesia tentang biaya rekrutmen dan gaji yang harus dibayar pada PRT dan sopir asal Indonesia. PRT dan sopir merupakan jenis utama tenaga kerja yang didatangkan dari Indonesia.
Sementara itu, deputi ketua Komisi Buruh Indonesia Ramli Saud menyatakan Arab Saudi sebelumnya pernah mengatakan bahwa mereka merekrut hampir satu juta warganegara Indonesia dengan 97% menjadi PRT dan sopir.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia menyatakan, pemerintah Saudi dan Indonesia telah sepakat bahwa tidak ada denda yang akan diberlakukan untuk pekerja migran ilegal asal Indonesia yang akan dideportasi dari Kerajaan Arab Saudi.
“Kedua negara telah mencapai kesepakatan selama diskusi bilateral untuk memudahkan pemulangan (pekerja ilegal asal Indonesia) dan ini dilakukan tanpa pemberlakuan denda,” ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Muhaimin Iskandar.
Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi pemulangan 301 WNI yang tinggal di bawah jembatan setelah visa mereka habis. Mereka tiba di Jakarta pada Senin (14/2) menggunakan penerbangan Garuda Indonesia. (arabnews.com/syarifudin)
Thailand dan Kamboja Masih Baku Tembak
BANGKOK (SINDO)- Thailand dan Kamboja kembali bertempur di perbatasan, kemarin. Keduanya terlihat tidak menunjukkan keinginan untuk menjembatani perbedaan demi mengakhiri konflik berdarah.
Bangkok menyatakan, salah satu tentaranya terluka dalam baku tembak kemarin di perbatasan. Kedua pihak saling menuduh menggunakan granat tangan saat konflik bersenjata tersebut.
Thailand pun mendesak Kamboja untuk kembali ke meja perundingan bilateral demi menyelesaikan perselisihan di dekat candi Preah Vihear. Kamboja menolak negosiasi bilateral, tapi menginginkan mediasi pihak ketiga.
“Saat komunitas internasional berpikir bahwa masalah harus diselesaikan melalui negosiasi, Kamboja tidak memiliki alasan untuk menolak, mereka harus kembali ke perundingan,” papar Perdana Menteri (PM) Thailand Abhisit Vejjajiva.
Namun Kamboja menolak desakan Thailand dan menyatakan perlu mediasi pihak ketiga untuk menyelesaikan krisis di perbatasan. “Negosiasi bilateral tidak berjalan. Pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam masalah ini merupakan kesuksesan bagi negara kami,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri (kemlu) Kamboja Koy Kuong.
“Sikap Kamboja ialah menyelesaikan perselisihan secara damai. Tapi semua negosiasi harus melibatkan pihak ketiga. Yang diinginkan Kamboja ialah gencatan senjata permanen. Ini masalah paling penting,” tegas Kuong.
Kedua pihak masih bersitegang di wilayah perbatasan yang mengelilingi candi berusia 900 tahun tersebut. Puing bangunan candi abad ke-11 itu milik Kamboja, berdasarkan keputusan UNESCO sebagai Warisan Dunia. Namun wilayah sekitar candi itu juga berada di wilayah perbatasan kedua negara. Masing-masing menuduh negara tetangganya sebagai penyulut krisis.
Di New York, anggota Dewan Keamanan PBB menyerukan semua pihak menahan diri secara maksimal. Sikap PBB itu ditegaskan Presiden Dewan Keamanan Maria Luiza Ribeiro Viotti dari Brazil, setelah pertemuan tertutup yang dihadiri Menteri Luar Negeri (menlu) Thailand dan Kamboja, serta Indonesia yang mencoba menjadi mediator.
“Anggota Dewan Keamanan menyeru semua pihak melakukan gencatan senjata permanen dan melaksanakannya secara penuh,” tegas Viotti.
Viotti menyatakan Dewan Keamanan PBB mendukung upaya mediasi Indonesia. “Idenya ialah bekerja secara sinergis dengan upaya regional, dan kini upaya regional dalam kekuatan penuh, dan menyelesaikan situasi secara damai dan melalui dialog yang efektif,” ujarnya.
Kamboja memenangkan dukungan agar pihak ketiga membantu penyelesaian konflik. Tapi Dewan Keamanan PBB tidak mendukung permintaan Kamboja untuk mengerahkan pasukan perdamaian di wilayah konflik tersebut.
Namun beberapa jam setelah pengumuman sikap PBB itu, Thailand dan Kamboja kembali bentrok senjata. “Kamboja melemparkan granat tangan ke Thailand pada pukul 5.00 pagi ini. Seorang tentara Thailand terluka,” ujar jubir militer Thailand Kolonel Sunsern Kaewkumnerd.
Seorang komandan militer Kamboja dekat perbatasan menyangkal tuduhan tersebut. Dia menyatakan, tentara Thailand secara rutin melemparkan granat tapi pasukan Kamboja tidak membalasnya.
Menlu Kamboja Hor Namhong juga menuduh Thailand menggunakan jenis bom dan amunisi yang dilarang secara internasional untuk digunakan dalam konflik perbatasan.
Sebaliknya, Bangkok menyangkal tuduhan tersebut. “Kami menolak semua tuduhan itu dan kami bukan yang menembak pertama. Ini respon,” tegas Menlu Thailand Kasit Piromya. Kemlu Thailand menyatakan, PBB tidak perlu mengerahkan pasukan perdamaian dan opsi itu tidak dibahas dalam sesi Dewan Keamanan.
“Saya tidak bertemu menlu Kamboja secara empat mata di New York, tapi akan ada kesempatan untuk melakukannya saat pertemuan para menlu Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara di Jakarta pada 22 Februari,” kata Kasit.
Kasit juga menyatakan di televisi Thailand bahwa dia mengusulkan pertemuan komisi gabungan pada 27 Februari. Komisi itu sebelumnya dibentuk bersama Kamboja untuk upaya penyelesaian konflik perbatasan. “Kami siap berunding kapan pun. Itu tergantung keputusan Kamboja,” ujarnya.
Thailand menyalahkan keputusan UNESCO sebagai pemicu krisis di perbatasan karena menetapkAn candi itu sebagai situs Warisan Dunia, meskipun tanah di sekitarnya diperselisihkan antara kedua negara. Pengadilan Dunia menetapkan candi itu milik Kamboja pada 1962, tapi kedua negara mengklaim memiliki lahan seluas 4,6 kilometer persegi di sekitarnya. (AFP/Rtr/syarifudin)
Bangkok menyatakan, salah satu tentaranya terluka dalam baku tembak kemarin di perbatasan. Kedua pihak saling menuduh menggunakan granat tangan saat konflik bersenjata tersebut.
Thailand pun mendesak Kamboja untuk kembali ke meja perundingan bilateral demi menyelesaikan perselisihan di dekat candi Preah Vihear. Kamboja menolak negosiasi bilateral, tapi menginginkan mediasi pihak ketiga.
“Saat komunitas internasional berpikir bahwa masalah harus diselesaikan melalui negosiasi, Kamboja tidak memiliki alasan untuk menolak, mereka harus kembali ke perundingan,” papar Perdana Menteri (PM) Thailand Abhisit Vejjajiva.
Namun Kamboja menolak desakan Thailand dan menyatakan perlu mediasi pihak ketiga untuk menyelesaikan krisis di perbatasan. “Negosiasi bilateral tidak berjalan. Pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam masalah ini merupakan kesuksesan bagi negara kami,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri (kemlu) Kamboja Koy Kuong.
“Sikap Kamboja ialah menyelesaikan perselisihan secara damai. Tapi semua negosiasi harus melibatkan pihak ketiga. Yang diinginkan Kamboja ialah gencatan senjata permanen. Ini masalah paling penting,” tegas Kuong.
Kedua pihak masih bersitegang di wilayah perbatasan yang mengelilingi candi berusia 900 tahun tersebut. Puing bangunan candi abad ke-11 itu milik Kamboja, berdasarkan keputusan UNESCO sebagai Warisan Dunia. Namun wilayah sekitar candi itu juga berada di wilayah perbatasan kedua negara. Masing-masing menuduh negara tetangganya sebagai penyulut krisis.
Di New York, anggota Dewan Keamanan PBB menyerukan semua pihak menahan diri secara maksimal. Sikap PBB itu ditegaskan Presiden Dewan Keamanan Maria Luiza Ribeiro Viotti dari Brazil, setelah pertemuan tertutup yang dihadiri Menteri Luar Negeri (menlu) Thailand dan Kamboja, serta Indonesia yang mencoba menjadi mediator.
“Anggota Dewan Keamanan menyeru semua pihak melakukan gencatan senjata permanen dan melaksanakannya secara penuh,” tegas Viotti.
Viotti menyatakan Dewan Keamanan PBB mendukung upaya mediasi Indonesia. “Idenya ialah bekerja secara sinergis dengan upaya regional, dan kini upaya regional dalam kekuatan penuh, dan menyelesaikan situasi secara damai dan melalui dialog yang efektif,” ujarnya.
Kamboja memenangkan dukungan agar pihak ketiga membantu penyelesaian konflik. Tapi Dewan Keamanan PBB tidak mendukung permintaan Kamboja untuk mengerahkan pasukan perdamaian di wilayah konflik tersebut.
Namun beberapa jam setelah pengumuman sikap PBB itu, Thailand dan Kamboja kembali bentrok senjata. “Kamboja melemparkan granat tangan ke Thailand pada pukul 5.00 pagi ini. Seorang tentara Thailand terluka,” ujar jubir militer Thailand Kolonel Sunsern Kaewkumnerd.
Seorang komandan militer Kamboja dekat perbatasan menyangkal tuduhan tersebut. Dia menyatakan, tentara Thailand secara rutin melemparkan granat tapi pasukan Kamboja tidak membalasnya.
Menlu Kamboja Hor Namhong juga menuduh Thailand menggunakan jenis bom dan amunisi yang dilarang secara internasional untuk digunakan dalam konflik perbatasan.
Sebaliknya, Bangkok menyangkal tuduhan tersebut. “Kami menolak semua tuduhan itu dan kami bukan yang menembak pertama. Ini respon,” tegas Menlu Thailand Kasit Piromya. Kemlu Thailand menyatakan, PBB tidak perlu mengerahkan pasukan perdamaian dan opsi itu tidak dibahas dalam sesi Dewan Keamanan.
“Saya tidak bertemu menlu Kamboja secara empat mata di New York, tapi akan ada kesempatan untuk melakukannya saat pertemuan para menlu Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara di Jakarta pada 22 Februari,” kata Kasit.
Kasit juga menyatakan di televisi Thailand bahwa dia mengusulkan pertemuan komisi gabungan pada 27 Februari. Komisi itu sebelumnya dibentuk bersama Kamboja untuk upaya penyelesaian konflik perbatasan. “Kami siap berunding kapan pun. Itu tergantung keputusan Kamboja,” ujarnya.
Thailand menyalahkan keputusan UNESCO sebagai pemicu krisis di perbatasan karena menetapkAn candi itu sebagai situs Warisan Dunia, meskipun tanah di sekitarnya diperselisihkan antara kedua negara. Pengadilan Dunia menetapkan candi itu milik Kamboja pada 1962, tapi kedua negara mengklaim memiliki lahan seluas 4,6 kilometer persegi di sekitarnya. (AFP/Rtr/syarifudin)
Langganan:
Postingan (Atom)