Thaksin Tak Pedulikan Amnesti

BANGKOK– Mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatra kemarin menyatakan tidak terlalu memedulikan usulan bahwa dia akan mendapat perlakuan khusus dari pemerintahan Bangkok saat ini. Thaksin hidup di luar negeri untuk menghindari hukuman penjara dua tahun atas kasus korupi. Tapi, rapat kabinet Thailand pekan ini menulis draf ampunan (amnesti) kerajaan yang akan mengizinkannya kembali ke Negeri Gajah Putih tanpa harus menjalani hukuman penjara.Draf ini memicu protes dari oposisi. Dalam sepucuk surat pada para pendukungnya di Thailand, yang diteruskan melalui email ke AFP oleh pengacaranya, Noppadon Pattama,Thaksin berbicara tentang rumor bahwa namanya termasuk dalam daftar orang yang diusulkan mendapat ampunan kerajaan bulan depan. “Saya percaya pada prinsip bahwa pemerintah tidak akan melakukan apa pun yang akan menguntungkan saya atau individu mana pun secara khusus,” papar Thaksin, 62, dalam suratnya dari Dubai, tempat tinggalnya saat ini. Thaksin yang dikudeta pada 2006 menyatakan,“Semua tindakan yang diambil sekarang harus membawa rekonsiliasi nasional pada negara kita dan mengatasi krisis banjir yang terjadi di Thailand.” Saat ini banjir di negara itu menewaskan lebih dari 600 orang. Pada Rabu (16/11) Thaksin ditanya Reuters, apakah dia berpikir akan termasuk dalam draf amnesti tersebut,dia menjawab,“ Saya tidak tahu. Saya tidak berpikir juga.Tidak seorang pun tahu karena itu merupakan pertemuan sangat rahasia. Ini merupakan kebijaksanaan penuh yang terhormat raja. ” Laporan tentang ampunan itu muncul saat adik kandung Thaksin,PM Thailand Yingluck Shinawatra, mendapat kritik keras atas cara pemerintah mengatasi banjir.Yingluck baru tiga bulan memiliki pengalaman memimpin pemerintahan, setelah Partai Puea Thai menang pemilu pada Juli silam. Sejak menjabat Yingluck berjanji menghidupkan kembali berbagai kebijakan populis yang diterapkan Thaksin. Para pengkritik mengatakan, Yingluck menjabat untuk membantuThaksin bebas kembali ke Thailand. Ampunan kerajaan diberikan setiap tahun pada saat hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej pada 5 Desember.Keputusan ampunan tahun ini memerlukan persetujuan raja. “Ampunan diberikan pada narapidana yang berusia sedikitnya 60 tahun dan mendapat hukuman di bawah tiga tahun penjara,” tulis harian Bangkok Post. Yingluck yang tidak menghadiri rapat kabinet saat draf itu disetujui, tidak menyangkal laporan saat ditanya dalam konferensi pers pada Rabu (16/11).Tanpa menyebut nama Thaksin, dia mengatakan bahwa dekrit ampunan merupakan proses yang biasa. Thaksin masih menjadi tokoh yang mengakibatkan perpecahan di Thailand. Laporan tentang ampunan terhadap Thaksin itu menyulut unjuk rasa yang digelar oleh pihak yang mendukung dan menentang Thaksin. Kelompok Kaus Merah yang mendukung Thaksin menyatakan, mereka berencana menggelar unjuk rasa pada akhir pekan ini untuk mendukung dekrit ampunan tersebut. Sedangkan, kelompok nasionalis “Kaus Multiwarna” menentang ampunan terhadap Thaksin. Sedangkan, kelompok Kaus Kuning yang anti- Thaksin berencana menggelar unjuk rasa di ibu kota hari ini. “Kami telah katakan bahwa kami akan menggelar unjuk rasa jika ada amnesti terhadap Thaksin,” papar juru bicara Kaus Merah atau Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) Panthep Pongpuapan. Panthep mengatakan,narapidana yang mendapat ampunan kerajaan biasanya menerima vonis mereka dengan menghabiskan sebagian waktu di penjara.“Thaksin harus mendapat hukuman,”tegasnya. Beberapa kriteria untuk pemberian amnesti setiap tahun bisa berubah.Namun, untuk narapidana kasus korupsi atau kasus narkotika,biasanya tidak dibebaskan dengan amnesti tersebut.Harian Bangkok Post melaporkan, draf amnesti saat ini tidak mengecualikan narapidana kasus korupsi. Pertemuan kabinet yang menyusun draf amnesti itu dipimpin Deputi PM Thailand Chalerm Yubamrung. Saat dia ditanya wartawan pada Kamis (17/11) tentang apakah amnesti itu disusun dengan mempertimbangkan Thaksin, dia menjawab,“ Pemerintah tidak melakukan apa pun yang ilegal dan tidak melakukannya untuk satu orang mana pun.” Saat ditanya oleh oposisi di parlemen,dia menolak memberikan rincian,tapi mengatakan bahwa vonis pengadilan terhadap Thaksin pada 2008 tidak untuk kasus korupsi. Thaksin dinyatakan bersalah karena membantu istrinya membeli tanah milik pemerintah di Bangkok dari sebuah badan pemerintah saat berkuasa. syarifudin