TRIPOLI (SINDO)- Libya menghadapi perang sipil dan sungai-sungai darah. Peringatan itu diucapkan putra pemimpin Libya Moamer Kadhafi, Saif al-Islam Kadhafi, kemarin, seiring gagalnya aksi brutal aparat untuk meredam pemberontakan rakyat.
Sering bunyi senjata api di jalanan Tripoli, Human Rights Watch (HRW) menyebut korban tewas mencapai 233 sejak Kamis ((17/2). Secara samar, Saif al-Islam menjanjikan reformasi sambil mengecam gerakan revolusi sebagai agenda asing.
“Libya berada di persimpangan jalan. Jika kita tidak sepakat hari ini untuk reformasi, sungai-sungai darah akan mengalir di penjuru Libya,” papar Saif al-Islam dalam pidato yang ditayangkan televisi. “Kami akan mengangkat senjata. Kami akan berjuagn hingga butir peluru terakhir. Kami akan menghancurkan elemen-elemen penghasut. Jika semua orang bersenjata, ini perang sipil, kita akan saling membunuh.”
Saif al-Islam menegaskan, “Libya bukan Mesir, ini bukan Tunisia.” Saif al-Islam, 38, tidak memiliki peran politik yang jelas, tapi dia memiliki pengaruh yang sangat luas, di bawah bayang-bayang kekuasaan ayahnya.
Putra termuda Kadhafi itu menyebut Benghazi yang menjadi basis oposisi sejak lama, telah lepas dari kontrol pemerintah. “Pada saat ini di sana ada tank-tank yang dikemudikan rakyat sipil di Benghazi,” ujarnya yang menambahkan, revolusi bertujuan membentuk pemerintahan Islam dan gerakan itu akan dihancurkan dengan kejam.
Menyoroti kekayaan minyak Libya, Saif al-Islam menegaskan, “Kami memiliki satu sumber daya yang kita hidup tergantung padanya dan itu ialah minyak. Semua perusahaan asing akan dipaksa meninggalkan negara ini.”
“Ini sebuah gerakan oposisi, gerakan separatis yang mengancam persatuan Libya,” tegas Saif al-Islam, sembari mengecam elemen-elemen di Arab dan Afrika sebagai dalang masalah.
Kadhafi, 68, yang merupakan pemimpin paling lama berkuasa di dunia Arab hingga sekarang masih tidak menampakkan diri. Libya merupakan pemilik cadangan minyak terbesar di Afrika, sehingga dengan kekayaan tersebut Kadhafi memiliki pengaruh yang sangat luas.
“Bunyi senapan api terus bersahutan di pusat Tripoli dan beberapa kota, kemarin, untuk pertama kali sejak revolusi bangkit di Libya bagian timur,” kata saksi mata dan jurnalis AFP.
Beberapa saksi mata melihat kebakaran di gedung-gedung publik kemarin malam, termasuk kantor penyiaran negara dan cabang Komite Rakyat yang merupakan jantung kekuasaan rezim.
“Sebanyak 500 warga Libya menyerbu dan menjarah sebuah lokasi konstruksi Korea Selatan (Korsel) dekat ibu kota, kemarin, hingag melukai 15 warganegara Bangladesh serta tiga pekerja Korsel,” papar Kementerian Luar Negeri (kemlu) Korsel.
Saksi mata juga melaporkan terjadi bentrok di pusat kota Lapangan Hijau, Tripoli, antara demonstran penentang dan pendukung Kadhafi. Seorang saksi mata yang bekerja di wilayah Gurgi, melaporkan aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah demonstran.
Di London, perusahaan energi Inggris, BP, mempersiapkan evakuasi beberapa stafnya. Di Brussels, Menteri Luar Negeri (menlu) Spanyol Trinidad Jimenez menjelaskan, 27 negara Uni Eropa (UE) sedang mengkoordinasikan kemungkinan evakuasi warga UE dari Libya, khususnya di Benghazi.
Di Kairo, sebanyak 400 demonstran menuju Kedutaan Besar Libya untuk menyerukan kejatuhan rezim Kadhafi. Utusan Libya untuk Liga Arab menyatakan, dia mundur untuk bergabung dengan revolusi.
Duta Besar (dubes) Libya untuk India Ali Al-Issawi juga mengundurkan diri dalam wawancara dengan BBC, untuk memprotes tindakan rezim menggunakan kekerasan terhadap warga sipil. “Dubes Libya untuk China juga mundur dan mengatakan, Kadhafi mungkin telah melarikan diri keluar dari negaranya, dan pertempuran senjata terjadi antara putra-putranya,” ungkap televisi Al-Jazeera.
Kerusuhan di Libya menyebar dari kota kedua terbesar, Benghazi, saat demonstrasi muncul pada Selasa (15/2) menuju kota Misrata, Mediterania, hanya 200 kilometer dari Tripoli. “Pengacara berdemonstrasi di luar pengadilan Benghazi Utara, ada ribuan orang di sini. Kami menyebutnya Lapangan Tahrir Dua,” ujar seorang pengacara, menyebut lapangan yang menjadi pusat demonstrasi di Mesir yang menjatuhkan Hosni Mubarak.
(AFP/Rtr/syarifudin)
Senin, 21 Februari 2011
Tunisia Desak Saudi Ektradisi Ben Ali
TUNIS (SINDO)- Pemerintahan sementara Tunisia kemarin meminta Arab Saudi mengekstradisi mantan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali.
Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Mohamed Ghannouchi mengajukan permintaan resmi ke Riyadh, tempat Ben Ali melarikan diri pada 14 Januari bersama keluarganya setelah gelombang revolusi menggulingkannya. Langkah ini diambil Ghannouchi karena dia mendapat tekanan untuk mundur.
“Pemerintah bertindak sesuai tuduhan baru terhadap presiden terguling, berdasarkan keterlibatannya dalam beberapa kejahatan serius yang bertujuan melakukan dan menghasut sukarelawan pembunuhan dan menabur perselisihan antar warga negara dengan mendorong mereka saling membunuh,” papar pernyataan kementerian luar negeri (kemlu) Tunisia kemarin.
Pemerintahan sementara juga bertanya pada Arab Saudi tentang informasi kesehatan Ben Ali, 74, setelah laporan pekan ini menyatakan dia mengalami koma akibat stres dan sedang dirawat di sebuah rumah sakit di Jeddah. Dua hari silam, pejabat Tunisia menyatakan dengan tegasnya, bahwa kesehatan Ben Ali bukan masalah pemerintah.
Radhouane Rouissi, sekretaris di kemlu Tunisia menjelaskan di televisi, “Pemerintah yakin Saudi akan memberi jawaban positif tentang permintaan kami yang diinginkan seluruh rakyat yang menderita banyak di bawah rezim Ben Ali.
Permintaan ekstradisi itu muncul saat Ghannouchi menghadapi demonstrasi baru, termasuk protes yang diikuti 4.000 orang di pusat Tunis lusa kemarin, yang menuntut pengunduran dirinya.
Dalam pawai Minggu (20/2), banyak demonstran melambaikan bendera Tunisia dan spanduk bertuliskan “Pengunduran diri PM.” “Kami menentang pemerintahan karena revolusi kami tidak menghasilkan apapun bersama Ghannouchi. Ini tim Ben Ali dan tidak ada perubahan apa pun,” tegas guru Samia Mahfoudh, 50.
Ghannouchi merupakan PM di bawah Ben Ali sejak 1999 hingga penggulingannya. Pada 17 Januari, Ghannouchi memimpin pemerintahan transisi nasional bersatu yang melibatkan banyak menteri era rezim lama.
Pemerintah telah memilih satu tim untuk mempersiapkan pemilu bebas dan adil dalam enam bulan. Sejumlah partai oposisi meminta digelar pemilu majelis konstituen untuk menulis konstitusi baru. pemerintah juga mengumumkan pada Jumat (18/2) tentang langkah sosial terpenting pertama dan memerintahkan rekrutmen untuk bergabung angkatan bersenjata demi mengisi kevakuman keamanan.
Namun pengunjuk rasa Sami Ben Moumen menganggap langkah-langkah pemeritnahan sementara itu hanya pembodohan. “Seluruh anggota pemerintahan dan dewan regional telah dipilih oleh mantan rezim dan konstitusi telah dibuah oleh mantan rezim. RCD ingin menteror,” ujarnya, menyebut singkatan nama bekas partai berkuasa yang dilarang saat ini.
Pada Sabtu (19/2), ratusan warga Tunisia berpawai untuk menyerukan keinginan terbentuknya negara sekuler, setelah pembunuhan seorang pendeta Polandia, serangan verbal terhadap Yahudi, dan upaya pembakaran sebuah tempat pelacuran.
Sementara itu ratusan warga Tunisia melarikan diri dari pembantaian nyata di Libya pada Minggu menuju negaranya melalui perbatasan pantai Ras Jdir. “Ratusan warga Tunisia meninggalkan Libya pada Minggu (20/2) melintasi pos perbatasan Ras Jdir. Di sana ada banyak roang dan terjadi antrian panjang di daerah itu,” papar Houcine Betaieb anggota serikat dagang UGTT yang berpengaruh di Tunisia.
“Ini merupakan orang-orang yang bekerja di sana yang meninggalkan Libya karena khawatir sesuatu dapat terjadi pada mereka,” ungkap Betaieb.
Pemerintahan sementara Tunisia harus menangani gelombang warganya sehingga dapat keluar dengan selamat dari Libya yang sedang bergejolak. Kerusuhan yang terjadi di Libya juga terinspirasi oleh revolusi di Tunisia yang berhasil menggulingkan Ben Ali yang berkuasa sejak 1987.
Lebih dari 100 orang tewas selama unjuk rasa yang memaksa Ben Ali melarikan diri pada 14 Januari. Data yang berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menyebutkan, banyak peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan Ben Ali sehingga korban tewas sangat banyak.
Tunisia sebelumnya meminta Interpol untuk membantu menemukan Ben Ali dan anggota keluarganya, serta menahan mereka dengan tuduhan pencurian dan pelanggaran peredaran mata uang. (AFP/Rtr/syarifudin)
Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Mohamed Ghannouchi mengajukan permintaan resmi ke Riyadh, tempat Ben Ali melarikan diri pada 14 Januari bersama keluarganya setelah gelombang revolusi menggulingkannya. Langkah ini diambil Ghannouchi karena dia mendapat tekanan untuk mundur.
“Pemerintah bertindak sesuai tuduhan baru terhadap presiden terguling, berdasarkan keterlibatannya dalam beberapa kejahatan serius yang bertujuan melakukan dan menghasut sukarelawan pembunuhan dan menabur perselisihan antar warga negara dengan mendorong mereka saling membunuh,” papar pernyataan kementerian luar negeri (kemlu) Tunisia kemarin.
Pemerintahan sementara juga bertanya pada Arab Saudi tentang informasi kesehatan Ben Ali, 74, setelah laporan pekan ini menyatakan dia mengalami koma akibat stres dan sedang dirawat di sebuah rumah sakit di Jeddah. Dua hari silam, pejabat Tunisia menyatakan dengan tegasnya, bahwa kesehatan Ben Ali bukan masalah pemerintah.
Radhouane Rouissi, sekretaris di kemlu Tunisia menjelaskan di televisi, “Pemerintah yakin Saudi akan memberi jawaban positif tentang permintaan kami yang diinginkan seluruh rakyat yang menderita banyak di bawah rezim Ben Ali.
Permintaan ekstradisi itu muncul saat Ghannouchi menghadapi demonstrasi baru, termasuk protes yang diikuti 4.000 orang di pusat Tunis lusa kemarin, yang menuntut pengunduran dirinya.
Dalam pawai Minggu (20/2), banyak demonstran melambaikan bendera Tunisia dan spanduk bertuliskan “Pengunduran diri PM.” “Kami menentang pemerintahan karena revolusi kami tidak menghasilkan apapun bersama Ghannouchi. Ini tim Ben Ali dan tidak ada perubahan apa pun,” tegas guru Samia Mahfoudh, 50.
Ghannouchi merupakan PM di bawah Ben Ali sejak 1999 hingga penggulingannya. Pada 17 Januari, Ghannouchi memimpin pemerintahan transisi nasional bersatu yang melibatkan banyak menteri era rezim lama.
Pemerintah telah memilih satu tim untuk mempersiapkan pemilu bebas dan adil dalam enam bulan. Sejumlah partai oposisi meminta digelar pemilu majelis konstituen untuk menulis konstitusi baru. pemerintah juga mengumumkan pada Jumat (18/2) tentang langkah sosial terpenting pertama dan memerintahkan rekrutmen untuk bergabung angkatan bersenjata demi mengisi kevakuman keamanan.
Namun pengunjuk rasa Sami Ben Moumen menganggap langkah-langkah pemeritnahan sementara itu hanya pembodohan. “Seluruh anggota pemerintahan dan dewan regional telah dipilih oleh mantan rezim dan konstitusi telah dibuah oleh mantan rezim. RCD ingin menteror,” ujarnya, menyebut singkatan nama bekas partai berkuasa yang dilarang saat ini.
Pada Sabtu (19/2), ratusan warga Tunisia berpawai untuk menyerukan keinginan terbentuknya negara sekuler, setelah pembunuhan seorang pendeta Polandia, serangan verbal terhadap Yahudi, dan upaya pembakaran sebuah tempat pelacuran.
Sementara itu ratusan warga Tunisia melarikan diri dari pembantaian nyata di Libya pada Minggu menuju negaranya melalui perbatasan pantai Ras Jdir. “Ratusan warga Tunisia meninggalkan Libya pada Minggu (20/2) melintasi pos perbatasan Ras Jdir. Di sana ada banyak roang dan terjadi antrian panjang di daerah itu,” papar Houcine Betaieb anggota serikat dagang UGTT yang berpengaruh di Tunisia.
“Ini merupakan orang-orang yang bekerja di sana yang meninggalkan Libya karena khawatir sesuatu dapat terjadi pada mereka,” ungkap Betaieb.
Pemerintahan sementara Tunisia harus menangani gelombang warganya sehingga dapat keluar dengan selamat dari Libya yang sedang bergejolak. Kerusuhan yang terjadi di Libya juga terinspirasi oleh revolusi di Tunisia yang berhasil menggulingkan Ben Ali yang berkuasa sejak 1987.
Lebih dari 100 orang tewas selama unjuk rasa yang memaksa Ben Ali melarikan diri pada 14 Januari. Data yang berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menyebutkan, banyak peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan Ben Ali sehingga korban tewas sangat banyak.
Tunisia sebelumnya meminta Interpol untuk membantu menemukan Ben Ali dan anggota keluarganya, serta menahan mereka dengan tuduhan pencurian dan pelanggaran peredaran mata uang. (AFP/Rtr/syarifudin)
Kamis, 17 Februari 2011
Polisi Serbu Demonstran Bahrain, 4 Tewas
NICOSIA (SINDO)- Korban tewas terus berguguran dalam gelombang revolusi di Bahrain dan Libya. Ratusan orang terluka, dinyatakan hilang, dan ditahan aparat keamanan, selama bentrok antara demonstran pendukung dan penentang rezim, serta demonstran melawan pasukan anti huru hara.
Di Yordania, 1.500 orang berunjuk rasa di kota Irbid. Sedangkan di Iran, pemerintah menghalangi kemampuan pemimpin oposisi untuk berkomunikasi dengan para pendukungnya.
Di Bahrain, polisi anti huru hara menyerbu Lapangan Pearl, Manama, kemarin pukul 3.00 pagi, sambil menembakkan peluru karet dan gas air mata. Serbuan tiba-tiba itu menewaskan sedikitnya empat orang. Lebih dari 95 demonstran juga terluka saat polisi menyerang tanpa peringatan hingga pengunjuk rasa berlarian panik.
“Mereka menyerang lapangan, saat ratusan orang bermalam di tenda-tenda,” papar Fadel Ahmad, 37, salah satu saksi mata.
Petugas medis di rumah sakit Salmaniya kewalahan saat mobil-mobil pribadi dan ambulance terus membawa korban-korban luka. Lebih dari tiga jam setelah serangan brutal terjadi.
Anggota keluarga korban berkumpul di luar rumah sakit, menangis dan marah, mengutuk aksi brutal aparat keamanan. Mereka pun meneriakkan “Kematian untuk Al-Khalifa”, menyebut keluarga kerajaan Bahrain. Tampak juga antrian orang-orang yang mendonorkan darah untuk para korban.
Selama penyerangan pagi kemarin, bunyi ledakan dan sirine ambulance dapat terdengar ratusan meter dari pusat lapangan yang diblokade. Para demonstran pun berlarian dikejar aparat keamanan yang juga mengerahkan helikopter.
Kemarin fajar, polisi membersihkan tenda-tenda saat awan gas air mata masih melingkupi lapangan. Aparat keamanan juga ditambah sepanjang Manama, termasuk polisi bersenjata yang memblokir jalan-jalan menuju lapangan dan memasang tempat pemeriksaan di jalan-jalan lain, menyebabkan kemacetan lalu lintas yang sangat panjang.
Saksi mata mengatakan, puluhan mobil militer juga dikerahkan dekat Lapangan Pearl. Pemerintah Bahrain mengabaikan kecaman internasional dan menyatakan mereka tidak memiliki pilihan. “Pasukan keamanan mengevakuasi Lapangan Pearl setelah habis semua peluang dialog,” kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Bahrain Jenderal Tarek al-Hassan.
“Beberapa orang meninggalkan tempat atas kemauan sendiri, sedangkan lainnya menolak mematuhi hukum sehingga diperlukan intervensi untuk membubarkan mereka,” kata Hassan.
Ribuan demonstran Bahrain yang terinspirasi revolusi Tunisia dan Mesir, menduduki lapangan itu sejak Kamis (10/2), setelah polisi menewaskan dua demonstran Syiah saat unjuk rasa anti pemerintah.
Pemimpin oposisi Syiah menyebut serangan polisi kemarin itu melanggar hak untuk unjuk rasa damai. “Serangan ini merupakan keputusan salah yang akan mengguncang stabilitas Bahrain,” tegas Ketua Islamic National Accord Association (INAA) Sheikh Ali Salman.
INAA menyatakan, polisi anti huru hara melepas tembakan peluru aktif tanpa peringatan dengan peluru karet. Kerabat dua korban tewas yakni Mahmoud Makki Ali, 22, dan Ali Mansour Ahmad Khoder, 52, menyatakan mereka tidak mendapat keterangan tentang penyebab kematian keduanya.
“Kami menolak menerima jasad keduanya hingga kami mendapat laporan tertulis tentang penyebab utama kematiannya,” papar kerabat korban, Khoder.
Anggota parlemen dari INAA, Ali al-Aswad, menyatakan, salah satu korban tewas ditembak di dadanya dengan bekas lubang peluru di lukanya. Dia bernama Hussein Zaid. “Korban tewas lainnya, Issa Abdul Hassan, 60, meninggal setelah ditembak kepalanya oleh polisi. Sedikitnya 95 orang terluka, sebagian luka serius,” katanya.
Dengan adanya korban baru kemarin, total korban tewas di Bahrain menjadi enam pengunjuk rasa, sejak protes bermula pada Senin (14/2). Pengunjuk rasa pun menamai ulang Lapangan Pearl menjadi Lapangan Tahrir, setelah lokasi itu dijadikan basis demonstran yang menggulingkan Presiden Mesir Hosni Mubarak pada Jumat (11/2).
Sementara itu, ratusan pendukung Pemimpin Libya Moamer Kadhafi berkumpul di ibu kota Tripoli, kemarin, untuk melawan seruan online gerakan anti pemerintah. Situasi agak tenang kemarin di Tripoli, saat ratusan demonstran pendukung rezim menggunakan bus menuju Lapangan Hijau di ibu kota.
Lalu lintas tampak normal di jalan Omar al-Mokhtar dan aparat keamanan dikerahkan lebih banyak di jalan-jalan utama. Bank-bank dan pertokoan masih buka.
Sedikitnya empat orang tewas dalam bentrok antarademonstran melawan aparat keamanan Libya di kota Al-Baida, kemarin. “Pasukan keamanan internal dan milisi Komite Revolusioner menggunakan peluru aktif untuk membubarkan demonstrasi damai yang digelar pemuda Al-Baida. Sedikitnya empat orang tewas dan beberapa orang terluka,” papar laman Libya Watch yang dikelola kelompok hak asasi manusia (HAM) di Cyprus dan London.
Kelompok HAM di Jenewa, Human Rights Solidarity mengutip pernyataan saksi mata bahwa penembak jitu yang ditempatkan di atas atap, menewaskan sekitar 13 demontran dan melukai puluhan orang lainnya.
Sedangkan Human Rights Watch yang berbasis di New York, menyatakan otoritas Libya menahan 14 aktivis, penulis, dan demonstran yang mempersiapkan unjuk rasa anti pemerintah.
Video-video yang beredar di internet menunjukkan puluhan pemuda Libya berkumpul di Al-Baida pada Rabu malam (16/2) sambil berteriak, “Rakyat ingin menjatuhkan rezim.” Sebuah bangunan tampak dibakar.
Pada Rabu malam (16/2), Pemimpin Libya Moamer Kadhafi yang dikelilingi ribuan pendukungnya, meletakkan batu pertama sebuah gedung olah raga untuk klub terkenal Ahly Tripoli. Kadhafi, 68, berkuasa sejak 1969.
Grup Facebook yang menyerukan Hari Kemarahan, kini memiliki anggota 9.600 orang. Meningkat drastis dari sebelumnya 4.400 anggota pada Senin (14/2).
Sementara di Yaman, sedikitnya 25 orang terluka saat bentrok antara pendukung dan penentang rezim di Sanaa, kemarin. Sebanyak 2.000 demonstran yang sebagian besar mahasiswa, baru saja meninggalkan Sanaa University untuk menuju Lapangan Tahrir di Sanaa. Mereka menuju kelompok pendukung rezim yang telah menunggu para mahasiswa dan bentrok pun tak terelakkan dalam lima hari berturut-turut.
“Pendukung setia Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh berkumpul dan menunggu dekat universitas sejak pagi hari dan menyerang demonstran dengan tongkat dan batu,” ungkap seorang reporter yang menyaksikan bentrok tersebut.
Demonstran pun meneriakkan “Rakyat ingin menjatuhkan rezim” saat lemparan batu menghujani mereka. “Polisi sempat melepas tembakan peringatan untuk membubarkan dua pihak yang bentrok, tapi aparat keamanan ditarik mundur saat demonstran diserah pendukung Saleh,” kata saksi mata. Dari 25 orang yang terluka, sedikitnya 15 orang yang terluka adalah demonstran dan sisanya para pendukung rezim.
Di kota Aden, Yaman, lokasi bentrok antara demonstran dan polisi yang menewaskan dua orang pada Rabu (16/2), aparat menahan sedikitnya 20 orang. Pada Rabu (16/2) demonstran melempari polisi dengan batu, membakar ban dan mobil, serta menyerang gedung pemerintah saat aparat melepas tembakan.
“Sebagian besar yang ditahan ialah yang mencoba menyerbu sebuah kantor polisi dan penjara di distrik Al-Mansura,” ungkap pejabat setempat.
Ratusan demonstran juga menghancurkan toko-toko dan tiga hotel, membakar ban mobil serta memblokade jalanan. “Polisi hanya intervensi saat demonstrasi menjadi brutal,” katanya.
Di Taez, selatan Sanaa, unjuk rasa berlanjut untuk hari keenam, saat demonstran membawa spanduk “Pergi Ali”, membangun tenda-tenda di sebuah persimpangan jalan dekat Lapangan Al-Huraish, setelah polisi menjauhkan mereka dari lapangan di pusat kota. Di Ibb, baratdaya Sanaa, ratusan demonstran juga turun ke jalanan mendesak Saleh mundur.
Sementara itu di Yordania, sebanyak 1.500 orang berunjuk rasa di kota Irbid, menuntut reformasi dan mengecam korupsi pemerintah. “Serikat pekerja, perwakilan dari berbagai partai politik dan organisasi wanita, terlibat dalam demonstrasi mengecam kemiskinan, opresi, dan korupsi pemerintah,” papar demonstran.
Demonstran menyerukan pengadilan baru koruptor dan undang-undang pemilu baru serta reformasi ekonomi. Di Amman, kelompok mahasiswa Yordania menduduki luar gedung pengadilan kerajaan dan menyerukan pembatasan kekuasaan Raja Abdullah II. “Raja tidak berwenang memilih Perdana Menteri (PM),” tegas mereka.
Konstitusi Yordania ditetapkan pada 1952 dan memberi raja hak prerogatif untuk memilih dan memecat PM.
“Kami menginginkan reformasi politik dan konstitusional, serta pembatasan kekuasaan raja,” tegas Basel Bashabshah, koordinator gerakan Pemuda untuk Perubahan (YC) kemarin.
Menurut Bashabshah, mahasiswa menginginkan pemerintahan parlementer dan reformasi ekonomi sesungguhnya. “Rakyat ingin membentuk pemerintahan mereka sendiri. Reformasi dimulai dengan konstitusi,” paparnya.
Sementara di Iran, pemerintah menuduh pemimpin oposisi Mir Hossein Mousavi dan Mehdi Karroubi sebagai pengkhianat. Pemerintah membatasi kemampuan keduanya untuk berkomunikasi dengan para pendukungnya. Secara de facto, keduanya dalam tahanan rumah, tapi secara rutin mengirimkan pesan pada pendukungnya melalui website.
“Pengkhianatan yang dilakukan para pemimpin gerakan hasutan tidak tersembunyi dari siapa pun. Kelompok ini melawan pemerintahan relijius sehingga kami tidak akan menoleransi keberadaan mereka,” ujar kepala kehakiman Iran Ayatollah Sadeq Larijani, kemarin.
Menurut Larijani, kedua tokoh oposisi itu akan ditindak berdasarkan hukum yang berlaku.
“Kami akan menghalangi mekanisme keduanya untuk mengeluarkan berbagai pernyataan,” katanya.
Ribuan pendukung Mousavi dan Karroubi turun ke jalanan Teheran pada Senin (14/2) hingga terjadi bentrok melawan aparat keamanan dan milisi hingga dua orang tewas. Pemerintah Iran menghalangi agar gerakan oposisi tidak membesar seperti yang terjadi di Mesir dan Tunisia yang berhasil menggulingkan rezim. (AFP/Rtr/syarifudin)
Di Yordania, 1.500 orang berunjuk rasa di kota Irbid. Sedangkan di Iran, pemerintah menghalangi kemampuan pemimpin oposisi untuk berkomunikasi dengan para pendukungnya.
Di Bahrain, polisi anti huru hara menyerbu Lapangan Pearl, Manama, kemarin pukul 3.00 pagi, sambil menembakkan peluru karet dan gas air mata. Serbuan tiba-tiba itu menewaskan sedikitnya empat orang. Lebih dari 95 demonstran juga terluka saat polisi menyerang tanpa peringatan hingga pengunjuk rasa berlarian panik.
“Mereka menyerang lapangan, saat ratusan orang bermalam di tenda-tenda,” papar Fadel Ahmad, 37, salah satu saksi mata.
Petugas medis di rumah sakit Salmaniya kewalahan saat mobil-mobil pribadi dan ambulance terus membawa korban-korban luka. Lebih dari tiga jam setelah serangan brutal terjadi.
Anggota keluarga korban berkumpul di luar rumah sakit, menangis dan marah, mengutuk aksi brutal aparat keamanan. Mereka pun meneriakkan “Kematian untuk Al-Khalifa”, menyebut keluarga kerajaan Bahrain. Tampak juga antrian orang-orang yang mendonorkan darah untuk para korban.
Selama penyerangan pagi kemarin, bunyi ledakan dan sirine ambulance dapat terdengar ratusan meter dari pusat lapangan yang diblokade. Para demonstran pun berlarian dikejar aparat keamanan yang juga mengerahkan helikopter.
Kemarin fajar, polisi membersihkan tenda-tenda saat awan gas air mata masih melingkupi lapangan. Aparat keamanan juga ditambah sepanjang Manama, termasuk polisi bersenjata yang memblokir jalan-jalan menuju lapangan dan memasang tempat pemeriksaan di jalan-jalan lain, menyebabkan kemacetan lalu lintas yang sangat panjang.
Saksi mata mengatakan, puluhan mobil militer juga dikerahkan dekat Lapangan Pearl. Pemerintah Bahrain mengabaikan kecaman internasional dan menyatakan mereka tidak memiliki pilihan. “Pasukan keamanan mengevakuasi Lapangan Pearl setelah habis semua peluang dialog,” kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Bahrain Jenderal Tarek al-Hassan.
“Beberapa orang meninggalkan tempat atas kemauan sendiri, sedangkan lainnya menolak mematuhi hukum sehingga diperlukan intervensi untuk membubarkan mereka,” kata Hassan.
Ribuan demonstran Bahrain yang terinspirasi revolusi Tunisia dan Mesir, menduduki lapangan itu sejak Kamis (10/2), setelah polisi menewaskan dua demonstran Syiah saat unjuk rasa anti pemerintah.
Pemimpin oposisi Syiah menyebut serangan polisi kemarin itu melanggar hak untuk unjuk rasa damai. “Serangan ini merupakan keputusan salah yang akan mengguncang stabilitas Bahrain,” tegas Ketua Islamic National Accord Association (INAA) Sheikh Ali Salman.
INAA menyatakan, polisi anti huru hara melepas tembakan peluru aktif tanpa peringatan dengan peluru karet. Kerabat dua korban tewas yakni Mahmoud Makki Ali, 22, dan Ali Mansour Ahmad Khoder, 52, menyatakan mereka tidak mendapat keterangan tentang penyebab kematian keduanya.
“Kami menolak menerima jasad keduanya hingga kami mendapat laporan tertulis tentang penyebab utama kematiannya,” papar kerabat korban, Khoder.
Anggota parlemen dari INAA, Ali al-Aswad, menyatakan, salah satu korban tewas ditembak di dadanya dengan bekas lubang peluru di lukanya. Dia bernama Hussein Zaid. “Korban tewas lainnya, Issa Abdul Hassan, 60, meninggal setelah ditembak kepalanya oleh polisi. Sedikitnya 95 orang terluka, sebagian luka serius,” katanya.
Dengan adanya korban baru kemarin, total korban tewas di Bahrain menjadi enam pengunjuk rasa, sejak protes bermula pada Senin (14/2). Pengunjuk rasa pun menamai ulang Lapangan Pearl menjadi Lapangan Tahrir, setelah lokasi itu dijadikan basis demonstran yang menggulingkan Presiden Mesir Hosni Mubarak pada Jumat (11/2).
Sementara itu, ratusan pendukung Pemimpin Libya Moamer Kadhafi berkumpul di ibu kota Tripoli, kemarin, untuk melawan seruan online gerakan anti pemerintah. Situasi agak tenang kemarin di Tripoli, saat ratusan demonstran pendukung rezim menggunakan bus menuju Lapangan Hijau di ibu kota.
Lalu lintas tampak normal di jalan Omar al-Mokhtar dan aparat keamanan dikerahkan lebih banyak di jalan-jalan utama. Bank-bank dan pertokoan masih buka.
Sedikitnya empat orang tewas dalam bentrok antarademonstran melawan aparat keamanan Libya di kota Al-Baida, kemarin. “Pasukan keamanan internal dan milisi Komite Revolusioner menggunakan peluru aktif untuk membubarkan demonstrasi damai yang digelar pemuda Al-Baida. Sedikitnya empat orang tewas dan beberapa orang terluka,” papar laman Libya Watch yang dikelola kelompok hak asasi manusia (HAM) di Cyprus dan London.
Kelompok HAM di Jenewa, Human Rights Solidarity mengutip pernyataan saksi mata bahwa penembak jitu yang ditempatkan di atas atap, menewaskan sekitar 13 demontran dan melukai puluhan orang lainnya.
Sedangkan Human Rights Watch yang berbasis di New York, menyatakan otoritas Libya menahan 14 aktivis, penulis, dan demonstran yang mempersiapkan unjuk rasa anti pemerintah.
Video-video yang beredar di internet menunjukkan puluhan pemuda Libya berkumpul di Al-Baida pada Rabu malam (16/2) sambil berteriak, “Rakyat ingin menjatuhkan rezim.” Sebuah bangunan tampak dibakar.
Pada Rabu malam (16/2), Pemimpin Libya Moamer Kadhafi yang dikelilingi ribuan pendukungnya, meletakkan batu pertama sebuah gedung olah raga untuk klub terkenal Ahly Tripoli. Kadhafi, 68, berkuasa sejak 1969.
Grup Facebook yang menyerukan Hari Kemarahan, kini memiliki anggota 9.600 orang. Meningkat drastis dari sebelumnya 4.400 anggota pada Senin (14/2).
Sementara di Yaman, sedikitnya 25 orang terluka saat bentrok antara pendukung dan penentang rezim di Sanaa, kemarin. Sebanyak 2.000 demonstran yang sebagian besar mahasiswa, baru saja meninggalkan Sanaa University untuk menuju Lapangan Tahrir di Sanaa. Mereka menuju kelompok pendukung rezim yang telah menunggu para mahasiswa dan bentrok pun tak terelakkan dalam lima hari berturut-turut.
“Pendukung setia Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh berkumpul dan menunggu dekat universitas sejak pagi hari dan menyerang demonstran dengan tongkat dan batu,” ungkap seorang reporter yang menyaksikan bentrok tersebut.
Demonstran pun meneriakkan “Rakyat ingin menjatuhkan rezim” saat lemparan batu menghujani mereka. “Polisi sempat melepas tembakan peringatan untuk membubarkan dua pihak yang bentrok, tapi aparat keamanan ditarik mundur saat demonstran diserah pendukung Saleh,” kata saksi mata. Dari 25 orang yang terluka, sedikitnya 15 orang yang terluka adalah demonstran dan sisanya para pendukung rezim.
Di kota Aden, Yaman, lokasi bentrok antara demonstran dan polisi yang menewaskan dua orang pada Rabu (16/2), aparat menahan sedikitnya 20 orang. Pada Rabu (16/2) demonstran melempari polisi dengan batu, membakar ban dan mobil, serta menyerang gedung pemerintah saat aparat melepas tembakan.
“Sebagian besar yang ditahan ialah yang mencoba menyerbu sebuah kantor polisi dan penjara di distrik Al-Mansura,” ungkap pejabat setempat.
Ratusan demonstran juga menghancurkan toko-toko dan tiga hotel, membakar ban mobil serta memblokade jalanan. “Polisi hanya intervensi saat demonstrasi menjadi brutal,” katanya.
Di Taez, selatan Sanaa, unjuk rasa berlanjut untuk hari keenam, saat demonstran membawa spanduk “Pergi Ali”, membangun tenda-tenda di sebuah persimpangan jalan dekat Lapangan Al-Huraish, setelah polisi menjauhkan mereka dari lapangan di pusat kota. Di Ibb, baratdaya Sanaa, ratusan demonstran juga turun ke jalanan mendesak Saleh mundur.
Sementara itu di Yordania, sebanyak 1.500 orang berunjuk rasa di kota Irbid, menuntut reformasi dan mengecam korupsi pemerintah. “Serikat pekerja, perwakilan dari berbagai partai politik dan organisasi wanita, terlibat dalam demonstrasi mengecam kemiskinan, opresi, dan korupsi pemerintah,” papar demonstran.
Demonstran menyerukan pengadilan baru koruptor dan undang-undang pemilu baru serta reformasi ekonomi. Di Amman, kelompok mahasiswa Yordania menduduki luar gedung pengadilan kerajaan dan menyerukan pembatasan kekuasaan Raja Abdullah II. “Raja tidak berwenang memilih Perdana Menteri (PM),” tegas mereka.
Konstitusi Yordania ditetapkan pada 1952 dan memberi raja hak prerogatif untuk memilih dan memecat PM.
“Kami menginginkan reformasi politik dan konstitusional, serta pembatasan kekuasaan raja,” tegas Basel Bashabshah, koordinator gerakan Pemuda untuk Perubahan (YC) kemarin.
Menurut Bashabshah, mahasiswa menginginkan pemerintahan parlementer dan reformasi ekonomi sesungguhnya. “Rakyat ingin membentuk pemerintahan mereka sendiri. Reformasi dimulai dengan konstitusi,” paparnya.
Sementara di Iran, pemerintah menuduh pemimpin oposisi Mir Hossein Mousavi dan Mehdi Karroubi sebagai pengkhianat. Pemerintah membatasi kemampuan keduanya untuk berkomunikasi dengan para pendukungnya. Secara de facto, keduanya dalam tahanan rumah, tapi secara rutin mengirimkan pesan pada pendukungnya melalui website.
“Pengkhianatan yang dilakukan para pemimpin gerakan hasutan tidak tersembunyi dari siapa pun. Kelompok ini melawan pemerintahan relijius sehingga kami tidak akan menoleransi keberadaan mereka,” ujar kepala kehakiman Iran Ayatollah Sadeq Larijani, kemarin.
Menurut Larijani, kedua tokoh oposisi itu akan ditindak berdasarkan hukum yang berlaku.
“Kami akan menghalangi mekanisme keduanya untuk mengeluarkan berbagai pernyataan,” katanya.
Ribuan pendukung Mousavi dan Karroubi turun ke jalanan Teheran pada Senin (14/2) hingga terjadi bentrok melawan aparat keamanan dan milisi hingga dua orang tewas. Pemerintah Iran menghalangi agar gerakan oposisi tidak membesar seperti yang terjadi di Mesir dan Tunisia yang berhasil menggulingkan rezim. (AFP/Rtr/syarifudin)
Thailand Gelar Pemilu Sebelum Juni
Bangkok (SINDO)- Thailand akan menggelar pemilihan umum (pemilu) sebelum Juni tahun ini. Deputi Perdana Menteri (PM) Suthep Thaugsuban menjanjikan hal itu kemarin.
Pemilu itu akan jadi pertarungan sengit antara kekuatan politik di negara yang sempat diguncang sejumlah unjuk rasa berdarah. Komentar Thaugsuban muncul setelah pengesahan anggaran tengah tahun dan amandemen konstitusi terbaru. Dalam amandemen itu pemerintah menetapkan syarat untuk pemilu lebih awal, termasuk kondisi damai untuk menggelar pesta demokrasi.
“Saya jamin itu akan digelar sebelum Juni karena Perdana Menteri sudah membuatnya jelas. Kami akan menyelesaikan berbagai masalah kenaikan harga dan membubarkan (parlemen),” papar Thaugsuban.
Unjuk rasa pada April dan Mei tahun lalu oleh gerakan oposisi Kaus Merah mendesak pemeritnah menggelar pemilu lebih awal. Lebih dari 90 orang tewas dalam berbagai bentrok antara pengunjuk rasa dan militer bersenjata.
PM Thailand Abhisit Vejjajiva pekan lalu menyatakan, pemilu akan digelar pada semester pertama tahun ini jika tidak ada kekerasan baru. Pria kelahiran Inggris dan berpendidikan Oxford University itu harus menggelar pemilu pada akhir tahun ini, saat masa jabatannya berakhir.
Abhisit berhasil bertahan saat menghadapi krisis politik terburuk di Thailand pada tahun lalu. Banyak pengamat memperkirakan, Partai Demokrat yang dipimpin Abhisit dapat berkuasa lagi, asalkan berkoalisi dengan partai-partai yang lebih kecil.
“Pemerintahan ini akan terpilih lagi,” ujar Somjai Phagaphasvivat, profesor ilmu politik di Thammasat University, Bangkok. “Puea Thai (partai oposisi utama) akan mendapat banyak suara tapi tidak memiliki cukup kursi untuk membentuk pemerintahan. Sedangkan Demokrat akan memperoleh lebih banyak suara dan berkolaborasi dengan mitra koalisi saat ini untuk tetap berkuasa.”
Saat Abhisit diguncang krisis akibat tekanan Kaus Merah, dia mengusulkan menggelar pemilu pada November 2010, demi meredam ketegangan. Tapi Abhisit membatalkan rencana tersebut karena demonstran menolak membubarkan diri hingga militer digerakkan.
Beberapa bulan setelah militer membubarkan basis demonstran Kaus Merah, ibu kota Thailand diguncang sejumlah serangan bom skala kecil pada masa pemberlakuan keadaan darurat.
Somjai yakin Kaus Merah telah melemah karena kegagalan mereka meraih tujuan tahun lalu. “Beberapa orang tidak setuju dengan cara kekerasan mereka. Kaus Merah perlu mengatur strategi mereka, tapi itu akan lebih sulit bagi mereka karena pemilu segera digelar. Kekerasan akan berlanjut, tapi tak terlalu besar,” ungkapnya.
Oposisi Thailand juga dalam ketidakpastian apakah rakyat akan mendukung Kaus Merah, khususnya di wilayah pedesaan yang menjadi basis mereka. Kaus Merah menganggap pemerintahan Abhisit tidak demokratis karena berkuasa melalui voting parlemen pada 2008 dengan dukungan militer setelah keputusan pengadilan untuk membubarkan pemerintahan sebelumnya.
Gerakan Kaus Merah sangat setia pada mantan PM Thaksin Shinawatra yang dikudeta. Mereka telah menggelar serangkaian pawai sehari di ibu kota pada beberapa pekan terakhir.
Sedangkan kubu nasionalis Kaus Kuning yang mengklaim setia pada kerajaan Thailand, berunjuk rasa dekat Gedung Pemerintahan untuk memprotes cara Abhisit menangani perselisihan perbatasan dengan Kamboja. Karena itu, kabinet Thailand telah menyetujui pembelakuan Akta Keamanan Internal (ISA) di Bangkok untuk menghadapi berbagai aksi unjuk rasa di masa depan.
Saat ini Thailand dan Kamboja masih merasakan ketegangan di perbatasan. Kamboja lusa kemarin menginginkan pengawas regional untuk menengahi perundingan gencatan senjata dalam konflik perbatasan.
Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong menyatakan akan meminta bantuan dari 10 anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menyelesaikan pertikaian di candi Preah Vihear, setelah terjadi baku tembak dan menewaskan sedikitnya 10 orang.
“Saya akan meminta pengawas ASEAN mengamati gencatan senjata di wilayah perbatasan,” kata Hor di Phnom Penh, setelah kembali dari pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Rabu (16/2). (AFP/Rtr/syarifudin)
Pemilu itu akan jadi pertarungan sengit antara kekuatan politik di negara yang sempat diguncang sejumlah unjuk rasa berdarah. Komentar Thaugsuban muncul setelah pengesahan anggaran tengah tahun dan amandemen konstitusi terbaru. Dalam amandemen itu pemerintah menetapkan syarat untuk pemilu lebih awal, termasuk kondisi damai untuk menggelar pesta demokrasi.
“Saya jamin itu akan digelar sebelum Juni karena Perdana Menteri sudah membuatnya jelas. Kami akan menyelesaikan berbagai masalah kenaikan harga dan membubarkan (parlemen),” papar Thaugsuban.
Unjuk rasa pada April dan Mei tahun lalu oleh gerakan oposisi Kaus Merah mendesak pemeritnah menggelar pemilu lebih awal. Lebih dari 90 orang tewas dalam berbagai bentrok antara pengunjuk rasa dan militer bersenjata.
PM Thailand Abhisit Vejjajiva pekan lalu menyatakan, pemilu akan digelar pada semester pertama tahun ini jika tidak ada kekerasan baru. Pria kelahiran Inggris dan berpendidikan Oxford University itu harus menggelar pemilu pada akhir tahun ini, saat masa jabatannya berakhir.
Abhisit berhasil bertahan saat menghadapi krisis politik terburuk di Thailand pada tahun lalu. Banyak pengamat memperkirakan, Partai Demokrat yang dipimpin Abhisit dapat berkuasa lagi, asalkan berkoalisi dengan partai-partai yang lebih kecil.
“Pemerintahan ini akan terpilih lagi,” ujar Somjai Phagaphasvivat, profesor ilmu politik di Thammasat University, Bangkok. “Puea Thai (partai oposisi utama) akan mendapat banyak suara tapi tidak memiliki cukup kursi untuk membentuk pemerintahan. Sedangkan Demokrat akan memperoleh lebih banyak suara dan berkolaborasi dengan mitra koalisi saat ini untuk tetap berkuasa.”
Saat Abhisit diguncang krisis akibat tekanan Kaus Merah, dia mengusulkan menggelar pemilu pada November 2010, demi meredam ketegangan. Tapi Abhisit membatalkan rencana tersebut karena demonstran menolak membubarkan diri hingga militer digerakkan.
Beberapa bulan setelah militer membubarkan basis demonstran Kaus Merah, ibu kota Thailand diguncang sejumlah serangan bom skala kecil pada masa pemberlakuan keadaan darurat.
Somjai yakin Kaus Merah telah melemah karena kegagalan mereka meraih tujuan tahun lalu. “Beberapa orang tidak setuju dengan cara kekerasan mereka. Kaus Merah perlu mengatur strategi mereka, tapi itu akan lebih sulit bagi mereka karena pemilu segera digelar. Kekerasan akan berlanjut, tapi tak terlalu besar,” ungkapnya.
Oposisi Thailand juga dalam ketidakpastian apakah rakyat akan mendukung Kaus Merah, khususnya di wilayah pedesaan yang menjadi basis mereka. Kaus Merah menganggap pemerintahan Abhisit tidak demokratis karena berkuasa melalui voting parlemen pada 2008 dengan dukungan militer setelah keputusan pengadilan untuk membubarkan pemerintahan sebelumnya.
Gerakan Kaus Merah sangat setia pada mantan PM Thaksin Shinawatra yang dikudeta. Mereka telah menggelar serangkaian pawai sehari di ibu kota pada beberapa pekan terakhir.
Sedangkan kubu nasionalis Kaus Kuning yang mengklaim setia pada kerajaan Thailand, berunjuk rasa dekat Gedung Pemerintahan untuk memprotes cara Abhisit menangani perselisihan perbatasan dengan Kamboja. Karena itu, kabinet Thailand telah menyetujui pembelakuan Akta Keamanan Internal (ISA) di Bangkok untuk menghadapi berbagai aksi unjuk rasa di masa depan.
Saat ini Thailand dan Kamboja masih merasakan ketegangan di perbatasan. Kamboja lusa kemarin menginginkan pengawas regional untuk menengahi perundingan gencatan senjata dalam konflik perbatasan.
Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong menyatakan akan meminta bantuan dari 10 anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menyelesaikan pertikaian di candi Preah Vihear, setelah terjadi baku tembak dan menewaskan sedikitnya 10 orang.
“Saya akan meminta pengawas ASEAN mengamati gencatan senjata di wilayah perbatasan,” kata Hor di Phnom Penh, setelah kembali dari pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Rabu (16/2). (AFP/Rtr/syarifudin)
Rabu, 16 Februari 2011
Demonstran Terus Bangun Kekuatan
MANAMA (SINDO)- Gelombang protes di berbagai negara Arab terus menuju titik kulminasi. Lebih dari seribu demonstran di Bahrain, kemarin, mengikuti acara pemakaman korban penembakan dan sedikitnya 2000 pengunjuk rasa lainnya menduduki lapangan di pusat ibu kota Manama.
Unjuk rasa juga terjadi di Libya, yang berujung bentrok antara demonstran dan aparat keamanan hingga 14 orang terluka. Sedangkan pemerintah Iran mengencam akan menindak tegas para pemimpin oposisi yang turut menggerakkan gelombang protes.
Demonstran di berbagai negara terus meneriakkan slogan-slogan anti pemerintah. Mereka menjadikan kesuksesan revolusi di Mesir dan Tunisia sebagai acuan utama.
Di Bahrain, ribuan orang mengikuti pemakaman Fadel Salman Matrouk yang tewas ditembak di depan sebuah rumah sakit pada Selasa (15/2) saat penguburan Ali Msheymah yang meninggal akibat lukanya setelah polisi menyerang demonstran di sebuah desa di Manama, sehari sebelumnya.
Jasad Matrouk dibungkus bendera Bahrain dan dikuburkan di daerah Al-Mahuz, Manama. “Ini merupakan satu-satunya dan peluang terakhir untuk perubahan rezim,” tulis sebuah spanduk yang dibawa demonstran di Pearl Roundabout, Manama.
Kemarin, ribuan demonstran membangun kamp di Lapangan Pearl dan jumlah mereka terus bertambah seusai pemakaman Matrouk. “Saya tidur di sini. Saya akan tidur di sini hari ini hingga permintaan kami terpenuhi,” tegas Hussein Attiyah, 29.
“Permintaan kami ialah pembebasan semua tahanan politik dan pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Sheikh Khalifa bin Salman al-Khalifa, paman Raja Hamad,” ujar Attiyah. Sheikh Khalifa yang berkuasa sejak 1971 sangat dibenci kubu oposisi.
Beberapa anggota parlemen dari kubu oposisi Syiah turut bergabung dengan gerakan protes. “Demonstran ingin perubahan konstitusi dan pemindahan kekuasaan secara damai,” kata Mohammed Mezaal, anggota parlemen dari oposisi Syiah, Islamic National Accord Association (INAA) yang memerintahkan 18 anggota parlemennya walkout.
Ketua INAA Sheikh Ali Salman menyerukan berdirinya monarkhi konstitusional di Bahrain, dengan posisi Perdana Menteri (PM) dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk raja. Salman mengancam tidak akan mengakhiri boikot di parlemen hingga permintaan terpenuhi.
“Pemerintah harus dipilih rakyat yang memiliki hak untuk menyelenggarakan pemilu secara akuntabel,” tegas Salman dalam konferensi pers kemarin.
Salman menepis kekhawatiran bahwa mayoritas Syiah di Bahrain menginginkan berdirinya rezim Islam seperti Iran. “Tidak ada tempat untuk Vilayat-e Faqih (pemimpin relijius tertinggi) di negara kita. Rakyat tidak menginginkan negara agama. Mereka menginginkan negara sipil dan demokratis seperti tempat lain di dunia,” ujarnya.
Demonstran Bahrain tampak tidak terkesan dengan pidato Raja Hamad di televisi yang menyatakan sangat sedih atas kematian demonstran. Hamas juga menggelar investigasi atas kasus tersebut. Hamad juga berjanji melakukan reformasi seperti proses perbaikan pada 2002 untuk pembubaran parlemen 1975. “Reformasi terus berjalan. Ini tidak akan berhenti,” kata Raja Hamad.
Menteri Dalam Negeri Bahrain Rashed bin Abdullah al-Khalifa juga meminta maaf atas tewasnya demonstran. “Polisi yang menembak mati dua demonstran telah dipenjara,” ujarnya. “Kami mengijinkan demonstran tinggal di Lapangan Pearl untuk menyuarakan keinginan rakyat.”
Amerika Serikat (AS) yang menggunakan Bahrain sebagai pangkalan militer untuk Armada Kelima, mendesak aliansinya di Timur Tengah itu bersikap terbuka atas desakan rakyat. “Kami telah mengirim pesan kuat pada aliansi kami agar melihat contoh Mesir, yang berbeda dengan Iran,” kata Presiden AS Barack Obama.
Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Navi Pillay menuduh otoritas Bahrain menggunakan kekuatan berlebihan saat menghadapi demonstran. Dia menyerukan agar para demonstran yang ditahan segera dibebaskan.
Sementara itu, bentrok terjadi antara demonstran dan aparat keamanan Libya, kemarin. “Sedikitnya 14 orang terluka dalam bentrok di kota Benghazi pada Selasa (15/2). Ini merupakan kerja penyusup di antara para demonstran,” tulis harian Quryna kemarin.
“Pasukan keamanan intervensi untuk menghentikan bentrok antara pendukung dan penentang Pemimpin Libya Moamer Kadhafi yang berkuasa lebih dari 40 tahun,” tulis Quryna.
Kadhafi menghadapi seruan protes melalui internet, kemarin. Salah satu grup di Facebook menyerukan “Hari Kemarahan” di Libya. Unjuk rasa anti pemerintah yang semula diikuti 4.400 demonstran pada Senin (14/2) meningkat dua kali lipat menjadi 9.600 demonstran pada kemarin pagi, setelah kerusuhan di Benghazi.
“Tiga demonstran dan 10 aparat keamanan terluka,” ujar seorang direktur rumah sakit, seperti dikutip Quryna. “Tidak ada korban yang terluka serius.”
Unjuk rasa diawali oleh keluarga tahanan yang tewas saat penembakan di penjara Abu Salim, Tripoli, pada 1996, saat menuntut pembebasan pengacara mereka, Fethi Tarbel.
“Tarbel yang ditahan tanpa alasan jelas, dibebaskan karena tekanan dari keluarganya,” ungkap Quryna.
Laman Libya Al-Youm menyatakan, bentrok tersebut menunjukkan kekuatan pendukung Kadhafi di sejumlah kota. Awalnya, polisi mengerahkan kekuatannya untuk membubarkan massa yang berkumpul di depan kantor polisi di Benghazi. Polisi yang menembakkan gas air mata, meriam air, dan peluru karet, dibalas demonstran dengan lemparan batu.
Namun massa semakin banyak dan mereka mulai meneriakkan slogan-slogan anti pemerintah. “Rakyat akan mengakhiri korupsi. Darah martir tidak akan kering,” teriak pengunjuk rasa, sebelum polisi membubarkan paksa demonstran.
Segera setelah unjuk rasa di Benghazi, televisi menayangkan ratusan demonstran turun ke jalanan Benghazi serta Tripoli, Syrte dan Sebha, untuk mendukung Kadhafi. Pemimpin Libya itu berkuasa melalui kudeta 1969 yang menggulingkan monarkhi yang didukung Barat.
Dalam tayangan televisi, demonstran pendukung rezim yang berjalan kaki dan mengendarai mobil, melambaikan bendera Libya dan potret Kadhafi. Mereka mengecam jaringan berita Arab, Al Jazeera, sebagai penghasut revolusi.
Gerakan revolusi di Libya juga diserukan melalui internet. salah satu grup di Facebook bernama “The February 17 Intifada (Uprising): A Day of Strikes in Libya” menyerukan perlawanan terhadap rezim. Saat ini grup tersebut sudah memiliki 8.000 anggota.
Demonstran kemarin juga menyerukan unjuk rasa pada hari ini untuk mengenang tewasnya 14 demonstran pada 2006. Mereka akan turun ke jalanan di Benghazi.
Sementara itu, kemarin terjadi bentrok antara pendukung rezim dan pendukung oposisi saat pemakaman korban unjuk rasa sebelumnya. “Mahasiswa dan rakyat yang berpartisipasi dalam pemakaman martir Sane'e Zhale di Tehran Fine Arts University bentrok dengan beberapa orang dari gerakan hasutan,” ungkap laman televisi pemerintah Iran.
Zhale, seorang Kurdi Sunni, menjadi pusat perselisihan kemarin, karena pendukung rezim menganggapnya anggota sukarelawan milisi Basij, sedangkan oposisi menganggapnya dari kubu mereka.
“Pelajar universitas ini (Zhale) tertembak di sekitar Lapangan Enghelab oleh peluru kecil. Dia merupakan pelajar seni dan pendukung rezim,” papar kantor berita pemerintah Iran, IRNA.
Sedangkan laman oposisi Rahesabz.net menyatakan, “Zhale merupakan pendukung Mousavi dan anggota Gerakan Hijau. Keluarganya ditekan untuk mengatakan dia Basij dan pro pemerintah.”
“Milisi Basij yang datang dengan puluhan bus, memprovokasi mahasiswa pada Rabu (16/2) tapi gagal,” ujar Sajjad Rezai, aktivis mahasiswa di Tehran Fine Arts University, seperti dikutip laman Kaleme.com.
Pemerintah Iran menyerukan demonstrasi pada Jumat (18/2) depan di Teheran untuk mengalahkan gerakan oposisi. “Warga Teheran yang mulia akan menuju Lapangan Enghelab setelah salat Jumat dengan solid dan tertib,” papar Dewan Koordinasi Perkembangan Islam (IPCC), badan pengelola pawai yang didukung rezim.
Selain itu, Jaksa Agung Iran Gholam Hossein Mohseni Ejeie memperingatkan, tindakan akan diambil untuk pemimpin oposisi Mir Hossein Mousavi dan Mehdi Karroubi yang menentang Presiden Mahmoud Ahmadinejad dan menyerukan demonstrasi pada Senin (14/2) yang menewaskan dua pengunjuk rasa.
“Para pemimpin penghasut merupakan orang yang harus dihukum atas tindakan kriminal mereka dan aksi-aksi semacam ini akan dihadapi,” ujar Mohseni Ejeie. “Rakyat telah memberi mereka hukuman, tapi rakyat juga memiliki hak dari pengadilan yang kami harap akan mampu terpenuhi.”
Menurut Mohseni Ejeie, beberapa orang ditahan selama unjuk rasa Senin (14/2), tapi beberapa orang segera dibebaskan. “Secara umum, anti-revolusi saat ini di balik berbagai kejadian yang ada. Malangnya, beberapa pihak terjebak perangkap Amerika,” paparnya. Pejabat Iran menuduh Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Israel mempengaruhi gerakan oposisi.
Menghadapi ancaman tersebut, Karroubi dan Mousavi menantang. “Saya deklarasikan saya tidak takut ancaman jenis apa pun dan sebagai seorang tentara bangsa besar ini selama 50 tahun silam, saya siap membayar harga apa pun,” tegas Karroubi di lamannya Sahamnews.org. “Saya peringatkan sebelum terlambat, ambil sumpal dari telingamu dan dengarkan suara rakyat. Memaksakan kekerasan dan menentang keinginan rakyat hanya akan bertahan untuk beberapa saat.”
Dalam pernyataan terpisah di websitenya, Kaleme.com, Mousavi mengkritik pemerintah dan memuji demonstran. “Pawai meriah pada 14 Februari merupakan pencapaian besar bagi rakyat hebat sebuah bangsa besar dan bagi Gerakan Hijau,” ujarnya, menyebut nama gerakan oposisi dan pendukungnya yang turun ke jalan. (AFP/Rtr/syarifudin)
Unjuk rasa juga terjadi di Libya, yang berujung bentrok antara demonstran dan aparat keamanan hingga 14 orang terluka. Sedangkan pemerintah Iran mengencam akan menindak tegas para pemimpin oposisi yang turut menggerakkan gelombang protes.
Demonstran di berbagai negara terus meneriakkan slogan-slogan anti pemerintah. Mereka menjadikan kesuksesan revolusi di Mesir dan Tunisia sebagai acuan utama.
Di Bahrain, ribuan orang mengikuti pemakaman Fadel Salman Matrouk yang tewas ditembak di depan sebuah rumah sakit pada Selasa (15/2) saat penguburan Ali Msheymah yang meninggal akibat lukanya setelah polisi menyerang demonstran di sebuah desa di Manama, sehari sebelumnya.
Jasad Matrouk dibungkus bendera Bahrain dan dikuburkan di daerah Al-Mahuz, Manama. “Ini merupakan satu-satunya dan peluang terakhir untuk perubahan rezim,” tulis sebuah spanduk yang dibawa demonstran di Pearl Roundabout, Manama.
Kemarin, ribuan demonstran membangun kamp di Lapangan Pearl dan jumlah mereka terus bertambah seusai pemakaman Matrouk. “Saya tidur di sini. Saya akan tidur di sini hari ini hingga permintaan kami terpenuhi,” tegas Hussein Attiyah, 29.
“Permintaan kami ialah pembebasan semua tahanan politik dan pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Sheikh Khalifa bin Salman al-Khalifa, paman Raja Hamad,” ujar Attiyah. Sheikh Khalifa yang berkuasa sejak 1971 sangat dibenci kubu oposisi.
Beberapa anggota parlemen dari kubu oposisi Syiah turut bergabung dengan gerakan protes. “Demonstran ingin perubahan konstitusi dan pemindahan kekuasaan secara damai,” kata Mohammed Mezaal, anggota parlemen dari oposisi Syiah, Islamic National Accord Association (INAA) yang memerintahkan 18 anggota parlemennya walkout.
Ketua INAA Sheikh Ali Salman menyerukan berdirinya monarkhi konstitusional di Bahrain, dengan posisi Perdana Menteri (PM) dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk raja. Salman mengancam tidak akan mengakhiri boikot di parlemen hingga permintaan terpenuhi.
“Pemerintah harus dipilih rakyat yang memiliki hak untuk menyelenggarakan pemilu secara akuntabel,” tegas Salman dalam konferensi pers kemarin.
Salman menepis kekhawatiran bahwa mayoritas Syiah di Bahrain menginginkan berdirinya rezim Islam seperti Iran. “Tidak ada tempat untuk Vilayat-e Faqih (pemimpin relijius tertinggi) di negara kita. Rakyat tidak menginginkan negara agama. Mereka menginginkan negara sipil dan demokratis seperti tempat lain di dunia,” ujarnya.
Demonstran Bahrain tampak tidak terkesan dengan pidato Raja Hamad di televisi yang menyatakan sangat sedih atas kematian demonstran. Hamas juga menggelar investigasi atas kasus tersebut. Hamad juga berjanji melakukan reformasi seperti proses perbaikan pada 2002 untuk pembubaran parlemen 1975. “Reformasi terus berjalan. Ini tidak akan berhenti,” kata Raja Hamad.
Menteri Dalam Negeri Bahrain Rashed bin Abdullah al-Khalifa juga meminta maaf atas tewasnya demonstran. “Polisi yang menembak mati dua demonstran telah dipenjara,” ujarnya. “Kami mengijinkan demonstran tinggal di Lapangan Pearl untuk menyuarakan keinginan rakyat.”
Amerika Serikat (AS) yang menggunakan Bahrain sebagai pangkalan militer untuk Armada Kelima, mendesak aliansinya di Timur Tengah itu bersikap terbuka atas desakan rakyat. “Kami telah mengirim pesan kuat pada aliansi kami agar melihat contoh Mesir, yang berbeda dengan Iran,” kata Presiden AS Barack Obama.
Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Navi Pillay menuduh otoritas Bahrain menggunakan kekuatan berlebihan saat menghadapi demonstran. Dia menyerukan agar para demonstran yang ditahan segera dibebaskan.
Sementara itu, bentrok terjadi antara demonstran dan aparat keamanan Libya, kemarin. “Sedikitnya 14 orang terluka dalam bentrok di kota Benghazi pada Selasa (15/2). Ini merupakan kerja penyusup di antara para demonstran,” tulis harian Quryna kemarin.
“Pasukan keamanan intervensi untuk menghentikan bentrok antara pendukung dan penentang Pemimpin Libya Moamer Kadhafi yang berkuasa lebih dari 40 tahun,” tulis Quryna.
Kadhafi menghadapi seruan protes melalui internet, kemarin. Salah satu grup di Facebook menyerukan “Hari Kemarahan” di Libya. Unjuk rasa anti pemerintah yang semula diikuti 4.400 demonstran pada Senin (14/2) meningkat dua kali lipat menjadi 9.600 demonstran pada kemarin pagi, setelah kerusuhan di Benghazi.
“Tiga demonstran dan 10 aparat keamanan terluka,” ujar seorang direktur rumah sakit, seperti dikutip Quryna. “Tidak ada korban yang terluka serius.”
Unjuk rasa diawali oleh keluarga tahanan yang tewas saat penembakan di penjara Abu Salim, Tripoli, pada 1996, saat menuntut pembebasan pengacara mereka, Fethi Tarbel.
“Tarbel yang ditahan tanpa alasan jelas, dibebaskan karena tekanan dari keluarganya,” ungkap Quryna.
Laman Libya Al-Youm menyatakan, bentrok tersebut menunjukkan kekuatan pendukung Kadhafi di sejumlah kota. Awalnya, polisi mengerahkan kekuatannya untuk membubarkan massa yang berkumpul di depan kantor polisi di Benghazi. Polisi yang menembakkan gas air mata, meriam air, dan peluru karet, dibalas demonstran dengan lemparan batu.
Namun massa semakin banyak dan mereka mulai meneriakkan slogan-slogan anti pemerintah. “Rakyat akan mengakhiri korupsi. Darah martir tidak akan kering,” teriak pengunjuk rasa, sebelum polisi membubarkan paksa demonstran.
Segera setelah unjuk rasa di Benghazi, televisi menayangkan ratusan demonstran turun ke jalanan Benghazi serta Tripoli, Syrte dan Sebha, untuk mendukung Kadhafi. Pemimpin Libya itu berkuasa melalui kudeta 1969 yang menggulingkan monarkhi yang didukung Barat.
Dalam tayangan televisi, demonstran pendukung rezim yang berjalan kaki dan mengendarai mobil, melambaikan bendera Libya dan potret Kadhafi. Mereka mengecam jaringan berita Arab, Al Jazeera, sebagai penghasut revolusi.
Gerakan revolusi di Libya juga diserukan melalui internet. salah satu grup di Facebook bernama “The February 17 Intifada (Uprising): A Day of Strikes in Libya” menyerukan perlawanan terhadap rezim. Saat ini grup tersebut sudah memiliki 8.000 anggota.
Demonstran kemarin juga menyerukan unjuk rasa pada hari ini untuk mengenang tewasnya 14 demonstran pada 2006. Mereka akan turun ke jalanan di Benghazi.
Sementara itu, kemarin terjadi bentrok antara pendukung rezim dan pendukung oposisi saat pemakaman korban unjuk rasa sebelumnya. “Mahasiswa dan rakyat yang berpartisipasi dalam pemakaman martir Sane'e Zhale di Tehran Fine Arts University bentrok dengan beberapa orang dari gerakan hasutan,” ungkap laman televisi pemerintah Iran.
Zhale, seorang Kurdi Sunni, menjadi pusat perselisihan kemarin, karena pendukung rezim menganggapnya anggota sukarelawan milisi Basij, sedangkan oposisi menganggapnya dari kubu mereka.
“Pelajar universitas ini (Zhale) tertembak di sekitar Lapangan Enghelab oleh peluru kecil. Dia merupakan pelajar seni dan pendukung rezim,” papar kantor berita pemerintah Iran, IRNA.
Sedangkan laman oposisi Rahesabz.net menyatakan, “Zhale merupakan pendukung Mousavi dan anggota Gerakan Hijau. Keluarganya ditekan untuk mengatakan dia Basij dan pro pemerintah.”
“Milisi Basij yang datang dengan puluhan bus, memprovokasi mahasiswa pada Rabu (16/2) tapi gagal,” ujar Sajjad Rezai, aktivis mahasiswa di Tehran Fine Arts University, seperti dikutip laman Kaleme.com.
Pemerintah Iran menyerukan demonstrasi pada Jumat (18/2) depan di Teheran untuk mengalahkan gerakan oposisi. “Warga Teheran yang mulia akan menuju Lapangan Enghelab setelah salat Jumat dengan solid dan tertib,” papar Dewan Koordinasi Perkembangan Islam (IPCC), badan pengelola pawai yang didukung rezim.
Selain itu, Jaksa Agung Iran Gholam Hossein Mohseni Ejeie memperingatkan, tindakan akan diambil untuk pemimpin oposisi Mir Hossein Mousavi dan Mehdi Karroubi yang menentang Presiden Mahmoud Ahmadinejad dan menyerukan demonstrasi pada Senin (14/2) yang menewaskan dua pengunjuk rasa.
“Para pemimpin penghasut merupakan orang yang harus dihukum atas tindakan kriminal mereka dan aksi-aksi semacam ini akan dihadapi,” ujar Mohseni Ejeie. “Rakyat telah memberi mereka hukuman, tapi rakyat juga memiliki hak dari pengadilan yang kami harap akan mampu terpenuhi.”
Menurut Mohseni Ejeie, beberapa orang ditahan selama unjuk rasa Senin (14/2), tapi beberapa orang segera dibebaskan. “Secara umum, anti-revolusi saat ini di balik berbagai kejadian yang ada. Malangnya, beberapa pihak terjebak perangkap Amerika,” paparnya. Pejabat Iran menuduh Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Israel mempengaruhi gerakan oposisi.
Menghadapi ancaman tersebut, Karroubi dan Mousavi menantang. “Saya deklarasikan saya tidak takut ancaman jenis apa pun dan sebagai seorang tentara bangsa besar ini selama 50 tahun silam, saya siap membayar harga apa pun,” tegas Karroubi di lamannya Sahamnews.org. “Saya peringatkan sebelum terlambat, ambil sumpal dari telingamu dan dengarkan suara rakyat. Memaksakan kekerasan dan menentang keinginan rakyat hanya akan bertahan untuk beberapa saat.”
Dalam pernyataan terpisah di websitenya, Kaleme.com, Mousavi mengkritik pemerintah dan memuji demonstran. “Pawai meriah pada 14 Februari merupakan pencapaian besar bagi rakyat hebat sebuah bangsa besar dan bagi Gerakan Hijau,” ujarnya, menyebut nama gerakan oposisi dan pendukungnya yang turun ke jalan. (AFP/Rtr/syarifudin)
Langganan:
Postingan (Atom)