LONDON- Australia kemarin mulai memperkenalkan hak legal untuk privasi yang memberi jalan bagi warga untuk menuntut organisasi media yang melakukan pelanggaran serius.
Ide tersebut munculnya skandal penyadapan telepon di Inggris. Saat ini Australia sudah memiliki undang-undang (UU) privasi yang mengatur proses hukum bagi tindakan kejahatan yang melanggar privasi. Tapi UU itu tidak menyebutkan penyebab tindak kejahatan tersebut.
Menteri Dalam Negeri Australia Brendan O'Connor menyatakan, dia mengambil tindakan sekarang setelah skandal penyadapan telepon oleh tabloid terlaris di Inggris, News of the World, menjadi perhatian publik Negeri Kanguru.
“Saat ini tidak ada hak umum untuk privasi di Australia, dan itu berarti tidak ada kepastian bagi siapa pun yang ingin menuntut (di pengadilan) atas pelanggaran privasi mereka,” papar O'Connor, seperti dikutip AFP. “Skandal News of the World dan pelanggaran privasi lainnya secara massal, baik di dalam negeri dan luar negeri, telah menjadi sorotan tentang bagaimana seharusnya hak itu diatur.”
Pemerintah Australia saat ini juga sedang melawan sejumlah media massa milik Rupert Murdoch. Raja media itu pekan ini harus memberi keterangan di depan anggota parlemen Inggris terkait skandal penyadapan telepon yang dilakukan tabloid miliknya. Murdoch telah menutup tabloid News of the World dan mencabut tawarannya untuk mengontrol saham mayoritas di perusahaan TV kabel BskyB.
O'Connor menjelaskan, Australia akan meminta pendapat publik tentang pengenalan hak untuk privasi. “Pemerintahan ini sangat yakin dengan prinsip kebebasan berekspresi dan juga hak privasi. Semua perubahan atas undang-undang kita akan menyeimbangkan antara dua kondisi ideal tersebut,” katanya. “Privasi ini muncul sebagai isu penting era modern, khususnya saat teknologi baru menyediakan lebih banyak peluang untuk komunikasi, tapi juga tantangan baru bagi privasi.”
Murdoch mengontrol dua pertiga surat kabar metropolitan dan regional Australia. Dia juga memiliki saham di perusahaan Sky News dan Fox Sports, serta berniat mengelola Australia Network, jaringan TV publik internasional.
Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron membuat pengakuan public bahwa dia menyesalkan terjadinya skandal penyadapan telepon di negerinya. Dia menegaskan, tidak akan mempekerjakan mantan pemimpin redaksi tabloid News of the World Andy Coulson, sebagai kepala medianya, jika tahu terjadi masalah seperti sekarang.
Pernyataan itu diungkapkan Cameron sehari setelah memperpendek lawatan ke Afrika untuk menghadapi skandal ini. News of the World ditutup pemiliknya, Rupert Murdoch, setelah terungkap skandal penyadapan tersebut.
“Dengan semua yang terjadi setelahnya, saya tidak akan menawari dia pekerjaan dan saya harap dia tidak akan menerimanya,” ujar Cameron yang mendapat tekanan dari anggota parlemen oposisi, seperti dikutip AFP. “Anda hidup dan anda belajar, dan yakinlah pada saya, saya telah belajar.”
Coulson mundur dari jabatan direktur komunikasi Downing Street pada Januari. Dia ditahan pada 8 Juli dalam kasus dugaan penyadapan telepon dan menyuap polisi untuk mendapat informasi. Tapi dia menyangkal semua tuduhan tersebut.
Cameron menolak menyudutkan Coulson dengan mengatakan, “Saya merupakan seorang yang punya pandangan gaya lama bahwa orang tidak bersalah hingga terbukti bersalah, tapi jika terungkap saya telah berbohong, ini akan menjadi momen untuk memohon maaf.”
PM Inggris mengakui bahwa mantan eksekutif News of the World Neil Wallis yang juga ditahan, mungkin telah memberi saran pada Coulson sebelum pemilihan umum tahun lalu, tapi Partai Konservatif tidak membayar Wallis.
Cameron juga berupaya meredam sorotan public tentang pertemanannya dengan Rebekah Brooks yang hingga pekan lalu merupakan kepala eksekutif News International. Media melaporkan, Cameron dan Brooks sering bertemu.
“Saya tidak pernah menggelar pesta tidur atau melihat dia memakai piyamanya,” tegas Cameron, mengutip laporan media yang mengatakan bahwa istri mantan PM Inggris Gordon Brown dari Partai Buruh, pada 2008 menjamu sejumlah tokoh perempuan yang berpengaruh di media, termasuk Brooks.
Pemimpin Partai Buruh Ed Miliband mendesak Cameron meminta maaf. Miliband menuduh Cameron berupaya menyembunyikan berbagai fakta tentang Coulson.
Murdoch yang lahir di Australia dan kini menjadi warganegara Amerika Serikat, meninggalkan Inggris dengan jet pribadinya pada Rabu (20/7), setelah 11 hari di London untuk memenuhi panggilan hearing di depan anggota parlemen Inggris. Ketua parlemen Inggris John Bercow mengumumkan penyelidikan tentang seorang demonstran yang menyerang Murdoch dengan sepotong kue saat hearing parlemen pada Selasa (19/7). (syarifudin)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar