RAMALLAH- Presiden Palestina Mahmud Abbas kemarin menegaskan bahwa upaya Amerika Serikat (AS) dan internasional untuk mencegah rakyat Palestina mengajukan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan ini sudah terlalu terlambat.
Menurut Abbas, Palestina tetap bertekad memasukkan aplikasi untuk pengakuan negara Palestina ke Dewan Keamanan PBB sebagai langkah pertama, yang beresiko diveto AS.
“Sejujurnya dengan Anda, mereka sudah terlalu terlambat,” tegas Abbas pada Kamis malam (8/9) di Mukata, kantor pusatnya di kota Ramallah, Tepi Barat, seperti dikutip New York Times. “Kekuatan internasional membuang semua waktu sejak awal tahun. Dan kini, kurang dari dua pekan sebelum upaya di PBB, mereka tetap tidak menghasilkan proposal kongkrit apa pun.”
Abbas mengeluarkan pernyataan setelah pertempuan dengan dua diplomat senior AS, David Hale dan Dennis Ross, serta utusan Kuartet Timur Tengah Tony Blair. Kuartet terdiri atas AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB.
Menurut Abbas, dia juga berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri (menlu) AS Hillary Clinton pekan ini. AS berjanji memveto langkah Palestina di Dewan Keamanan. Washington berdalih konflik Israel-Palestina hanya dapat diselesaikan melalui negosiasi langsung.
“Jika Kuartet menawarkan paket untuk kembali ke negosiasi, termasuk pembekuan konstruksi pemukiman Israel dan menggunakan batas pra-1967 sebagai basis perundingan perbatasan, rakyat Palestina akan tetap ke PBB dan kami akan kembali ke perundingan,” papar Abbas.
Israel menawarkan perundingan kapan pun, tapi tanpa syarat. Pejabat Israel mengatakan, voting PBB untuk mendukung negara Palestina berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dapat memundurkan negosiasi damai selama bertahun-tahun, karena tidak ada pemimpin Palestina yang mampu menerima apa pun selain apa yang diterima PBB.
Abbas menegaskan, dia tidak ingin konfrontasi dengan AS, tapi respon terhadap upayanya terserah pada Washington. Pengamat menganggap upaya Palestina mengajukan keanggotan ke Dewan Keamanan terlebih dulu, daripada langsung ke Majelis Umum PBB, akan memberi kesan lebih positif bagi Palestina yang di PBB berstatus sebagai pengawas, bukan negara anggota.
“Setelah kami tiba di PBB pada 19 September, Palestina akan menyerahkan aplikasi ke Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moo untuk diteruskan ke Dewan Keamanan dan salinannya akan diserahkan pada kepala Majelis Umum PBB. Kemudian Palestina akan melihat apa yang terjadi,” papar Abbas.
Pada Kamis (8/9), pejabat dan rakyat Palestina meluncurkan kampanye untuk mendukung upaya menjadi anggota PBB. Ratusan orang berpawai menuju kantor pusat PBB di Ramallah untuk menyerahkan surat meminta dukungan.
Sementara itu, Ban kemarin mengatakan, penetapan negara Palestina sudah lama terlambat. “Dua visi negara tempat Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dengan damai dan aman, masih menjadi visi valid dan saya mendukung penuh itu,” katanya. “Tapi mengakui sebuah negara merupakan sesuatu yang harus ditetapkan oleh negara-negara anggota.”
“Penetapan ini bukan oleh Sekretaris Jenderal karena itu saya menyerahkan pada negara-negara anggota untuk memutuskan mengakui atau tidak mengakui,” ujar Ban. (syarifudin)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar