TOKYO- Partai Demokrat Jepang (DPJ) yang berkuasa akan memilih pemimpin baru pada Senin depan (29/8), untuk menggantikan Naoto Kan sebagai presiden partai dan Perdana Menteri (PM).
Kan selama beberapa pekan terakhir diharapkan segera mengumumkan pengunduran dirinya di tengah kritik atas responnya dalam bencana alam gempa bumi dan tsunami 11 Maret, serta krisis nuklir di Fukushima.
“Pemilihan 29 Agustus akan dilakukan berdasarkan dua rancangan undang-undang yang disahkan pekan depan,” papar Sekretaris Jenderal DPJ Katsuya Okada, seperti dikutip AFP.
Kan, 64, sejak krisis nuklir Fukushima sangat mendorong masa depan Jepang tanpa nuklir. Sikap ini menjadikannya berhadapan langsung dengan oposisi konservatif dan beberapa anggota partainya sendiri.
Parlemen diperkirakan akan mengonfirmasi PM baru pada 30 Agustus. Menteri Keuangan Jepang Yoshihiko Noda, 54, dianggap sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Kan. Selain Noda, Menteri Perdagangan Jepang Banri Kaieda, mantan Menteri Transportasi Sumio Mabuchi dan beberapa kandidat lainnya juga akan bertarung memperebutkan kursi yang akan ditinggalkan Kan.
Mantan Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara yang menjadi favorit menurut poling, juga akan maju dalam perebutan kursi ketua DPJ dan PM. Kantor berita Jepang, Kyodo, mengutip sumber anggota parlemen yang mengatakan bahwa Maehara, 49, telah memutuskan untuk maju.
Maehara kemarin secara resmi mengumumkan pencalonanya untuk menggantikan Kan sebagai PM. “Saya memutuskan mempertaruhkan kehidupan politik saya pada pemilihan partai. Saya ingin maju,” tuturnya.
Maehara dijuluki Tony Blair Jepang karena penampilannya yang hangat dan tenang di depan kamera. Dia berasal dari sayap konservatif partai berkuasa dan dikenal untuk sikap tegasnya terhadap China dan Korea Utara (Korut).
Sekitar enam bulan setelah gempa bumi, puluhan ribu orang masih berada di pusat-pusat evakuasi karena tsunami dan krisis nuklir Fukushima memaksa lebih dari 80.000 orang meninggalkan rumahnya.
Pemulihan ekonomi pasca gempa Jepang terancam oleh krisis ekonomi global, kekacauan pasar, dan kekuatan yen, yang pekan lalu melemah terhadap dolar sehingga merusak ekspor Jepang.
“Anggota dewan DPJ menyepakati tanggal untuk pertemuan partai itu agar memberi waktu bagi pengesahan anggaran tambahan ketiga untuk mendanai rekonstruksi bencana dan bagi langkah-langkah menguatkan yen,” tutur Okada.
Dia menjelaskan, berdasarkan jadwal, PM baru akan mampu mengirim menteri keuangan yang baru dalam pertemuan G7 yang digelar pada September mendatang. DPJ mengontrol majelis rendah, Diet, setelah menang dalam pemilu dua tahun silam, mengakhiri setengah abad pemerintahan konservatif. Posisi itu menjadikan presiden DPJ yang baru akan menjadi PM Jepang selanjutnya.
Okada menyatakan, kampanye resmi untuk pemilihan pemimpin DPJ akan dimulai Sabtu (27/8), dan akan ada rencana debat antar kandidat pada Minggu (28/8). “Alasan kami memilih 29 Agustus sebagai hari memilih pemimpin baru partai ialah kami mungkin dapat menggelar pemilihan PM pada hari selanjutnya, di tengah padatnya jadwal parlemen,” tuturnya. Sesi parlemen saat ini akan berakhir pada 31 Agustus. (syarifudin)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar