Dewan Keamanan PBB Rayu Rusia Dukung Resolusi

NEW YORK – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) membuat beberapa perkembangan dalam perundingan, untuk meyakinkan Rusia mendukung resolusi mengecam kekerasan di Suriah.

Duta Besar Inggris di PBB Mark Lyall Grant menjelaskan hal itu kemarin.Rusia dan China menjadi sorotan karena keduanya enggan mendukung draf resolusi usulan Barat yang didukung Liga Arab.Salah satu isi draf itumendesak Presiden Suriah Bashar al-Assad mundur.Rusia dan China memiliki hak veto untuk menolak draf resolusi tersebut. ”Kami membuat beberapa kemajuan hari ini. Ada semangat untuk mendapatkan teks yang dapat diadopsi dalam beberapa hari selanjutnya,tapi kami belum mencapai ke sana,” tutur Grant setelah pertemuan anggota DK PBB selama tiga jam,dikutip AFP.

Dubes Rusia untuk PBB Vitaly Churkin berkata,”Kami memiliki pemahaman lebih baik tentang apa yang kami perlu lakukan untuk mencapai sebuah konsensus. Saya pikir ini satu sesi yang sangat bagus.” Resolusi asli yang diusulkan Maroko dan didukung Liga Arab serta kekuatan Barat,mendesak Assad mundur dan mengakhiri operasi militer melawan oposisi yang telah menewaskan antara 5.000 dan 6.000 orang. Sejumlahdiplomatmengungkapkan, draf resolusi baru diperkirakan mulai disusun setelah perundingan pada Rabu(1/2) dan diajukan anggota DK PBB pada Kamis (2/2) untuk diskusi baru.

Seorang diplomat menjelaskan, perundingan fokus pada tingkat dukungan yang harus diberikan DK PBB pada proposal Liga Arab untuk menghentikan kekerasan di Suriah. Rusia dan China merupakan salah satu negara anggota DK PBB yang ingin teks resolusi itu dengan jelas menolak semua bentuk intervensi militer asing, seperti terjadi di Libya.Moskow dan Beijing juga khawatir dengan semua bentuk dukungan perubahan rezim di Damaskus. Rusia merasa kecolongansaat Barat memanfaatkan resolusi DK PBB untuk Libya sebagai dalih operasi militer NATO yang menggulingkan rezim Muammar Khadafi.

Setelah Khadafi terguling, Libya justru terjerumus dalam perang sipil antara milisi-milisi bersenjata. Barat tampaknya lepas tangan dari perang sipil di Libya saat ini. ”Kami tidak akan mengizinkan teks yang akan diadopsi itu jika kami anggap tidak benar dan akan membawa pada konflik yang lebih dalam,” ungkap Churkin,dikutip RIA Novosti. Sebelum perundingan, Dubes India untuk PBB Hardeep Singh Puri menuturkan, negaranya tetap sulit menerima sejumlah kata dalam draf resolusi tersebut.”Pesan perlu dikirimkan pada kedua pihak. Sekarang Anda berhadapan dengan oposisi bersenjata. Bagaimana Anda bisa berharap kedua pihak menyetujui rekomendasi itu jika prasyaratnya ialah satu pihak turun?”paparnya.

Dubes AS untuk PBB Susan Rice menyatakan masih banyak waktu untuk melihat perkembangan yang akan terjadi dalam perundingan DK PBB.”Terlalu dini menurut saya untuk mengetahui apakah akan ada kese-pakatan. Perlu waktu lama bagi dewan untuk mengambil langkah berarti,”tuturnya. Pada Selasa (31/1), Menteri Luar Negeri (menlu) Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton bergabung dengan Menlu Prancis, Inggris, dan Perdana Menteri (PM) Qatar untuk mendorong resolusi keras terhadap Assad.

Menlu Prancis Alain Juppe menjelaskan sebelumnya bahwa Rusia menunjukkan sikap yang tidak terlalu negatif terhadap draf resolusi saat ini.Para diplomat Barat di New York menyatakan, poin penting dalam draf resolusi itu ialah untuk tidak melibatkan intervensi militer dalam penyelesaian konflik Suriah. syarifudin