BRUSSELS – Uni Eropa (UE) menerapkan sanksi baru terhadap 17 pejabat
Iran, termasuk pejabat pemerintah dan lembaga yudisial yang dianggap
berperan dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Sanksi baru yang disetujui
para menteri luar negeri (menlu) UE pada Jumat (23/3) itu diumumkan
kemarin. Mereka yang masuk dalam sanksi baru itu termasuk Menteri
Informasi dan Komunikasi Iran Reza Taqipour dan Kepala Jaringan
Penyiaran Negara (IRIB) Ezzatollah Zarghami.
“Taqipour merupakan
salah satu pejabat tinggi yang berwenang dalam penyensoran dan kontrol
aktivitas internet. IRIB berperan dalam penyiaran pemaksaan dalam
pengakuan dan berbagai pengadilan terhadap oposisi,” papar pernyataan
resmi UE,dikutip kantor berita Reuters.
Kepala Yudisial Iran
Sadeq Larijani yang merupakan saudara kandung Ketua Parlemen Ali
Larijani masuk dalam daftar itu karena menandatangani berbagai hukuman
mati, termasuk terdakwa hukuman rajam, amputasi, dan penyemprotan asam
di mata terdakwa. Nama-nama baru itu menambah banyak orang Iran yang
masuk daftar hitam UE.
Saat ini sudah ada 78 warga Iran dalam
daftar hitam tersebut. Aset orang-orang tersebut dibekukan dan dilarang
melakukan perjalanan ke Eropa. Daftar ini berbeda dari sanksi-sanksi UE
terhadap individu dan lembaga yang terkait dengan aktivitas nuklir
Iran.UE menuduh Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir melalui
program atomnya. Tuduhan ini disangkal oleh Teheran.
Sebanyak 17
nama baru ini juga dilarang mengimpor peralatan ke Iran yang dapat
digunakan untuk monitor atau menyadap telekomunikasi. “Kami menyesalkan
berlanjutnya berbagai eksekusi dan represi terhadap rakyat Iran,
termasuk terhadap aktivis HAM,wartawan, dan anggota oposisi,” papar
Ketua Urusan Luar Negeri UE Catherine Ashton setelah pertemuan.
Dua
tokoh yang berada langsung di bawah komando Pemimpin Tertinggi Iran
Ayatollah Ali Khamenei juga dimasukkan dalam daftar tersebut. Mereka
adalah Ali Saeedi dan Ali Mirhejazi. Ali Saeedi merupakan perwakilan
Khamenei di Garda Revolusi,pasukan militer yang didirikan untuk
melindungi sistem pemerintahan teokratik Iran.
Ali Mirhejazi
merupakan deputi ketua keamanan Khamenei yang dituduh bertanggung jawab
dalam menekan demonstran oposisi sejak 2009.Berbagai pihak mengklaim
pelanggaran HAM semakin memburuk sejak pemilu Juni 2009, saat Mahmoud
Ahmadinejad kembali terpilih sebagai presiden Iran
.“Aktivitas
internet disensor ketat sejak dua bulan terakhir,” ungkap seorang
diplomat UE. Pejabat lain yang masuk dalam daftar hitam itu ialah Deputi
Menteri Dalam Negeri untuk Urusan Politik Sneed Mortazavi. Dia dituduh
berperan dalam menekan kebebasan pers. syarifudin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar