Menunggu Akhir Sandiwara Sodomi Anwar

Ada 20% kemungkinan Pengadilan Tinggi akan menunda putusannya atas kasus Sodomi Kedua yang menyeret tokoh oposisi Malaysia Anwar Ibrahim. Jika ini yang terjadi, koalisi berkuasa Barisan Nasional dapat merebut pendukung oposisi Pakatan Rakyat. 2012 diawali dengan akhir sebuah sandiwara, di mana Saiful Bukhari Azlan, seorang pembantu laki-laki Anwar, yang mengajukan tuduhan sodomi masih memiliki waktu untuk minum secangkir kopi dengan tenang, setelah dia disodomi tokoh oposisi itu. Pengakuan ini menambah berbagai kontroversi karena ajudan laki-laki itu pernah menyatakan tidak dapat makan, minum, atau buang air besar, dua hari setelah sodomi yang dia alami. Kontroversi juga meliputi laporan tentang sperma yang ditemukan di bagian mulut dan anus ajudan laki-laki Anwar tersebut. Hasil tes menyimpulkan ada tiga DNA berbeda dari sampel sperma yang diberikan sebagai barang bukti. Hal ini semakin memperumit kasus antara ajudan laki-laki Anwar dan Anwar Ibrahim tersebut. “Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengalami ketidakadilan sistem peradilan Malaysia. Publik Malaysia penasaran untuk mengetahui keputusan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pada Senin, 9 Januari,” tutur Hee Loy Sian, anggota parlemen untuk Petaling Jaya Selatan dan anggota dewan pemimpin pusat Partai Keadilan Rakyat (PKR), pada freemalaysiatoday.com. Ada berbagai kemungkinan atau skenario yang dapat terjadi pada 9 Januari. Pertama, Anwar dinyatakan bersalah. “Skenario ini memiliki 90% kemungkinan. Tampaknya menjadi perkiraan umum masyarakat. Saya pikir Pengadilan Tinggi akan menunda hukuman sehingga Anwar dapat mengajukan banding atas kasusnya,” ungkap Hee Loy Sian. Skenario pertama ini akan menguntungkan koalisi berkuasa Barisan Nasional dan partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) karena vonis bersalah akan membuat pemilih di pedesaan yakin dengan tuduhan sodomi terhadap Anwar. Pemilih pedesaan selama ini lebih mudah dimanipulasi untuk memberikan dukungan pada partai berkuasa. Maka, putusan pengadilan kali ini menjadi salah satu alat bagi partai berkuasa untuk merebut suara oposisi. Selain itu, langkah ini menjadi cara efisien untuk memperlama kasus tersebut, menambah tekanan dan stres bagi Anwar, serta melemahkan Pakatan Rakyat. Barisan Nasional atau UMNO mungkin ingin menyingkirkan Anwar dari pemilu mendatang dengan mendiskualifikasinya dengan vonis bersalah pengadilan. Dengan vonis itu, partai berkuasa dapat menciptakan kekosongan kekuasaan di Pakatan sehingga mungkin dapat mengakibatkan perpecahan antara aliansi oposisi Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Aksi Demokrat (DAP), dan Partai Pan-Islam Malaysia (PAS). Pakatan sudah waspada dengan skenario ini sehingga mereka mengumumkan bahwa penggantian jabatan siap dilaksanakan jika ada sesuatu yang terjadi pada Anwar. Skenario kedua, Anwar diperintahkan segera dipenjara. “Skenario ini memiliki 50% kemungkinan. Kasus Anwar jelas menjadi teka-teki yang rumit bagi UMNO karena para petingginya sudah memperdebatkan selama berbulan-bulan tentang pro dan kontra memenjarakan Anwar,” kata Hee Loy Sian. Dengan memenjarakan Anwar, pendukung ide ini menganggap aliansi oposisi akan sangat lemah sehingga ribuan anggota PKR akan meninggalkan partai tersebut. Tapi memasukkan Anwar ke penjara juga memiliki resiko besar bagi UMNO. Bahkan publik akan memiliki alasan untuk menggelar unjuk rasa anti pemerintah dan dapat mengakibatkan citra negatif bagi Barisan Nasional. Puluhan ribu orang akan turun ke jalan untuk memprotes keputusan pengadilan tersebut. Apalagi unjuk rasa tampaknya menjadi momok bagi banyak negara, setelah melihat pengalaman revolusi Kebangkitan Arab yang menggulingkan rezim Mesir, Tunisia, dan Libya. Di Malaysia sendiri, unjuk rasa terus terjadi meskipun pemerintah memberlakukan peraturan yang ketat terhadap perkumpulan massa. PKR saat ini menggalang 100.000 anggota setianya untuk berunjuk rasa mendukung Anwar selama pembacaan putusan terhadap tokoh oposisi itu. Ancaman unjuk rasa ini tidak dapat diabaikan begitu saja oleh Barisan Nasional. Polisi bahkan telah menyetujui unjuk rasa tersebut, yang akan digelar di sebuah lapangan parkir terbuka di depan gedung Pengadilan Tinggi. Skenario ketiga, Anwar bebas. “Ini kemungkinannya kurang dari 5%. Barisan Nasional mungkin berharap dengan membebaskan Anwar dan mengijinkan jaksa mengajukan banding, pemerintah mungkin dapat menunjukkan independensi dan kejujuran sistem peradilan Malaysia,” ujar Hee Loy Sian. Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak mungkin juga berharap bahwa membebaskan Anwar dapat meyakinkan pemilih di perkotaan bahwa perubahan nyata sedang terjadi di dunia politik negeri itu. Jika dukungan publik meningkat terhadap Barisan Nasional atau UMNO, koalisi berkuasa dapat meraih kembali dua pertiga mayoritas parlemen, dengan dukungan pemilih di pedesaan dan perkotaan. “Taktik ini mungkin terlihat bagus tapi ini menciptakan terlalu banyak ketidakpastian bagi Barisan Nasional atau UMNO, dan dengan kondisi politik sekarang, ketidakpastian tidak pernah menjadi sesuatu yang bagus,” ungkap Hee Loy Sian. Apalagi Anwar saat ini semakin mendapat dukungan kuat dari publik. Membebaskan Anwar bisa membuat partai berkuasa semakin terpuruk. Skenario keempat, Pengadilan Tinggi akan menunda keputusannya. “Kemungkinannya 20%. Pengadilan Tinggi mungkin hanya menunda putusannya dengan menyebut masalah keamanan terkait unjuk rasa di luar gedung pengadilan. Menunda putusan pengadilan akan memberi waktu bagi Barisan Nasional atau UMNO untuk mengamati kekuatan politik Pakatan Rakyat,” ujar Hee Loy Sian. Apapun hasil putusan pengadilan pada 9 Januari mendatang, rakyat Malaysia sudah sangat mendambakan perubahan. Rakyat Malaysia sudah terlalu frustrasi dengan kondisi ekonomi dan politik selama pemerintahan Barisan Nasional dan UMNO. Pakatan Rakyat sudah menunjukkan pemerintahan yang lebih baik di Penang, Kedah, Kelantan, dan Selangor dibandingkan negara-negara bagian lain yang dikuasai Barisan Nasional. “Pakatan meyakini kebebasan dan kesetaraan bagi semua. Pakatan yakin rakyat Malaysia mampu dan berbakar, yang dapat berdiri di atas kaki sendiri dan sukses. pakatan yakin Malaysia merupakan bangsa yang besar, dan kesalahan manajemen serta meluasnya korupsi di bawah pemerintahan Barisan Nasional dapat mengakibatkan anak-anak kita meninggalkan negeri ini,” ujar Hee Loy Sian. Kasus sodomi di Malaysia dapat dihukum hingga 20 tahun penjara dan dihukum cambuk dengan rotan. Anwar, 64, mengakui ada kemungkinan mendapatkan vonis hukuman penjara pada keputusan pengadilan 9 Januari mendatang. Namun dia tidak akan mendapatkan hukuman cambuk karena usianya sudah tua. “Pendapat saya ialah Anda tidak dapat memiliki undang-undang untuk disalahgunakan demi tujuan politik dan untuk menghukum secara tidak adil pada orang lain,” kata Anwar. Ayah enam anak itu menyatakan dia tidak bersalah dan tuduhan sodomi itu bagian dari konspirasi pemerintah untuk menyudutkannya dan merusak peluang oposisi memenangkan pemilu yang diperkirakan tahun ini. PM Najib juga menyangkal bahwa pemerintah merekayasa proses pengadilan terhadap Anwar. Anwar berpendapat, meskipun dia yakin pemerintah harus melarang pernikahan sesama jenis dan mencegah pelecehan seksual, dia juga yakin bahwa undang-undang sodomi dapat disalahgunakan untuk melakukan diskriminasi. “Undang-undang kita saat ini sudah kuno. Keseluruhan isinya harusnya mendorong orang untuk memahami, bukan untuk menghukum. Dalam kasus ini lebih buruk, Anda dapat pergi, menyelidiki, dan mengitip kamar tidur orang hanya untuk mencemarkan nama baik mereka,” tuturnya. Ini merupakan kedua kalinya Anwar terjerat kasus sodomi. Mantan Wakil PM Malaysia itu pernah dinyatakan bersalah pada kasus sodomi terhadap mantan sopirnya pada 2000. tapi pengadilan Malaysia membebaskannya dari penjara pada 2004 setelah membatalkan vonis dan hukuman sembilan tahun penjara. Dakwaan sodomi kedua yang dialaminya terjadi pada 2008, beberapa bulan setelah Anwar berhasil membawa oposisi meraih hasil pemilu terbaik sejak Malaysia merdeka dari Inggris pada 1957. Menurut Anwar, tidak peduli apa vonis pengadilan pekan depan, tiga partai aliansi oposisi bertekad mengalahkan koalisi berkuasa pada pemilu mendatang dan membentuk pemerintahan baru yang akan memberantas korupsi dan diskriminasi ras. Saat ini oposisi mengontrol lebih dari sepertiga kursi di parlemen. “Kemungkinan kemenangan kami dalam pemilu, bukan ide yang jauh. Kami yakin bahwa perubahan segera terjadi dan bagi keuntungna seluruh rakyat Malaysia,” kata Anwar. (syarifudin)